Oleh: Isgunandar (Dosen Universitas Negeri Makassar)

Dalam politik, tidak semua orang yang berjalan bersama memiliki tujuan yang sama. Ada yang bertemu karena kesetiaan, ada pula yang beriringan karena kepentingan. Keduanya mungkin tampak serupa ketika berada di panggung kemenangan. Namun, perbedaannya akan terlihat ketika kekuasaan sudah berada di tangan.

Barangkali itulah yang sedang terjadi dalam hubungan Prabowo Subianto dan Joko Widodo.

Dua tokoh yang dahulu berada dalam barisan politik yang sama kini menghadapi situasi yang tidak lagi sederhana. Mereka pernah saling membutuhkan. Jokowi membutuhkan Prabowo untuk menjaga kesinambungan kekuasaan dan warisan politiknya. Sementara Prabowo membutuhkan dukungan Jokowi untuk memperluas daya elektoral dan memenangkan pertarungan menuju Istana.

Pada Pilpres 2024, perkawinan politik itu menghasilkan kemenangan besar. Prabowo-Gibran memperoleh 58,59 persen suara nasional atau sekitar 96,2 juta suara.

Angka tersebut bukan sekadar kemenangan pasangan calon. Ia merupakan hasil pertemuan berbagai kekuatan: popularitas Prabowo, mesin partai politik, dukungan relawan, serta pengaruh pemerintahan Jokowi yang ketika itu masih sangat kuat.

Gibran menjadi jembatan simbolis sekaligus politis dari pertemuan dua kekuatan tersebut. Ia bukan hanya calon wakil presiden, melainkan juga representasi keberlanjutan politik Jokowi dalam pemerintahan berikutnya.

Namun, politik memiliki tabiat yang sulit ditebak. Orang bisa saling berpelukan ketika membutuhkan suara, tetapi mulai menjaga jarak ketika harus berbagi pengaruh.

Kemenangan bersama ternyata tidak selalu berarti kekuasaan harus dibagi selamanya.

Sejak Prabowo memimpin pemerintahan, sejumlah tanda perubahan hubungan kedua poros mulai terlihat. Pergantian dan pergeseran sejumlah pejabat yang diasosiasikan dengan lingkaran Jokowi, perbedaan perhatian terhadap proyek Ibu Kota Nusantara, hingga dinamika internal pemerintahan memperlihatkan bahwa konsolidasi kekuasaan sedang berlangsung.

Reuters, dalam analisis yang diterbitkan The Jakarta Post pada 10 November 2026, mencatat bahwa hubungan kedua tokoh mengalami ketegangan. Sejumlah loyalis Jokowi telah tersingkir atau bergeser dari posisi strategis. Persoalan Gibran dan polemik penyadapan yang melibatkan sejumlah figur penting juga memperbesar ketidakpastian hubungan antarelite.

Tentu, pergantian pejabat merupakan hak prerogatif Presiden. Setiap pemerintahan berhak membangun tim yang dianggap mampu menjalankan agenda politiknya. Namun, dalam perspektif politik kekuasaan, pergantian tersebut juga menarik dibaca sebagai bagian dari upaya membangun pusat kendali pemerintahan yang lebih mandiri.

Di sinilah persoalannya menjadi menarik.

Apakah Prabowo sedang membangun kemandirian kekuasaan, atau sedang menjauh dari kekuatan politik yang dahulu ikut mengantarkannya ke Istana?

Pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dengan membaca susunan kabinet. Kita perlu melihat hubungan antara kekuasaan formal dan pengaruh informal.

Jokowi memang tidak lagi duduk di kursi Presiden. Namun, berakhirnya masa jabatan tidak otomatis mengakhiri pengaruh politik seseorang. Ia masih memiliki jaringan, loyalitas, popularitas, dan kemampuan memengaruhi percakapan politik nasional.

Dalam ilmu politik, fenomena semacam ini dapat dibaca melalui konsep informal power. Kekuasaan tidak selalu bekerja melalui jabatan resmi. Ia juga hidup melalui jaringan, kedekatan, patronase, dan kemampuan memengaruhi keputusan orang-orang yang sedang memegang kekuasaan.

Persoalannya, sebuah pemerintahan tidak mungkin terus-menerus berjalan dengan dua pusat gravitasi politik. Presiden membutuhkan kendali yang efektif. Mantan presiden mungkin masih memiliki pengaruh, tetapi pengaruh tersebut tidak memiliki mandat konstitusional untuk mengendalikan pemerintahan yang baru.

Batas antara warisan politik dan intervensi kekuasaan perlu ditegaskan.

Persoalan semakin rumit ketika Gibran berada di tengah pusaran tersebut.

Pada 12 November 2026, Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo dan MPR. Peristiwa ini terjadi setelah polemik persyaratan dokumen pendidikannya berkembang menjadi persoalan hukum dan politik.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya telah menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat yang berpotensi membuka jalan bagi proses pemakzulan.

Ini bukan peristiwa biasa. Untuk pertama kalinya dalam era demokrasi setelah Reformasi 1998, seorang Wakil Presiden mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa jabatannya.

Di tengah situasi itu, muncul pertanyaan yang lebih besar: apakah pengunduran diri Gibran semata-mata merupakan keputusan personal, atau juga menjadi bagian dari dinamika pertarungan pengaruh di antara dua kekuatan politik?

Kita tidak memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Jokowi sedang merancang politik balas dendam terhadap Prabowo. Bahkan, pada hari pengunduran diri tersebut, Jokowi menyatakan tetap mendukung pemerintahan Prabowo. Pernyataan ini patut diperhitungkan sebelum siapa pun terburu-buru menarik kesimpulan.

Namun, dukungan di depan publik tidak selalu menghapus ketegangan di belakang panggung. Dalam politik, pernyataan persahabatan dan persaingan kepentingan dapat berjalan bersamaan.

Ada satu hal yang sering dilupakan para elite: kekuasaan bukan hanya tentang siapa yang menduduki jabatan, tetapi juga tentang siapa yang memiliki pengaruh terhadap orang yang menduduki jabatan itu.

Robert Michels, melalui gagasan Iron Law of Oligarchy, mengingatkan bahwa organisasi politik cenderung melahirkan konsentrasi kekuasaan pada kelompok elite. Dalam situasi seperti ini, pertarungan politik sering kali bukan sekadar pertarungan gagasan, melainkan perebutan kendali atas sumber daya, jaringan, dan keputusan strategis.

Prabowo tentu memiliki kepentingan untuk memastikan pemerintahannya berjalan berdasarkan komando kepresidenan. Sebaliknya, Jokowi memiliki kepentingan agar pengaruh politik yang dibangun selama sepuluh tahun tidak lenyap begitu saja.

Keduanya memiliki alasan politik masing-masing. Tetapi negara tidak boleh menjadi arena untuk menyelesaikan urusan pribadi antarelite.

Di sinilah kita perlu membedakan antara kepentingan politik dan kepentingan publik. Pergantian pejabat boleh terjadi. Koalisi boleh berubah. Persahabatan politik boleh berakhir. Namun, semua itu harus tetap berada dalam batas konstitusi dan kepentingan rakyat.

Ada ungkapan Bugis yang patut direnungkan: Resopa temmangingngi, namalomo naletei pammase Dewata—hanya dengan kerja keras dan ketekunan, rahmat Tuhan akan datang.

Kearifan ini mengingatkan bahwa kehormatan seorang pemimpin tidak semestinya bergantung pada kedekatan dengan penguasa, melainkan pada kerja dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Dalam bahasa Makassar, kita mengenal pula nilai siri’ na pacce: kehormatan dan solidaritas yang menuntut seseorang menjaga martabat, sekaligus memiliki kepekaan terhadap penderitaan sesama.

Sayangnya, politik kita terkadang lebih sibuk merawat kehormatan elite daripada memperjuangkan kehormatan rakyat.

Sementara itu, rakyat menghadapi persoalan yang jauh lebih nyata: harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan ketidakpastian ekonomi. Mereka tidak terlalu berkepentingan dengan siapa yang paling dekat dengan Presiden atau siapa yang paling berpengaruh di lingkaran Istana.

Rakyat membutuhkan pemerintahan yang bekerja, bukan pemerintahan yang terus-menerus disibukkan oleh urusan siapa bersekutu dengan siapa.

Pada akhirnya, retaknya poros Prabowo-Jokowi bukan sekadar cerita tentang dua tokoh yang mungkin mulai berbeda jalan. Ia merupakan ujian bagi kedewasaan demokrasi Indonesia. Apakah pergantian kekuasaan akan melahirkan pemerintahan yang semakin kuat secara kelembagaan, atau justru memperpanjang persaingan pengaruh di antara para elite?

Kita tidak membutuhkan politik balas dendam. Kita juga tidak membutuhkan politik balas jasa. Negara tidak boleh menjadi tempat menagih utang budi, membalas kekecewaan, atau mempertahankan pengaruh keluarga.

Prabowo tidak berutang jabatan kepada Jokowi. Jokowi juga tidak memiliki hak untuk mengendalikan pemerintahan Prabowo. Keduanya memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada kepentingan pribadi: menjaga mandat rakyat dan memastikan negara berjalan sesuai konstitusi.

Sebab, dalam demokrasi, kemenangan memang dapat diraih melalui koalisi. Tetapi pemerintahan harus dijalankan melalui institusi, bukan berdasarkan perasaan berutang kepada sekutu.

Barangkali benar, dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang sering abadi justru kepentingan. Namun, ada sesuatu yang seharusnya tidak boleh berubah: kesetiaan kepada negara dan rakyat.

Istana boleh berganti penghuni. Koalisi boleh berganti sekutu. Tetapi negara tidak boleh ikut menjadi korban dari perubahan perasaan para penguasanya. (***)