MAKASSAR, SULSELPASTI.COM — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sistem perlindungan sosial (Perlinsos) agar semakin inklusif, merata, dan tepat sasaran. Terbaru, Makassar dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) nasional Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk memperkuat pendataan dan pelayanan perlindungan sosial.

Gerakan tersebut resmi diluncurkan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di GOR Sudiang, Jalan Pajjaing Nomor 73, Makassar, Minggu (4/10/2026). Peluncuran dihadiri ribuan ketua RT dan RW se-Kota Makassar.

Munafri mengatakan, kepercayaan pemerintah pusat menjadikan Makassar sebagai daerah percontohan merupakan peluang untuk meningkatkan kualitas pendataan masyarakat. Menurutnya, pelibatan RT dan RW sangat penting karena mereka berada paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi warga di lingkungannya.

“Ini peluang untuk kami meningkatkan kualitas pendataan masyarakat dan memastikan program bantuan pemerintah menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan,” ujar Munafri.

Menurut Appi, sapaan Munafri, Gerakan Peduli Tetangga memiliki keterkaitan erat dengan sistem pendataan yang dikembangkan Kementerian Sosial. Pengurus RT dan RW akan diperkuat sebagai Agen Perlinsos yang membantu mengidentifikasi warga, memperbarui data, sekaligus menghubungkan masyarakat dengan layanan perlindungan sosial.

“Dengan kolaborasi ini, kita bisa memastikan perlindungan sosial atau bantuan-bantuan yang datang dari pemerintah benar-benar sampai tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Hingga Oktober 2026, progres pendaftaran masyarakat dalam sistem Perlinsos di Makassar telah mencapai sekitar 31 persen. Angka tersebut meningkat sekitar 12 persen dibandingkan capaian tiga bulan sebelumnya. Dengan jumlah sekitar 456 ribu kepala keluarga, Pemkot Makassar terus mendorong percepatan pendataan.

Pemkot menyiapkan 5.027 ketua RT dan 1.005 ketua RW sebagai agen utama Perlinsos. Dengan total 6.032 pengurus lingkungan tersebut, pemerintah berharap proses pendataan dapat menjangkau lebih banyak warga, terutama mereka yang selama ini belum tercatat atau belum memperoleh akses terhadap program bantuan.

Makassar menargetkan cakupan Perlinsos mencapai 50 persen hingga akhir 2026. Target tersebut akan didorong melalui penguatan peran RT/RW serta pelibatan kelompok masyarakat lainnya sebagai Agen Perlinsos.

“Kami target di akhir tahun, insyaallah bisa sampai di 50 persen angka kami, untuk memastikan bahwa 50 persen ini benar-benar menjadi agen yang mampu merambah lebih dari 50 persen wilayah perkotaan,” tutur Appi.

Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengatakan Gerakan Peduli Tetangga merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan sosial berbasis data dan digitalisasi. Menurutnya, ada tiga fokus utama yang menjadi landasan, yakni data yang semakin akurat, penerima bantuan yang tepat sasaran, serta pengentasan kemiskinan melalui program Sekolah Rakyat.

“Pertama, datanya makin akurat karena ada konsolidasi. Kedua, sasarannya tepat. Dan strategi pengentasan kemiskinan, memutus mata rantai kemiskinan, adalah dengan Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini mulai mengintegrasikan berbagai basis data kementerian dan lembaga, mulai dari data kependudukan Dukcapil, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS, hingga data PLN, kepolisian, ATR/BPN, dan Kementerian Hukum.

Integrasi tersebut diharapkan menghasilkan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih akurat. Warga juga diberikan ruang untuk melakukan registrasi ulang, mengusulkan masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan, maupun menyanggah data penerima yang dianggap tidak sesuai.

“Melalui sistem digital ini, masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi secara langsung,” jelasnya.

Digitalisasi bansos tersebut sebelumnya telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebelum dikembangkan secara bertahap ke 42 kabupaten dan kota, termasuk Makassar. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, sistem penyaluran bansos berbasis data digital ditargetkan mulai diterapkan secara nasional pada 2027.

Gus Ipul juga menekankan pentingnya Agen Perlinsos untuk membantu warga yang mengalami keterbatasan akses teknologi. Agen dapat berasal dari ketua RT/RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan hingga insan pers. Pendaftaran agen dilakukan secara digital menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Selain registrasi ulang, sistem juga dilengkapi teknologi biometrik atau face recognition untuk memverifikasi identitas penerima bantuan. Masyarakat juga dapat melakukan pengusulan dan sanggahan terhadap data penerima.

Gus Ipul menyebut data masyarakat pada kelompok desil 1, 2, dan 3 telah dibuka untuk memungkinkan publik melakukan koreksi. Menurutnya, keterbukaan tersebut penting untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.

Pemerintah menargetkan sedikitnya 50 persen penduduk Indonesia masuk dalam sistem digital Perlinsos hingga Desember 2026. Untuk mencapai target tersebut, Gus Ipul menilai diperlukan peningkatan jumlah Agen Perlinsos sekaligus perluasan cakupan masyarakat yang masuk dalam sistem.

Ia pun mengapresiasi dukungan Pemkot Makassar yang melibatkan seluruh ketua RT dan RW dalam gerakan tersebut. Menurutnya, kolaborasi hingga tingkat lingkungan menjadi kunci agar tidak ada warga yang tertinggal dalam sistem perlindungan sosial.

“Semakin banyak agen Perlinsosnya dan semakin banyak masyarakat yang bisa masuk dalam sistem Perlinsos kita,” pungkas Gus Ipul. (*)