PANGKEP, SULSELPASTI.COM — Tertib administrasi kependudukan perlu dibangun dari lingkungan keluarga. Karena itu, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Ny. Naoemi Octarina Sudirman, mendorong Program Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK) menjadi gerakan bersama di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

Dorongan tersebut disampaikan Naoemi saat memberikan arahan dalam Sosialisasi Program KISAK di Kabupaten Pangkep, Rabu, 23 September 2026.

Menurut Naoemi, administrasi kependudukan bukan sekadar persoalan kepemilikan dokumen. Lebih dari itu, dokumen kependudukan berkaitan dengan identitas, kepastian hukum, perlindungan hak, hingga akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik.

“Karena itu, setiap keluarga perlu memastikan seluruh anggota keluarganya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, benar, dan sesuai dengan kondisi terkini,” ujarnya.

Ia menyebut, berdasarkan data Pengelola Data Kependudukan per 31 Agustus 2026, capaian kepemilikan akta kelahiran anak usia 0–17 tahun di Pangkep telah mencapai 99,74 persen.

Sementara kepemilikan KTP-el tercatat 97,75 persen dan akta kematian mencapai 99,56 persen.

Namun, masih terdapat pekerjaan rumah pada kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Saat ini, capaian KIA di Pangkep berada pada angka 80,07 persen. Sebanyak 83.912 anak telah memiliki KIA, sedangkan 19.588 anak lainnya belum memiliki dokumen tersebut.

Hal serupa terlihat pada aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dari target 131.318 penduduk, baru 43.409 orang atau 32,78 persen yang telah melakukan aktivasi.

Naoemi mendorong agar edukasi mengenai manfaat, tata cara aktivasi, serta pemanfaatan IKD terus diperluas. Dengan begitu, masyarakat semakin memahami pentingnya dokumen kependudukan sekaligus lebih mudah mengakses layanan administrasi secara digital.

Menurutnya, capaian yang sudah diraih Pangkep perlu terus ditingkatkan, terutama dalam menjangkau masyarakat yang belum terlayani.

Kondisi tersebut menjadi perhatian tersendiri karena Pangkep memiliki wilayah daratan dan kepulauan dengan karakteristik geografis yang beragam.

Dalam upaya memperluas edukasi, Naoemi menilai kader PKK dan Dasawisma memiliki posisi strategis. Mereka dapat menjadi penggerak sekaligus penyampai informasi KISAK kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan keluarga.

Edukasi tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan PKK, Dasawisma, Posyandu, hingga kegiatan sosial dan kemasyarakatan lainnya.

Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan pengukuhan Duta KISAK. Naoemi berharap para duta tidak hanya menjalankan peran seremonial, tetapi mampu menjadi teladan dan ikut mengedukasi masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan.

“Mari kita jadikan KISAK sebagai gerakan bersama. Gerakan yang dimulai dari keluarga, kemudian bergerak ke lingkungan, desa dan kelurahan, kecamatan, hingga pada akhirnya menjadi budaya masyarakat Kabupaten Pangkep,” ujarnya.

Melalui penguatan KISAK, sinergi antara pemerintah, TP PKK, kader Dasawisma, Posyandu, pemerintah desa dan kelurahan, serta masyarakat diharapkan semakin kuat.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib, akurat, sekaligus mudah diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pangkep. (*)