DPRD Makassar Rekomendasikan ke Wali Kota Pencabutan Izin Operasional RSIA Paramount

MAKASSAR, SULSELPASTI.COM  — Komisi D DPRD Kota Makassar merekomendasikan pencabutan izin operasional Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Paramount. Rekomendasi tersebut berkaitan dengan kasus meninggalnya bayi Al Fared Zareen Putra Ilhamsyah pada 13 Agustus 2026.

Rekomendasi itu telah disampaikan kepada Pemerintah Kota Makassar untuk ditindaklanjuti melalui Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, mengatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil rapat internal komisi setelah melakukan pendalaman terhadap kasus yang terjadi di RSIA Paramount.

“Kami melakukan rapat internal di komisi untuk menentukan rekomendasi apa yang akan keluar untuk Pemerintah Kota Makassar,” ujar Fahrizal saat dikonfirmasi, Jumat (9/10/2026).

Menurut Fahrizal, rekomendasi Komisi D mengacu pada Pasal 80 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 6 Tahun 2026.

Ia menjelaskan, ketentuan tersebut mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap rumah sakit apabila terjadi kelalaian yang mengakibatkan kematian, cacat organ, atau dampak serius lainnya.

“Kami memberikan rekomendasi agar pihak Dinas Kesehatan bersama Pemerintah Kota Makassar menjalankan aturan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026, utamanya yang berada di Pasal 80,” katanya.

Fahrizal mengatakan, apabila ketentuan tersebut diterapkan, sanksi dapat diberikan secara tidak berjenjang. Artinya, pencabutan izin operasional dapat dilakukan tanpa harus melalui tahapan teguran atau Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, dan SP 3.

“Hukuman tidak berjenjang ini maksudnya adalah hukuman yang tidak lagi memperhatikan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, ataupun SP 3. Keputusannya bisa langsung berupa pencabutan izin operasi dari rumah sakit itu sendiri,” jelas politikus PKB tersebut.

DPRD Temukan Dugaan Pelanggaran SOP

Dalam rangkaian rapat dengar pendapat (RDP), Komisi D DPRD Makassar juga menemukan dugaan pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), terutama terkait mekanisme penanganan keluhan pasien.

Fahrizal menyebut salah satu persoalan yang menjadi perhatian komisi adalah adanya keluhan dari pihak keluarga pasien yang diduga tidak segera diteruskan oleh perawat kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).

“Poin utama yang paling krusial adalah adanya laporan dari pihak keluarga atau pihak pasien yang tidak ditindaklanjuti oleh perawat ke Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP),” ungkapnya.

Menurut dia, kondisi tersebut diduga berpengaruh terhadap keterlambatan tindakan medis terhadap bayi.

“Pasien melaporkan ada keluhan pada bayi tersebut, tetapi perawat ini tidak melaporkannya ke DPJP-nya, sehingga tindakan menjadi terlambat dilakukan. Salah satu bentuk kelalaiannya di situ,” ujarnya.

Ia menegaskan, keluhan pasien seharusnya tetap disampaikan kepada dokter penanggung jawab, termasuk ketika dokter yang bersangkutan tidak berada di tempat.

“Karena secara objektif, semua keluhan dari pasien seharusnya dilaporkan ke dokter penanggung jawab, meskipun dokternya saat itu tidak standby,” lanjut Fahrizal. (*)

Comment