MAROS, SULSELPASTI.COM — Pemerintah Kabupaten Matos kembali menorehkan prestasi tingkat nasional. Kali ini, berhasil meraih penghargaan Swasti Saba Wiwerda tahun 2023 dari Kementerian Kesehatan RI.

Melalui penghargaan Swasti Saba ini, Maros dinobatkan sebagai Kabupaten Sehat 2023 karena dinilai berhasil menjalankan program Kabupaten Kota Sehat (KKS).

Penghargaan Kabupaten Sehat dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Terdapat 364 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang melaksanakan kabupaten/kota sehat.

Penghargaan diterima langsung Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari pada Malam Penganugerahan Tanda Penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa, 28 November 2023.

Suhartina mengatakan penghargaan yang diperoleh berkat kerja semua stakeholder. “Semoga penghargaannya bisa dipertahankan dalam penerapan dikehidupan sehari hari,” ujarnya, Rabu, 29 November 2023.

Mantan anggota DPRD Maros ini menyebutkan, pihaknya selalu berusaha fokus dalam mewujudkan Maros yang sehat di berbagai tatanan. “Alhamdulillah tahun ini, Maros meraih penghargaan Swasti Saba kategori Wiwerda, ini merupakan bentuk apresiasi terhadap praktik baik dalam komitmen mewujudkan lingkungan sehat dalam pengendalian penyakit,” ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Maros, Muhammad Yunus menyebut, Swasti Saba Wiwerda merupakan penghargaan kabupaten sehat keempat yang diterima Maros. Kategori wiwerda ini sebagai bentuk pengakuan keberhasilan pemerintah mengimplementasikan 9 tatanan.

Kehidupan masyarakat yang sehat mandiri, pemukiman dan fasilitas umum, satuan pendidikan, pasar rakyat, perkantoran dan perindustrian, pariwisata sehat, transportasi dan lalu lintas jalan, perlindungan sosial dan pencegahan dan penanganan bencana.

Selain itu kata dia, itu juga mendapatkan penghargaan STBM award kategori Pratama. “Ini pertama kali Maros dapat dan hanya 33 kabupaten/kota di Indonesia yang dapat penghargaan,” bebernya.

Menteri Kesehatan RI, Budi G Sadikin mengungkapkan, urusan kesehatan merupakan urusan mendasar yang harus dipahami oleh setiap pemda.

“Dampak perubahan iklim dan urbanisasi menyebabkan urusan kesehatan terutama di kota besar menjadi urusan yang mengharuskan pemerintah daerah mampu untuk memberikan pemahaman akan hidup sehat kepada masyarakat,” katanya.