Oleh: Isgunandar (Dosen Universitas Negeri Makassar)

Ada telepon yang berdering di sebuah rumah. Pemiliknya mengangkat, lalu berbicara seperti biasa. Ia bercerita tentang pekerjaan, keluarga, kegelisahan, bahkan sesuatu yang seharusnya hanya diketahui oleh orang di ujung percakapan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di tempat lain, mungkin ada seseorang yang ikut mendengarkan.

Di zaman sekarang, percakapan tidak selalu berhenti pada dua orang yang saling berbicara. Teknologi memungkinkan suara berpindah, direkam, disimpan, disalin, bahkan dipelajari oleh pihak yang tidak pernah diundang ke dalam percakapan itu. Kita menyebutnya penyadapan. Sebuah istilah yang terdengar teknis, tetapi sesungguhnya menyentuh sesuatu yang sangat manusiawi: hak seseorang untuk memiliki ruang pribadi.

Selama ini, kita mungkin menganggap penyadapan sebagai urusan orang-orang penting. Urusan pejabat, politisi, aparat keamanan, atau mereka yang dianggap menyimpan rahasia negara. Namun, ketika dugaan penyadapan ilegal justru menyeret nama-nama besar di lingkungan kekuasaan, persoalannya menjadi jauh lebih serius. Kita tidak lagi sekadar membicarakan siapa mendengar percakapan siapa. Kita sedang membicarakan bagaimana negara memperlakukan kekuasaan yang ada di tangannya sendiri.

Dan di situlah sebuah ironi bermula.

Negara yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru dipertanyakan karena dugaan tindakan pengawasan ilegal. Institusi yang dibentuk untuk menjaga keamanan harus menjelaskan apakah kewenangannya telah digunakan melampaui batas. Para pejabat yang semestinya bekerja dalam satu sistem pemerintahan justru menjadi bagian dari pusaran kecurigaan.

Barangkali inilah salah satu paradoks paling ganjil dalam kehidupan bernegara: ketika negara mulai menguping dirinya sendiri.

Sebuah skandal yang lebih besar daripada urusan telepon

Pemberitaan nasional pada November 2026 menyuguhkan perkembangan yang mengejutkan. Bareskrim Polri mengungkap penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ikut muncul dalam pusaran pemberitaan tersebut bersama sejumlah perwira tinggi kepolisian.

Dalam perkembangannya, sejumlah orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, penting ditegaskan bahwa status tersangka bukanlah putusan bersalah. Setiap orang tetap memiliki hak atas praduga tidak bersalah sampai pengadilan memutus perkara berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang sah.

Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya tindak pidana makar yang berkaitan dengan perkara tersebut. Kepolisian sendiri menegaskan bahwa penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai makar. Artinya, setiap dugaan tindak pidana harus diuji berdasarkan unsur dan pembuktian hukumnya masing-masing.

Di sinilah publik perlu berhenti sejenak dan berpikir lebih jernih.

Kita boleh terkejut. Kita boleh marah. Kita bahkan boleh mempertanyakan bagaimana sebuah sistem pengawasan dapat diduga digunakan secara tidak semestinya. Tetapi kita tidak boleh membiarkan kegaduhan politik menggantikan ketelitian hukum.

Sebab hukum bukan pengeras suara bagi kemarahan penguasa. Hukum adalah alat untuk menguji kebenaran, termasuk ketika kebenaran itu tidak menyenangkan bagi mereka yang sedang memegang kekuasaan.

Kasus ini juga tidak boleh dipersempit menjadi persoalan hubungan personal antara seorang mantan Kapolri dan Presiden. Terlalu sederhana apabila seluruh persoalan diselesaikan dengan menempatkan dua nama besar sebagai tokoh utama sebuah drama politik.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: bagaimana sebuah instrumen pengawasan yang seharusnya tunduk pada hukum dapat diduga digunakan di luar prosedur? Siapa yang memberikan kewenangan? Siapa yang memerintahkan? Siapa yang mengetahui? Dan, yang paling penting, bagaimana negara memastikan peristiwa serupa tidak terulang?

Sebab apabila persoalan ini hanya berakhir pada nasib beberapa orang, sementara sistem yang memungkinkan penyimpangan tetap utuh, kita sesungguhnya belum menyelesaikan apa-apa. Kita hanya mengganti orang yang berada di balik meja, tanpa pernah memeriksa bagaimana meja itu dibangun.

Negara yang terlalu banyak mendengar, tetapi kurang mendengarkan

Ada perbedaan besar antara mendengar dan mendengarkan.

Mendengar adalah aktivitas menangkap suara. Mendengarkan membutuhkan kesediaan memahami. Negara yang sehat seharusnya lebih banyak mendengarkan rakyatnya daripada sibuk mencari tahu percakapan orang-orang yang dianggap mengganggu kepentingannya.

Dalam kehidupan politik, godaan untuk mengetahui segala sesuatu sering tumbuh bersama membesarnya kekuasaan. Kritik dianggap ancaman. Perbedaan pendapat dibaca sebagai pembangkangan. Percakapan yang tidak diketahui dianggap mencurigakan. Bahkan orang-orang yang berada di dalam lingkaran pemerintahan pun dapat berubah menjadi objek kecurigaan.

Padahal demokrasi tidak dibangun untuk membuat semua orang berpikir sama. Demokrasi justru memberikan ruang agar perbedaan dapat hidup tanpa harus saling mengancam.

Dalam perspektif ilmu politik, kecenderungan kekuasaan untuk memperluas pengawasan dapat dibaca melalui konsep surveillance state, yakni keadaan ketika teknologi dan instrumen negara digunakan untuk mengumpulkan serta memantau informasi tentang individu atau kelompok secara luas.

Michel Foucault, melalui Discipline and Punish (1975), menjelaskan bagaimana mekanisme pengawasan dapat membentuk perilaku manusia, bahkan ketika seseorang tidak mengetahui secara pasti apakah dirinya sedang diawasi.

Orang yang merasa selalu diawasi perlahan-lahan akan mengawasi dirinya sendiri. Ia mulai berhati-hati berbicara, menghindari pendapat berbeda, dan membatasi kebebasannya bukan karena telah melakukan kesalahan, melainkan karena takut dianggap melakukan kesalahan.

*Inilah bahaya yang sesungguhnya.

Penyadapan ilegal bukan hanya persoalan informasi yang diambil tanpa hak. Ia dapat melahirkan ketakutan sosial. Ketakutan yang membuat masyarakat memilih diam, jurnalis berpikir dua kali sebelum mengungkap persoalan publik, dan pejabat enggan menyampaikan pendapat berbeda.

Pada akhirnya, negara mungkin berhasil mengumpulkan banyak informasi, tetapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting: kepercayaan.

Sebab masyarakat yang bebas bukan masyarakat yang tidak memiliki rahasia, melainkan masyarakat yang tidak harus hidup dalam ketakutan bahwa setiap percakapannya dapat berubah menjadi bahan pemeriksaan kekuasaan.

Kita tentu membutuhkan negara yang mampu menjaga keamanan. Namun, kebutuhan akan keamanan tidak dapat menjadi alasan untuk membenarkan semua tindakan.

Keamanan adalah tujuan yang sah. Tetapi cara mencapainya tetap harus sah.

Jika tidak, negara sedang menciptakan ancaman baru atas nama menghilangkan ancaman lama.

Siapa mengawasi para pengawas?

Dalam setiap institusi, selalu ada pembagian peran. Ada yang menjalankan kewenangan, ada yang mengawasi, dan ada yang memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai aturan.

Dalam teori administrasi publik, hubungan tersebut berkaitan dengan prinsip accountability. Kekuasaan yang diberikan kepada pejabat publik harus disertai tanggung jawab untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menerima konsekuensi atas penggunaannya.

Tidak ada kewenangan yang boleh berdiri sendirian tanpa pengawasan.

Kita mengenal prinsip checks and balances, mekanisme yang memastikan kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu tangan. Prinsip ini bukan sekadar teori dalam buku ilmu politik. Ia merupakan fondasi agar negara tidak berubah menjadi alat kepentingan kelompok tertentu.

Lord Acton pernah menyampaikan ungkapan yang sangat terkenal: Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.

Kekuasaan memiliki kecenderungan menyimpang ketika tidak dibatasi. Semakin besar kewenangan, semakin besar pula kebutuhan untuk mengawasinya.

Dalam konteks kepolisian, prinsip ini menjadi sangat relevan. Polisi memiliki kewenangan yang tidak dimiliki warga biasa. Mereka dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, dan tindakan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tersebut diberikan karena negara membutuhkan institusi yang mampu menjaga ketertiban dan menegakkan hukum. Namun, kewenangan besar harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab besar.

Jika dugaan penyalahgunaan instrumen penyadapan benar-benar terbukti, masalahnya bukan hanya pelanggaran oleh individu. Ada persoalan kelembagaan yang harus diperiksa. Apakah mekanisme pengendalian internal berjalan? Apakah prosedur persetujuan dilaksanakan? Apakah akses terhadap sistem dapat dilacak? Apakah pengawasan eksternal cukup kuat untuk mendeteksi penyimpangan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mencari siapa yang paling dekat dengan pusat kekuasaan.

Sebab dalam birokrasi, penyimpangan tidak selalu lahir karena satu orang memiliki niat buruk. Ada kalanya penyimpangan tumbuh karena sistem pengawasan terlalu lemah, pembagian kewenangan tidak jelas, atau budaya organisasi terlalu patuh kepada atasan sehingga kehilangan keberanian untuk mengingatkan.

Kita membutuhkan polisi yang bukan hanya berani menghadapi kejahatan, tetapi juga berani mengoreksi dirinya sendiri.

Institusi yang kuat bukan institusi yang tidak pernah melakukan kesalahan. Institusi yang kuat adalah institusi yang memiliki kemampuan untuk menemukan, mengakui, dan memperbaiki kesalahannya.

Ada sebuah pertanyaan klasik dalam filsafat politik: siapa yang menjaga para penjaga?

Jika aparat memiliki kewenangan mengawasi masyarakat, siapa yang memastikan bahwa aparat tidak menyalahgunakan kewenangannya? Jika lembaga memiliki akses terhadap informasi pribadi, siapa yang mengawasi penggunaan akses tersebut?

Demokrasi tidak boleh menjawab pertanyaan itu dengan kepercayaan semata. Kepercayaan harus dibangun melalui sistem, prosedur, transparansi, dan pertanggungjawaban.

Sebab dalam negara hukum, kita tidak boleh hanya berharap bahwa pemegang kekuasaan adalah orang baik. Kita harus membangun sistem yang tetap mampu bekerja sekalipun suatu hari kewenangan berada di tangan orang yang tidak baik.

Presiden bukan pemilik negara, tetapi juga bukan warga negara tanpa perlindungan

Ada satu hal yang perlu ditegaskan: Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ia memegang mandat konstitusional yang besar. Karena itu, tindakan yang mengancam keselamatan Presiden atau mengganggu pelaksanaan tugas konstitusionalnya tentu tidak dapat dianggap sebagai persoalan sepele.

Namun, Presiden bukan pemilik negara.

Negara tidak identik dengan Presiden. Pemerintahan tidak identik dengan kekuasaan. Dan kepentingan negara tidak boleh disamakan begitu saja dengan kepentingan orang yang sedang menduduki jabatan tertinggi.

Pembedaan ini penting karena sejarah politik berkali-kali menunjukkan bagaimana istilah keamanan negara dapat digunakan untuk membenarkan tindakan yang sebenarnya lebih berkaitan dengan perlindungan kekuasaan.

Dalam demokrasi, Presiden harus dilindungi dari ancaman yang sah secara hukum. Tetapi Presiden juga harus tunduk pada hukum. Kritik terhadap Presiden tidak boleh serta-merta diperlakukan sebagai ancaman terhadap negara.

Kita harus mampu membedakan Presiden sebagai pribadi, Presiden sebagai pemegang jabatan konstitusional, dan negara sebagai organisasi politik yang dibentuk berdasarkan konstitusi.

Ketiganya saling berhubungan, tetapi tidak identik.

Indonesia telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) menjamin persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Sementara Pasal 28G ayat (1) memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman.

Jaminan tersebut tidak hanya berlaku bagi masyarakat biasa. Ia berlaku bagi setiap orang.

Presiden pun berhak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman. Sebaliknya, warga negara biasa juga berhak atas perlindungan yang sama.

Inilah esensi kesetaraan konstitusional.

Jangan sampai negara begitu sibuk melindungi privasi orang-orang yang berada di Istana, tetapi lupa bahwa jutaan warga di luar Istana juga memiliki hak yang sama untuk tidak diawasi secara sewenang-wenang.

Jangan sampai percakapan seorang Presiden dianggap sangat berharga untuk dilindungi, sementara percakapan seorang buruh, pedagang pasar, jurnalis, aktivis, atau mahasiswa dianggap tidak memiliki nilai apa-apa.

Hak privasi tidak ditentukan oleh pangkat.

Orang yang tidak memiliki jabatan tetap memiliki martabat. Orang yang tidak memiliki kekuasaan tetap memiliki hak. Dan seseorang tidak harus menjadi Presiden terlebih dahulu untuk berhak atas perlindungan hukum.

Di sinilah ukuran sesungguhnya dari negara demokratis: apakah hukum hanya melindungi mereka yang berada di puncak kekuasaan, atau juga mereka yang hidup jauh dari pusat kekuasaan?

*Jangan terlalu mudah menyebut makar

Di tengah kegaduhan perkara ini, istilah makar mulai memasuki ruang pemberitaan dan percakapan publik.

Kata itu memiliki bobot politik dan hukum yang sangat besar. Ia bukan sekadar istilah untuk menggambarkan ketidaksukaan terhadap pemerintah, perselisihan di antara pejabat, atau tindakan yang dianggap tidak loyal.

Makar merupakan konsep hukum pidana yang memiliki unsur-unsur tertentu. Karena itu, penggunaannya tidak boleh didasarkan pada dugaan emosional, penilaian politik, atau kesimpulan yang mendahului pembuktian.

Tidak semua pelanggaran hukum merupakan makar. Tidak semua tindakan yang merugikan Presiden merupakan upaya menggulingkan pemerintahan. Tidak semua konflik di lingkungan kekuasaan merupakan ancaman terhadap negara.

Demikian pula, tidak boleh ada anggapan bahwa seseorang bebas dari pertanggungjawaban pidana hanya karena tindakannya dilakukan oleh pejabat tinggi atau dengan alasan kepentingan institusi.

Perkara dugaan penyadapan harus diperiksa berdasarkan unsur pidana yang relevan. Jika dalam penyidikan ditemukan bukti yang mengarah pada tindak pidana lain, termasuk makar, unsur-unsurnya harus dibuktikan secara terpisah dan cermat.

Dalam hukum pidana dikenal asas nullum crimen, nulla poena sine lege: tidak ada perbuatan pidana dan hukuman tanpa ketentuan hukum yang mendahuluinya.

Indonesia telah memasuki era berlakunya KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, efektif sejak 2 Januari 2026. Karena itu, konstruksi pidana dalam perkara yang berlangsung pada 2025–2026 harus memperhatikan waktu terjadinya perbuatan, ketentuan peralihan, dan asas penerapan hukum pidana yang berlaku.

Ini bukan persoalan teknis yang boleh diabaikan.

Dalam negara hukum, seseorang tidak boleh dijadikan contoh hukuman hanya untuk memenuhi tuntutan publik agar negara terlihat tegas.

Ketegasan tanpa ketelitian dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan.

Keadilan tidak diukur dari seberapa keras negara menghukum seseorang, tetapi dari seberapa tepat negara menerapkan hukum.

Ada pepatah yang sering kita dengar: lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.

Ungkapan itu mengingatkan bahwa kesalahan negara dalam menghukum orang yang tidak bersalah dapat menjadi luka yang sangat dalam bagi keadilan.

Kita tentu ingin semua dugaan pelanggaran diusut tuntas. Tetapi kita juga ingin proses pengusutannya bersih dari kepentingan politik.

Jangan sampai kata makar berubah menjadi kata yang begitu mudah diucapkan, tetapi begitu sulit dibuktikan.

Negara hukum tidak membutuhkan kata-kata yang menakutkan. Negara hukum membutuhkan bukti yang meyakinkan.

*Loyalitas tertinggi adalah kepada konstitusi

Kasus ini juga membuka ruang untuk membicarakan sesuatu yang lebih mendasar dalam birokrasi dan organisasi pemerintahan: makna loyalitas.

Dalam budaya organisasi yang hierarkis, loyalitas sering dipahami sebagai kepatuhan kepada atasan. Seorang bawahan dianggap baik apabila tidak membantah, tidak mempertanyakan keputusan, dan selalu siap menjalankan perintah.

Namun, dalam organisasi publik yang demokratis, pemahaman seperti itu tidak cukup.

Aparatur negara tidak boleh hanya loyal kepada orang yang memberikan perintah. Mereka harus loyal kepada hukum, etika jabatan, dan konstitusi.

Loyalitas personal membuat seseorang cenderung membela atasan, sekalipun perintah yang diberikan bertentangan dengan hukum. Loyalitas institusional yang sehat justru mengharuskan seseorang menjaga kehormatan organisasi dengan menolak tindakan yang dapat merusak integritasnya.

Dalam teori birokrasi Max Weber, birokrasi rasional-legal dibangun berdasarkan aturan, pembagian kewenangan, kompetensi jabatan, dan prosedur yang impersonal. Pejabat menjalankan kewenangan karena jabatan dan hukum, bukan karena hubungan pribadi dengan seseorang.

Dengan kata lain, seseorang memegang jabatan bukan untuk memiliki kekuasaan, melainkan untuk menjalankan mandat yang dibatasi aturan.

Prinsip tersebut seharusnya menjadi fondasi setiap institusi negara, termasuk kepolisian.

Kita membutuhkan polisi yang profesional, bukan polisi yang sekadar patuh. Kita membutuhkan pejabat yang berintegritas, bukan pejabat yang hanya pandai membaca arah angin kekuasaan.

Dalam tradisi Bugis-Makassar terdapat nilai lempu’, yang berarti kejujuran; getteng, yang berarti keteguhan; dan ada tongeng, yang berkaitan dengan kebenaran dalam perkataan.

Nilai-nilai ini memiliki relevansi besar dalam tata kelola pemerintahan modern.

Seorang pejabat boleh memiliki pangkat tinggi, tetapi tanpa kejujuran, pangkat itu hanya menjadi simbol. Seorang aparat boleh memiliki kewenangan besar, tetapi tanpa keteguhan moral, kewenangan itu mudah berubah menjadi alat kepentingan.

Ada pula falsafah siri’ na pacce. Siri’ mengandung makna kehormatan dan harga diri, sedangkan pacce menggambarkan solidaritas dan kepekaan terhadap penderitaan sesama.

Dalam kehidupan bernegara, siri’ seharusnya mendorong pejabat menjaga kehormatan jabatan, bukan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Sementara pacce mengingatkan bahwa setiap keputusan negara harus mempertimbangkan nasib manusia yang terkena dampaknya.

Jangan sampai pejabat begitu sibuk menjaga harga diri institusi, tetapi melupakan rasa malu ketika institusi diduga menyalahgunakan kewenangan.

Ada ungkapan Bugis yang sangat terkenal:

Mali siparappe, rebba sipatokkong, malilu sipakainge.

Ketika hanyut, saling menyelamatkan. Ketika jatuh, saling menopang. Ketika keliru, saling mengingatkan.

Ungkapan ini mengandung pesan yang sangat penting bagi institusi negara. Organisasi tidak menjadi kuat karena seluruh anggotanya selalu membenarkan keputusan pimpinan. Organisasi menjadi kuat ketika setiap orang memiliki keberanian untuk mengingatkan apabila ada sesuatu yang keliru.

Saling mengingatkan bukan bentuk pembangkangan. Justru itulah salah satu bentuk kesetiaan tertinggi terhadap institusi.

Kebenaran harus ditempatkan lebih tinggi daripada solidaritas kelompok. Kepentingan negara harus lebih tinggi daripada kepentingan jabatan. Dan konstitusi harus lebih tinggi daripada kepentingan siapa pun yang sedang memegang kekuasaan.

*Rakyat jangan hanya menjadi penonton drama para elite

Di tengah perdebatan mengenai penyadapan, para jenderal, dan dugaan makar, ada satu kelompok yang sering terlupakan: rakyat.

Padahal, seluruh institusi negara dibentuk untuk melayani rakyat.

Sebagian masyarakat mungkin menganggap perkara penyadapan Presiden terlalu jauh dari kehidupan mereka. Mereka tidak mengenal para jenderal yang sedang diberitakan. Mereka tidak memahami teknologi intersepsi. Bahkan mungkin mereka tidak terlalu tertarik dengan siapa yang sedang berseteru di lingkaran kekuasaan.

Tetapi mereka tetap memiliki hak untuk mengetahui apakah negara dikelola secara benar.

Sebab uang yang membiayai institusi negara berasal dari rakyat. Kewenangan yang dimiliki aparat diberikan oleh undang-undang. Dan seluruh kebijakan pemerintahan pada akhirnya harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

Jangan sampai energi negara terlalu banyak terserap untuk mengurus kecurigaan di antara elite, sementara persoalan publik dibiarkan berjalan seperti biasa.

Jangan sampai perhatian pemerintah lebih besar terhadap siapa yang berbicara dengan siapa, daripada bagaimana masyarakat dapat hidup dengan lebih baik.

Jangan sampai para pejabat sibuk memperdebatkan siapa yang menyadap siapa, sementara rakyat harus terus menghitung pengeluaran sebelum memutuskan membeli kebutuhan sehari-hari.

Tentu, persoalan keamanan nasional tidak boleh diabaikan. Namun, keamanan nasional juga tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan negara.

Apa artinya negara memiliki sistem keamanan yang canggih jika masyarakat masih merasa tidak aman dalam kehidupan sehari-hari?

Apa artinya negara memiliki perangkat pengawasan yang hebat jika pelayanan publik masih buruk?

Kita perlu mengingat bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan bukan seberapa banyak informasi yang berhasil dikumpulkan, melainkan seberapa baik kehidupan masyarakat yang berhasil diperbaiki.

Di sebuah negeri yang besar ini, masih banyak orang yang tidak membutuhkan negara untuk mendengarkan percakapan teleponnya. Mereka hanya ingin negara mendengarkan keluhan mereka.

Mereka ingin jalan yang tidak rusak, sekolah yang layak, pelayanan kesehatan yang terjangkau, lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok yang tidak membuat cemas, dan hukum yang tidak tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Mereka tidak meminta pemerintah mengetahui seluruh rahasia hidupnya. Mereka hanya meminta pemerintah tidak melupakan tanggung jawabnya.

Negara ada untuk rakyat, bukan rakyat untuk negara.

Ungkapan itu seharusnya menjadi kompas bagi setiap pejabat publik.

*Ketika negara harus belajar mendengarkan

Pada akhirnya, persoalan terbesar dari dugaan penyadapan ilegal ini bukan hanya tentang siapa yang memegang perangkat, siapa yang mengakses sistem, atau siapa yang memberikan perintah.

Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah negara memiliki kemampuan untuk mengawasi dirinya sendiri.

Kita membutuhkan institusi yang tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga mekanisme untuk membatasi kewenangannya. Kita membutuhkan aparat yang tidak hanya memahami cara menggunakan teknologi, tetapi juga memahami kapan teknologi tersebut tidak boleh digunakan.

Jika dugaan penyadapan ilegal terbukti, siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak peduli apakah ia mantan Kapolri, jenderal aktif, pejabat tinggi, atau orang biasa. Semua harus diperlakukan berdasarkan hukum yang sama.

Namun, jika unsur tindak pidana yang dituduhkan tidak terbukti, negara juga harus berani menyatakan demikian. Jangan ada orang yang dihukum oleh opini publik sebelum memperoleh kesempatan membela diri di hadapan pengadilan.

*Begitulah seharusnya negara hukum bekerja.

Kita tidak boleh membiarkan kemarahan menggantikan keadilan. Kita juga tidak boleh membiarkan kekuasaan menggantikan kebenaran.

Dalam perkara ini, Presiden berhak mendapatkan perlindungan. Institusi kepolisian berhak mendapatkan proses pemeriksaan yang objektif. Para tersangka berhak atas praduga tidak bersalah. Dan masyarakat berhak mengetahui bahwa negara tidak sedang mempermainkan hukum untuk menyelesaikan persoalan politiknya sendiri.

*Semua hak itu harus dijaga secara bersamaan.

Kekuasaan tidak seharusnya menjadi arena saling mencurigai. Jabatan tidak seharusnya menjadi alasan untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Dan hukum tidak boleh berubah menjadi alat untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka yang sedang memperebutkan pengaruh.

Ada satu pesan yang rasanya perlu disampaikan kepada seluruh pemegang kekuasaan di negeri ini: jangan terlalu sibuk mencari tahu siapa yang sedang membicarakan Anda, sampai lupa mendengarkan apa yang sedang dikeluhkan rakyat.

Jangan terlalu sibuk mengawasi percakapan orang lain, sampai lupa mengawasi penggunaan kewenangan sendiri.

Jangan terlalu sibuk menjaga kehormatan jabatan, sampai lupa bahwa kehormatan sesungguhnya lahir dari integritas.

Sebab pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat sebuah pemerintahan hanya karena kecanggihan teknologi pengawasannya. Sejarah akan mengingat apakah kekuasaan itu digunakan untuk melindungi manusia atau justru membuat manusia takut kepada negaranya sendiri.

Dan jika suatu hari negara benar-benar mulai menguping dirinya sendiri, barangkali yang paling perlu didengarkan bukanlah percakapan rahasia di balik pintu kekuasaan.

Melainkan suara hati nurani yang selama ini terlalu sering diabaikan.

Sebab negara yang besar bukan negara yang mampu mendengar segala sesuatu, melainkan negara yang masih memiliki keberanian untuk mendengarkan kebenaran.

Catatan penyuntingan: Saya mempertahankan seluruh naskah dan judul, dengan penataan subjudul, pemenggalan paragraf, serta penegasan beberapa kalimat reflektif agar alur opini lebih kuat dan nyaman dibaca. (***)