MAKASSAR, SULSELPASTI.COM— Upaya memperkuat fungsi legislatif dan memastikan aspirasi masyarakat terserap secara optimal menjadi bahasan utama dalam kunjungan kerja Anggota DPRD Kabupaten Barru ke DPRD Kota Makassar, Jumat (21/8/2026).

Rombongan DPRD Barru diterima langsung Ketua DPRD Makassar Supratman bersama Wakil Ketua I Suharmika di Rumah Jabatan Ketua DPRD Makassar. Pertemuan tersebut menjadi ruang bertukar pengalaman terkait pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif di masing-masing daerah.

Salah satu fokus pembahasan adalah optimalisasi kegiatan reses sebagai instrumen untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah. Kedua pihak menilai, penyerapan aspirasi harus dilakukan secara efektif agar persoalan yang disampaikan warga dapat menjadi bagian dari perumusan kebijakan.

Selain reses, pembahasan turut menyoroti fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua DPRD Makassar Supratman mengatakan, sinergi antarlembaga legislatif lintas daerah menjadi momentum penting untuk saling berbagi pengalaman dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Sinergi antarlembaga legislatif seperti ini menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus mencari pendekatan terbaik untuk menjawab berbagai tantangan di daerah,” ujar Supratman.

Wakil Ketua I DPRD Makassar Suharmika menambahkan, komunikasi dan koordinasi antarlembaga perlu terus diperkuat. Menurutnya, hubungan kelembagaan yang terbuka dapat meningkatkan kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Kunjungan tersebut turut didampingi Sekretaris DPRD Kota Makassar Andi Rahmat Mappatoba serta Kepala Bagian Humas dan Protokol Andi Salman.

Melalui pertemuan ini, DPRD Makassar dan DPRD Barru berharap hubungan kelembagaan semakin solid. Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan pertukaran gagasan dan strategi yang pada akhirnya memperkuat peran DPRD dalam mengawal kepentingan masyarakat.

Dengan komunikasi lintas daerah yang terus terjaga, kedua lembaga legislatif berkomitmen menjadikan aspirasi warga sebagai pijakan dalam mengawal pembangunan yang lebih responsif, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. (*)