MAKASSAR, SULSELPASTI.COM — Provinsi Sulsel masuk dalam kategori daerah rawan bercana. Kondisi ini mengharuskan maksimalnya keterlibatan semua stakeholder dalam penanggulangannya.

Demikian disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, Amson Padolo pada Forum Perangkat Daerah. Kegiatan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja BPBD Sulsel TA 2025 tersebut berlangsung di Hotel Grand Maleo Makassar, Rabu 21 Februari lalu.

“Tahun 2023 berdasarkan data rekapitulasi sistem SI-Andalan, bencana yang terjadi sebanyak 820 kejadian yang umumnya adalah bencana hidrometeorologi yaitu jenis bencana yang diakibatkan oleh faktor cuaca,” ungkap Amson.

Menurutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana harus dilaksanakan dengan menyeluruh meliputi 3 fase yaitu pra bencana. Tanggap darurat dan pascabencana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang bermuara pada perlindungan masyarakat.

Ia menambahkan, BPBD Sulsel pada Tahun Anggaran 2025 menjalanakan 2 program, 10 kegiatan, dan 34 sub-kegiatan. Lewat FPD kali ini, pelibatan semua stakeholder bertujuan untuk menerima masukan positif dan menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah baik yang menjadi kewenangan provinsi maupun yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Selain itu, tentu untuk mempertajam indikator serta target perangkat daerah sehingga sasaran dalam dokumen perencanaan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Di samping itu, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas.

“Ke depannya BPBD Sulsel akan terus berkomitmen melakukan upaya optimal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien. Tentunya menerapkan tata Kelola manajemen yang sistematis termasuk terhadap pelaksanaan disaster resilience planning atau perencanaan ketangguhan bencana yang melibatkan seluruh unsur penyelenggara,” katanya. (*)