SULSELPASTI.COM-– Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menghadiri acara penandatanganan Nota Kesepakatan ( Memorandum of Understanding /MoU) mengenai penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik. Kegiatan strategis ini digelar dalam rangka mendukung penguatan perencanaan pembangunan daerah makro.

Prosesi penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung khidmat di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Jumat (13/3/2026). Selain Wali Kota Parepare, agenda penting ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Penandatanganan nota kesepakatan tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti.

Dalam arahannya, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti bersama Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menekankan betapa krusialnya peran data statistik dalam menopang perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Melalui MoU ini, BPS bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen kuat untuk:

• Memperkuat sistem integrasi data lintas sektoral.

• Meningkatkan kualitas dan validitas statistik sektoral di daerah.

• Mendorong pemanfaatan data statistik resmi ( statistik resmi ) sebagai fondasi utama kebijakan pembangunan yang efektif, efisien, dan berbasis bukti (evidence – based policy ).

Merespons langkah tersebut, Wali Kota Parepare Tasming Hamid menyatakan dukungan penuhnya terhadap penguatan tata kelola data ini. Menurutnya, sinergi yang kokoh antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan lembaga pusat seperti BPS sangat penting demi melahirkan kebijakan yang presisi.

“Ketersediaan data statistik yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi akan sangat membantu kami di pemerintah daerah dalam merancang program pembangunan yang benar-benar sesuai dengan realitas kebutuhan masyarakat di lapangan,” jelas Tasming.

Mantan pimpinan DPRD Parepare berharap implementasi kerja sama ini dapat segera berjalan optimal, sehingga mampu mendongkrak kualitas perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Kota Parepare, agar lebih terukur dan berkelanjutan. (*)