Oleh: Muhammad Budi Djatmiko
Ketua Umum APTISI | Ketua Umum HPTKes Indonesia | Presiden GERAAAK Indonesia

Di tengah riuh rendah dinamika politik nasional, seni mengkritik penguasa kembali menemukan relevansinya. Kritik tidak sekadar soal keberanian menyampaikan pendapat, melainkan juga tentang etika, kedewasaan berpikir, serta tanggung jawab moral menjaga persatuan bangsa.

Refleksi ini mengemuka dalam Seminar Nasional dan Halal Bihalal pimpinan perguruan tinggi swasta se-Indonesia yang digelar di Universitas Gunadarma, Jumat, 10 April 2026. Lebih dari 4.500 pimpinan perguruan tinggi swasta—yang terdiri atas guru besar, rektor, pimpinan yayasan, dan intelektual kampus—hadir dalam forum tersebut.

Sebagai Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), penulis mengimbau seluruh anggota agar tidak terjebak pada isu, pemberitaan, dan opini sesaat yang miskin nilai edukasi serta berpotensi memecah belah masyarakat. Kampus, sebagai rumah nalar dan nurani, seharusnya menjadi jangkar kesejukan di tengah derasnya arus informasi.

Pemerintahan Baru dalam Sorotan Publik

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini berada dalam sorotan tajam radar publik. Meski baru berjalan dalam hitungan bulan, masyarakat sudah menyaksikan potret kontras: gerak cepat pemberantasan korupsi dan ambisi swasembada pangan serta energi di satu sisi, serta tantangan logistik program unggulan hingga duka nasional di medan internasional di sisi lain.

Langkah-langkah efisiensi BUMN melalui kebijakan Danantara dinilai sebagai upaya strategis membenahi tata kelola perusahaan negara yang selama ini semrawut. Bahkan, di saat banyak negara menaikkan harga BBM, pemerintah memilih untuk tidak menaikkannya. Namun, tak dapat dimungkiri, sejumlah kebijakan tetap memunculkan kritik dari sebagian masyarakat. Di titik inilah kritik dan nasihat menemukan tempatnya.

Etika Kritik dan Tanggung Jawab Intelektual

Dalam dinamika demokrasi, perbedaan pandangan adalah keniscayaan. Namun tanpa seni berkomunikasi yang matang, kritik mudah tergelincir menjadi polarisasi yang merobek stabilitas sosial. Nilai-nilai Islam memberikan kompas moral agar kritik berbuah perbaikan (ishlah), bukan kehancuran (mafsadah).

Pemerintah saat ini tengah memacu akselerasi swasembada pangan dan energi sebagai pilar kedaulatan. Publik pun memberi apresiasi terhadap kinerja aparat penegak hukum. Sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam membersihkan praktik korupsi di berbagai lini birokrasi menunjukkan taring negara yang kembali tajam.

Namun, kritik terhadap capaian tersebut harus berdiri di atas prinsip amanah dan keadilan. Kritik yang beradab menuntut pijakan data objektif, bukan sentimen kebencian. Misalnya, dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kritik seharusnya tidak berhenti pada celaan, tetapi disertai masukan teknis terkait rantai pasok, efisiensi anggaran, dan mitigasi potensi kebocoran.

Al-Qur’an mengajarkan metode hikmah—mengutamakan solusi ketimbang kegaduhan. Kritik yang solutif justru memperkuat kebijakan, bukan melemahkannya.

Duka Nasional dan Kedewasaan Berpendapat

Tragedi gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia di Lebanon akibat eskalasi konflik internasional menjadi momentum sensitif bagi bangsa. Kritik terhadap kebijakan luar negeri atau perlindungan prajurit sah untuk disampaikan, tetapi harus tetap menjaga marwah institusi negara.

Dalam tradisi kenabian, nasihat kepada pemimpin dianjurkan dilakukan dengan cara yang tidak mempermalukan secara destruktif. Jalur dialog strategis, diplomasi intelektual, dan mekanisme formal harus lebih dikedepankan daripada provokasi emosi di ruang digital.

Memanusiakan Pemimpin

Ulama besar Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa pemimpin adalah manusia yang memikul beban berat yang sering kali tak kasat mata. Karena itu, kritik dari masyarakat intelektual seyogianya didasari oleh keikhlasan niat, narasi yang santun namun berbasis fakta, serta refleksi kolektif bahwa kualitas pemimpin adalah cermin dari kualitas rakyatnya.

Jika saluran komunikasi langsung terasa sulit ditembus, tugas masyarakat adalah terus menjaga etika, konsistensi, dan ketulusan agar pesan perbaikan tetap sampai kepada pengambil kebijakan.

Menjaga Keseimbangan Demokrasi

Menasihati pemerintah di masa transisi adalah upaya menjaga keseimbangan antara keberanian moral dan kewajiban merawat integrasi nasional. Kritik konstruktif harus mampu memisahkan antara individu dan kebijakan. Islam mengajarkan bahwa kritik paling efektif adalah yang mampu mengubah keadaan tanpa meruntuhkan tatanan.

Bangsa ini perlu dibekali kesadaran, pengetahuan, dan harapan agar mampu berdiri tegak di atas kaki sendiri. Saling memaafkan, tidak mudah tersinggung, dan menolak politik adu domba adalah kunci agar Indonesia tidak terjebak dalam perpecahan.

Catatan bagi Pengkritik dan Oposisi

Agar kritik berdaya guna bagi pemerintahan saat ini, beberapa langkah krusial perlu dikedepankan: memberikan apresiasi yang proporsional atas capaian pemerintah, menyampaikan kritik berbasis solusi dan data empiris, menggunakan saluran formal seperti lembaga perwakilan dan forum akademik, serta memilih momentum yang tepat—terutama di saat bangsa sedang berduka atau menghadapi tekanan eksternal.

Dengan adab dan data yang kuat, kritik tidak akan menjadi beban negara, melainkan energi tambahan untuk membawa Indonesia menuju kedaulatan yang bermartabat. (*)