Oleh: Isgunandar (Dosen Universitas Negeri Makassar)

Ada sesuatu yang ganjil dalam kehidupan politik kita. Jabatan sering kali diperebutkan dengan segala daya, tetapi ketika datang pertanyaan tentang kepantasan, tanggung jawab, dan kehormatan, kita mendadak menjadi bangsa yang gemar mencari alasan untuk bertahan.

Seolah-olah kekuasaan adalah rumah pribadi yang pintunya boleh dikunci dari dalam. Seolah-olah jabatan publik merupakan warisan keluarga yang tidak boleh diganggu oleh pertanyaan rakyat. Dan seolah-olah selama seseorang masih duduk di kursi kekuasaan, segala persoalan yang mengiringinya dapat dianggap sebagai gangguan kecil yang akan selesai dengan sendirinya.

Padahal, dalam demokrasi, jabatan bukanlah hak milik. Ia adalah mandat. Kekuasaan bukan hadiah yang diberikan untuk dinikmati selama lima tahun tanpa pertanyaan. Ia merupakan amanah yang setiap saat harus dipertanggungjawabkan kepada konstitusi dan rakyat.

Belakangan ini, Indonesia kembali disuguhi peristiwa politik yang memperlihatkan betapa rapuhnya hubungan antara kekuasaan, hukum, dan etika.

Nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di tengah pusaran perdebatan nasional. Persoalan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024 berkembang menjadi perkara hukum, kemudian menjalar menjadi perdebatan konstitusional, dan akhirnya memasuki ruang politik melalui desakan pemakzulan.

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan yang memuat pertimbangan penting mengenai dokumen pendidikan Gibran. Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa dokumen yang diajukan menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan setara sekolah menengah atas. Namun, permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum (legal standing) dan batas kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilu setelah calon terpilih dilantik.

Persoalan belum berhenti di sana. Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa. Perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada persoalan selembar dokumen: bagaimana implikasi putusan pengadilan terhadap legitimasi seorang pejabat yang telah dilantik?

Pada 11 November 2026, Reuters melaporkan bahwa lebih dari seratus anggota DPR dari sejumlah partai telah menandatangani petisi yang membuka jalan bagi proses pemakzulan. Pada saat bersamaan, muncul laporan bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto.

Di titik inilah persoalan menjadi menarik sekaligus mengkhawatirkan. Kita tidak sedang sekadar membicarakan nasib politik seorang wakil presiden. Kita sedang menyaksikan ujian bagi kedewasaan konstitusional bangsa: apakah hukum benar-benar berdiri di atas kekuasaan, atau justru kekuasaan yang menentukan kapan hukum harus didengar dan kapan ia boleh diabaikan?

Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada siapa yang akan menang dalam pertarungan politik hari ini.
Ketika persoalan dokumen berubah menjadi persoalan konstitusi.

Ada baiknya kita berhenti sejenak pada duduk perkara. Sebab, dalam politik, sesuatu yang paling berbahaya bukanlah perbedaan pendapat, melainkan ketika fakta diperlakukan sesuka hati untuk membenarkan kepentingan.

Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat bagi calon presiden dan wakil presiden.

Gibran menggunakan dokumen penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019, yakni Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Dokumen inilah yang kemudian menjadi objek sengketa tata usaha negara.

Dalam putusan 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA. Namun, Mahkamah tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.

Mengapa? Karena Mahkamah menilai para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Selain itu, perkara perselisihan hasil pemilu bukan lagi forum yang tepat untuk membatalkan kedudukan seseorang yang telah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024.

Di sini kita menemukan satu hal yang harus dibedakan: tidak diterimanya permohonan bukan berarti Mahkamah telah menyatakan seluruh dokumen pendidikan yang dipersoalkan sah.

Sebaliknya, pertimbangan bahwa bukti kelulusan setara SMA tidak ditemukan juga tidak boleh dipelintir menjadi kesimpulan bahwa Mahkamah telah memutuskan Gibran melakukan tindak pidana atau otomatis kehilangan jabatan.

Hukum bekerja melalui batas kewenangan, prosedur, dan objek perkara. Sebuah pengadilan dapat menyampaikan pertimbangan tentang fakta, tetapi pada saat bersamaan menyatakan dirinya tidak dapat memberikan jenis pemulihan hukum yang diminta pemohon.

Sebelas hari setelah putusan MK, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa.

Objek putusan MA tersebut penting untuk ditegaskan: yang dibatalkan adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan, bukan keputusan pengangkatan wakil presiden secara langsung.

Karena itu, implikasi konstitusional terhadap jabatan Gibran tidak dapat disimpulkan secara otomatis. Ia tetap memerlukan penilaian dan mekanisme hukum tersendiri.

Namun, kita juga tidak boleh berpura-pura bahwa putusan tersebut tidak memiliki konsekuensi serius. Jika sebuah dokumen administratif yang menjadi bagian dari persyaratan pencalonan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, tentu ada pertanyaan mengenai tanggung jawab lembaga penerbit, proses verifikasi penyelenggara pemilu, serta pemenuhan persyaratan calon pada saat pencalonan.

Kita tidak boleh buru-buru menyimpulkan, tetapi juga tidak boleh pura-pura tidak melihat persoalannya.
Ketika hukum mengetuk pintu istana.

Ada sebuah adagium hukum yang sangat dikenal: fiat justitia ruat caelum—keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh.

Ungkapan ini terdengar gagah ketika dipajang di ruang kuliah hukum atau diucapkan dalam pidato kenegaraan. Namun, maknanya baru benar-benar diuji ketika keadilan berhadapan dengan kekuasaan yang memiliki sumber daya, jaringan, dan pengaruh politik.

Apakah hukum tetap berjalan ketika pihak yang harus mempertanggungjawabkan sesuatu adalah orang yang berada di lingkaran kekuasaan? Apakah prinsip kesetaraan di hadapan hukum masih memiliki makna ketika nama keluarga dan kedekatan politik mulai ikut menentukan arah pembicaraan?

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan. Ia merupakan pertanyaan yang wajar dalam negara demokrasi.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, kekuasaan tidak boleh berjalan menurut selera pemegang jabatan. Kekuasaan harus tunduk pada hukum, sementara hukum harus ditegakkan tanpa memandang siapa yang sedang diperiksa.

Dalam negara hukum, tidak ada jabatan yang kebal dari evaluasi. Tidak ada keluarga yang memiliki hak istimewa untuk melewati mekanisme pertanggungjawaban. Dan tidak ada pejabat yang boleh menganggap kritik sebagai bentuk permusuhan terhadap negara.

Kita tentu masih mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut memberikan pengecualian bagi calon yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Kontroversi kemudian muncul bukan semata-mata karena perubahan norma, melainkan juga karena proses pengambilan keputusan dan persoalan etik yang mengiringinya. Ketua MK saat itu, Anwar Usman, memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Presiden Joko Widodo. Pada 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

MKMK tidak membatalkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 melalui putusan etik tersebut. Namun, fakta bahwa pimpinan lembaga penjaga konstitusi dijatuhi sanksi etik dalam perkara yang memiliki implikasi politik langsung bagi kerabatnya sendiri telah meninggalkan persoalan serius mengenai kepercayaan publik terhadap independensi lembaga peradilan.

Kita perlu memahami bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan aturan yang benar, tetapi juga proses yang dipercaya.

Hukum bukan sekadar kumpulan pasal yang dibacakan hakim. Hukum juga merupakan institusi kepercayaan. Ketika masyarakat mulai meragukan independensi lembaga peradilan, yang terancam bukan hanya reputasi seorang hakim, melainkan fondasi legitimasi negara hukum itu sendiri.

Ada perbedaan antara sesuatu yang secara prosedural dapat dilakukan dan sesuatu yang secara etis patut dilakukan. Perbedaan ini sering kali hilang dalam politik kita. Sebagian elite tampaknya terlalu sibuk membuktikan bahwa sesuatu tidak dilarang, tetapi lupa bertanya apakah sesuatu itu pantas.

Tidak semua yang legal secara formal otomatis luhur secara moral.

Legalitas tidak selalu identik dengan legitimasi
Dalam ilmu politik, terdapat perbedaan penting antara legalitas dan legitimasi.

Legalitas berkaitan dengan kesesuaian tindakan atau kedudukan seseorang dengan ketentuan hukum. Sementara legitimasi berkaitan dengan penerimaan dan keyakinan masyarakat bahwa kekuasaan tersebut layak dijalankan.

Max Weber, melalui kajiannya tentang otoritas dan legitimasi, menjelaskan bahwa kekuasaan dapat memperoleh penerimaan melalui berbagai sumber pembenaran. Dalam negara modern, legitimasi legal-rasional menjadi salah satu fondasi utama pemerintahan.

Namun, persoalannya tidak sesederhana seseorang memiliki surat keputusan, kemudian seluruh persoalan dianggap selesai.

Dalam demokrasi konstitusional, legitimasi juga berkaitan dengan integritas proses, kepatuhan terhadap norma, keterbukaan, akuntabilitas, dan kesediaan pejabat mempertanggungjawabkan mandatnya.

Seseorang mungkin terpilih melalui mekanisme pemilu. Ia mungkin dilantik berdasarkan keputusan lembaga yang berwenang. Namun, apakah seluruh itu otomatis menghapus pertanyaan mengenai kualitas proses yang mengantarkannya ke kursi kekuasaan? Tentu tidak.

Demokrasi tidak berhenti pada bilik suara. Demokrasi justru dimulai setelah suara dihitung dan pemimpin dilantik.

Kita harus menghindari dua kesimpulan yang sama-sama tergesa-gesa. Pertama, menganggap bahwa karena Gibran telah terpilih dan dilantik, semua persoalan persyaratan pencalonannya otomatis tidak relevan lagi. Kedua, menganggap bahwa karena MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan, Gibran otomatis berhenti menjadi wakil presiden.

Keduanya merupakan penyederhanaan yang tidak tepat.

Kita harus mampu membaca hukum secara utuh. Kita boleh kritis terhadap Gibran tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah. Kita boleh mempertanyakan proses pencalonannya tanpa mengarang fakta. Kita boleh mendesak pertanggungjawaban tanpa mengubah perbedaan pendapat menjadi penghakiman pribadi.

Kritik yang sehat tidak membutuhkan kebencian. Justru kritik yang paling kuat adalah kritik yang memiliki dasar argumentasi, fakta, dan keberanian untuk mengoreksi dirinya sendiri.

Masyarakat tidak membutuhkan pembelaan yang membabi buta. Masyarakat juga tidak membutuhkan penghukuman hanya karena seseorang tidak disukai.
Masyarakat membutuhkan kebenaran.

Jabatan publik bukan warisan keluarga

Ada satu pertanyaan yang mungkin terasa tidak nyaman, tetapi tetap harus diajukan: apakah demokrasi sedang bergerak menuju meritokrasi, atau justru perlahan kembali menjadi arena pewarisan pengaruh keluarga?

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan memilih. Seseorang tidak boleh didiskriminasi hanya karena ia anak pejabat atau berasal dari keluarga yang dikenal publik. Hubungan kekerabatan bukan dengan sendirinya bukti pelanggaran hukum.

Namun, hak yang sama tidak berarti seluruh proses politik boleh mengabaikan prinsip kepatutan, konflik kepentingan, dan persaingan yang adil.

Nepotisme tidak selalu hadir dalam bentuk seseorang secara terang-terangan menyerahkan jabatan kepada anggota keluarganya. Dalam praktik politik modern, persoalan itu dapat muncul melalui akses istimewa, pengaruh informal, perubahan aturan yang menguntungkan pihak tertentu, atau penggunaan institusi publik untuk memuluskan kepentingan kelompok.

Tentu, setiap tuduhan harus dibuktikan. Kita tidak boleh menyebut seseorang melakukan nepotisme hanya karena hubungan darah. Tetapi kita juga tidak boleh menjadikan hubungan keluarga sebagai alasan untuk menghindari pemeriksaan terhadap kemungkinan konflik kepentingan.

Demokrasi membutuhkan pagar etik.

Jeffrey A. Winters melalui Oligarchy (2011) membahas bagaimana kekayaan dan kekuasaan dapat terkonsentrasi pada kelompok kecil yang memiliki kapasitas besar untuk mempertahankan kepentingannya. Sementara itu, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die (2018) mengingatkan bahwa kemunduran demokrasi tidak selalu berlangsung melalui kudeta atau penghapusan pemilu. Demokrasi juga dapat melemah secara bertahap melalui pengikisan norma dan institusi pengimbang kekuasaan.

Kita tidak perlu terburu-buru menyimpulkan bahwa Indonesia sedang mengalami keruntuhan demokrasi. Namun, kita harus cukup dewasa untuk melihat gejala yang perlu diwaspadai.

Ketika aturan berubah dalam situasi yang menguntungkan kelompok tertentu, publik berhak bertanya. Ketika lembaga peradilan menghadapi persoalan etik yang melibatkan hubungan kekerabatan, publik berhak mengawasi.

Ketika dokumen administratif yang menjadi dasar persyaratan pejabat negara dinyatakan tidak sah, publik berhak menuntut penjelasan.

Negara bukan perusahaan keluarga. Jabatan publik bukan warisan. Dan konstitusi bukan surat wasiat yang dapat diubah untuk menyesuaikan keinginan mereka yang sedang berkuasa.

Mundur atau dimakzulkan: dua jalan, satu pertanggungjawaban

Perkembangan politik pada 10 November 2026 memberikan dimensi baru dalam polemik ini. Setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto selama kurang lebih dua setengah jam, Gibran dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pembicaraan mengenai niat tersebut. Presiden disebut memberikan sejumlah saran, termasuk agar Gibran membuktikan keabsahan dokumen yang dipersoalkan melalui proses peradilan.

Namun, menyampaikan niat mengundurkan diri tidak sama dengan telah resmi mengundurkan diri. Perbedaan ini harus dijaga agar pemberitaan dan opini publik tidak mendahului fakta.

Muncul pertanyaan yang lebih luas: apa yang lebih terhormat bagi seorang pejabat publik ketika kepercayaan terhadap kedudukannya sedang dipersoalkan, bertahan sampai seluruh proses konstitusional selesai atau mengambil keputusan mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral?
Pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme berbeda.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

Sementara itu, pemakzulan diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Prosesnya tidak sederhana. DPR harus terlebih dahulu menyampaikan pendapat melalui mekanisme konstitusional dan meminta MK memeriksa, mengadili, serta memutus pendapat tersebut.

Apabila MK menyatakan alasan pemberhentian terbukti, DPR meneruskan usul kepada MPR untuk diputuskan melalui sidang sesuai persyaratan konstitusi.

Karena itu, lebih dari seratus anggota DPR yang menandatangani petisi bukan berarti DPR telah memutuskan untuk memakzulkan wakil presiden. Petisi dan dukungan politik awal tidak sama dengan terpenuhinya persyaratan formal untuk mengajukan pendapat DPR kepada MK.

Di sinilah kedewasaan politik diuji. Apabila Gibran memilih mundur, keputusan itu tidak serta-merta berarti ia mengakui melakukan pelanggaran pidana. Pengunduran diri dapat menjadi keputusan politik dan moral, tanpa menggantikan proses hukum yang masih relevan.

Sebaliknya, apabila ia memilih bertahan, hak tersebut juga tidak boleh dipandang sebagai tindakan yang otomatis keliru. Ia tetap memiliki hak untuk menggunakan mekanisme hukum guna membela kedudukan dan kepentingannya.

Namun, ada sesuatu yang harus diperhatikan: hak untuk bertahan bukanlah kewajiban bagi rakyat untuk berhenti bertanya.

Seorang pejabat boleh membela diri, tetapi tidak boleh meminta publik membungkam pertanyaan. Ia boleh mempertahankan jabatan melalui prosedur yang sah, tetapi juga harus memahami bahwa jabatan publik membawa konsekuensi berupa tanggung jawab yang lebih besar daripada kepentingan pribadi.

Mundur bukan selalu tanda kekalahan. Kadang-kadang, mundur merupakan bentuk keberanian untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan diri sendiri.

Bertahan juga bukan selalu tanda keteguhan. Kadang-kadang, bertahan hanya merupakan cara yang lebih panjang untuk menghindari pertanyaan yang sebenarnya sederhana.

Tetapi jangan pula kita terjebak pada romantisme pengunduran diri. Mundur bukan obat mujarab untuk seluruh persoalan. Jika ada dugaan pelanggaran hukum atau persoalan administratif yang harus diselesaikan, pengunduran diri tidak boleh digunakan sebagai jalan untuk menghindari pertanggungjawaban.

Yang dibutuhkan bukan sekadar pergantian orang di kursi kekuasaan. Yang dibutuhkan adalah penyelesaian persoalan secara transparan, adil, dan konstitusional.

DPR: penjaga konstitusi atau penonton yang menunggu momentum?

Dalam sistem demokrasi, parlemen bukan sekadar tempat berkumpulnya wakil rakyat. Ia merupakan salah satu instrumen pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya harus memastikan kekuasaan eksekutif berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan publik.

Karena itu, ketika muncul persoalan yang menyangkut pemenuhan persyaratan seorang wakil presiden, DPR tidak boleh bersikap seolah-olah persoalan tersebut bukan urusannya.

Tetapi ada satu persoalan yang juga perlu diperiksa: apakah DPR akan bertindak karena kesadaran konstitusional atau karena kalkulasi politik?

Dalam praktiknya, dukungan terhadap pemerintah sering kali membuat fungsi pengawasan parlemen tidak berjalan optimal. Partai politik yang seharusnya menjadi pengawas terkadang lebih sibuk menjaga posisi dalam pemerintahan daripada memastikan kebijakan publik berjalan dengan benar.

Kita tidak perlu menganggap seluruh anggota DPR memiliki motif yang sama. Namun, demokrasi membutuhkan standar yang lebih tinggi daripada sekadar pergantian kepentingan elite.

Jangan sampai DPR hanya berani menegakkan konstitusi ketika persoalan menyentuh pihak yang sedang berseberangan dengan kepentingan politiknya. Jangan sampai hak menyatakan pendapat menjadi senjata yang digunakan ketika hubungan antarelite memburuk.

Konstitusi bukan milik partai politik. Ia bukan milik presiden, wakil presiden, ataupun keluarga mantan presiden. Konstitusi adalah kesepakatan tertinggi yang mengikat seluruh penyelenggara negara.
Jika DPR benar-benar ingin menjalankan fungsi pengawasan, prosesnya harus terbuka, argumentasinya harus dapat diuji, dan dasar hukumnya harus jelas.

DPR harus menjelaskan apa sesungguhnya persoalan konstitusional yang sedang diperiksa. Apakah yang dipersoalkan adalah dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai wakil presiden pada saat pencalonan, ataukah terdapat dugaan pelanggaran lain yang termasuk dalam Pasal 7A?
Kedua hal tersebut tidak boleh dicampuradukkan.
Putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan harus dibaca berdasarkan objek dan amar putusannya. Sementara kemungkinan pemberhentian wakil presiden harus dinilai berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Inilah kesempatan bagi parlemen untuk menunjukkan bahwa politik tidak selalu harus berakhir dengan transaksi. Sebab, rakyat memilih wakilnya bukan untuk menjadi penjaga kenyamanan elite, melainkan untuk menjaga kepentingan publik.

Siri’ na Pacce: kekuasaan membutuhkan kehormatan
Ada satu kearifan lokal dari tanah Bugis-Makassar yang sangat relevan untuk membaca persoalan ini: Siri’ na Pacce.

Dalam tradisi Bugis-Makassar, siri’ bukan sekadar rasa malu dalam pengertian sehari-hari. Ia berkaitan dengan kehormatan, harga diri, martabat, dan kesadaran moral seseorang dalam kehidupan sosial. Sementara pacce atau pesse menggambarkan solidaritas, empati, dan kemampuan merasakan penderitaan orang lain.

Kedua nilai tersebut memberikan pelajaran penting bagi siapa pun yang memegang kekuasaan.
Siri’ mengajarkan bahwa kehormatan tidak boleh dipisahkan dari perilaku. Seseorang tidak cukup hanya memiliki jabatan untuk dianggap terhormat. Ia harus menunjukkan integritas dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Pacce mengajarkan bahwa kekuasaan tidak boleh membuat seseorang kehilangan kepekaan terhadap kehidupan orang lain.

Seorang pemimpin yang memiliki jabatan tinggi tetapi tidak memiliki rasa malu ketika melakukan kesalahan, sesungguhnya sedang kehilangan sesuatu yang lebih penting daripada jabatan: kehormatan dirinya sendiri.

Dalam tradisi Bugis dikenal ungkapan:
Resopa temmangingngi, namalomo naletei pammase Dewata.

Ungkapan ini mengajarkan bahwa kerja keras dan ketekunan merupakan jalan untuk memperoleh hasil. Jika ditarik ke dalam kehidupan politik, pesannya sangat jelas: jabatan tidak seharusnya diperoleh hanya karena seseorang lahir dalam keluarga yang memiliki pengaruh. Kepemimpinan harus dibuktikan melalui kemampuan, integritas, dan kerja nyata.
Keturunan boleh memberikan seseorang sebuah nama, tetapi nama tidak otomatis memberikan kapasitas. Keluarga boleh membuka pintu perkenalan, tetapi kehormatan harus dibangun melalui tindakan.

Kita boleh berbeda pendapat tentang apakah Gibran sebaiknya mundur atau bertahan. Namun, kita seharusnya sepakat bahwa jabatan publik membutuhkan kehormatan.

Jangan sampai kita terlalu sibuk membicarakan siapa yang berhak duduk di kursi kekuasaan, tetapi lupa bertanya apakah orang yang duduk di sana masih menjaga martabat jabatan tersebut.

Rakyat tidak membutuhkan drama politik, mereka membutuhkan kepastian

Di tengah hiruk-pikuk perdebatan tentang pemakzulan, ada satu kelompok yang sering terlupakan: rakyat.

Mereka yang setiap pagi harus berangkat bekerja, menghitung harga beras sebelum berbelanja, menunggu lapangan pekerjaan, dan berharap anak-anaknya memperoleh pendidikan yang layak.

Bagi sebagian masyarakat, perdebatan mengenai keabsahan dokumen pendidikan seorang wakil presiden mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Mereka tidak setiap pagi membaca dokumen putusan Mahkamah Agung atau menghabiskan waktu mempelajari pasal-pasal konstitusi.

Namun, mereka memahami satu hal: pejabat negara harus memberikan contoh yang baik.

Mereka mungkin tidak memahami seluruh konstruksi hukum tata negara, tetapi mereka mengerti bahwa kejujuran itu penting. Mereka mungkin tidak hafal Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, tetapi mereka tahu bahwa seorang pemimpin harus bertanggung jawab.

Itulah sebabnya persoalan ini tidak boleh disederhanakan menjadi pertarungan antara kelompok yang mendukung Gibran dan kelompok yang menghendaki pemakzulannya.

Ada kepentingan publik yang jauh lebih besar.
Kita tidak ingin Indonesia menghabiskan terlalu banyak energi untuk pertarungan politik elite, sementara persoalan kesejahteraan masyarakat berjalan di tempat. Kita juga tidak ingin ketidakpastian politik berkepanjangan menimbulkan keraguan terhadap stabilitas pemerintahan.

Namun, stabilitas bukan berarti membiarkan semua persoalan disembunyikan di bawah karpet.

Stabilitas yang sehat lahir dari kepastian hukum, institusi yang dipercaya, dan kepemimpinan yang memiliki legitimasi. Stabilitas bukan pembungkaman kritik, melainkan kemampuan negara menyelesaikan persoalan melalui aturan yang telah disepakati bersama.

Pemerintah harus memastikan bahwa polemik ini tidak berkembang menjadi konflik antarkelompok yang mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
Rakyat tidak membutuhkan pertunjukan politik yang panjang. Mereka membutuhkan kepastian.
Jangan biarkan konstitusi menjadi korban pertarungan elite

Pada akhirnya, persoalan ini membawa kita kembali kepada pertanyaan paling mendasar: untuk siapa sesungguhnya kekuasaan itu dijalankan?

Apakah untuk kepentingan rakyat atau untuk mempertahankan kenyamanan mereka yang sedang berada di lingkaran kekuasaan?

Apakah konstitusi benar-benar menjadi pedoman, atau hanya menjadi kumpulan pasal yang diingat ketika menguntungkan dan dilupakan ketika mengganggu?

Kita tidak boleh membiarkan perdebatan mengenai Gibran berubah menjadi ajang saling menghina. Kita juga tidak boleh membiarkan persoalan ini dipakai untuk membangun kebencian terhadap keluarga tertentu.

Yang harus kita persoalkan adalah prinsipnya.
Apakah persyaratan jabatan publik telah dipenuhi sebagaimana mestinya? Apakah lembaga penerbit dokumen telah menjalankan kewenangannya dengan benar? Apakah penyelenggara pemilu telah melakukan verifikasi secara cermat? Apakah lembaga peradilan telah menjalankan tugasnya secara independen? Dan apakah seorang pejabat memiliki kesadaran etis untuk mempertanggungjawabkan kedudukannya?
Pertanyaan tersebut berlaku untuk semua orang, tanpa pengecualian.

Hari ini mungkin Gibran yang berada di tengah kontroversi. Besok bisa saja presiden, menteri, gubernur, kepala daerah, anggota DPR, atau pejabat lainnya.

Karena itu, jangan sampai kita hanya berani menegakkan prinsip ketika orang yang dipersoalkan bukan bagian dari kelompok kita.

Demokrasi tidak boleh bekerja berdasarkan siapa yang sedang kita sukai. Hukum tidak boleh berubah menjadi alat pembalasan bagi mereka yang berbeda kepentingan. Dan konstitusi tidak boleh menjadi tameng bagi siapa pun yang ingin menghindari pertanggungjawaban.

Kita tidak membutuhkan negara yang hanya tampak kuat dari luar, tetapi rapuh dalam tata kelola. Kita tidak membutuhkan pemimpin yang selalu ingin terlihat benar, tetapi tidak memiliki keberanian untuk mengakui kekeliruan.

Yang kita butuhkan adalah negara yang mampu menempatkan hukum di atas kepentingan keluarga, konstitusi di atas kepentingan partai, dan kepentingan rakyat di atas kepentingan elite.

Mungkin inilah saat yang tepat bagi kita untuk merenungkan kembali makna sebuah jabatan.
Selama ini, politik sering kali mengajarkan bahwa kemenangan adalah segala-galanya. Bahwa mempertahankan kekuasaan merupakan ukuran keberhasilan. Bahwa mundur berarti kalah, dan bertahan berarti menunjukkan kekuatan.

Padahal, kehidupan bernegara tidak sesederhana itu.
Ada saat ketika seseorang harus bertahan karena prinsipnya benar. Ada saat ketika seseorang harus mundur karena kepentingan publik lebih besar daripada kepentingan dirinya.

Keduanya baru memiliki makna ketika dilandasi kesadaran moral dan kepatuhan terhadap konstitusi.
Jika Gibran memilih mundur, biarlah keputusan itu menjadi bentuk tanggung jawab yang bermartabat, bukan sekadar cara untuk menghindari tekanan politik.

Jika Gibran memilih bertahan, biarlah ia membuktikan bahwa kedudukannya dapat dipertanggungjawabkan melalui proses hukum yang transparan dan objektif, bukan sekadar mengandalkan dukungan politik.

Jika DPR memilih melanjutkan proses pemakzulan, biarlah proses itu menjadi pelajaran tentang bagaimana konstitusi bekerja, bukan sekadar pertunjukan perebutan pengaruh.

Dan jika seluruh proses akhirnya menyatakan bahwa tidak terdapat dasar hukum untuk memberhentikannya, seluruh pihak harus menghormati putusan tersebut.

Sebab, demokrasi tidak hanya mengajarkan keberanian untuk menggugat. Demokrasi juga mengajarkan kedewasaan untuk menerima hasil proses yang sah.

Namun, satu hal tidak boleh kita lupakan: kepercayaan publik tidak dapat dipaksakan melalui pasal-pasal hukum. Ia dibangun melalui tindakan, keteladanan, dan integritas.

Jabatan dapat diperoleh melalui pemilu. Kekuasaan dapat diberikan melalui konstitusi. Tetapi kehormatan hanya dapat diraih melalui perilaku.

Indonesia tidak membutuhkan pejabat yang tidak pernah salah. Itu mustahil. Indonesia membutuhkan pejabat yang berani mempertanggungjawabkan kesalahannya, lembaga yang tidak takut menegakkan hukum, dan rakyat yang tidak pernah kehilangan keberanian untuk bertanya.

Kita tidak sedang mencari siapa yang paling kuat di antara para elite. Kita sedang menguji apakah konstitusi masih menjadi panglima dalam kehidupan bernegara.

Sebab, sebuah bangsa tidak akan pernah benar-benar besar hanya karena memiliki istana yang megah, gedung parlemen yang tinggi, atau pemimpin yang populer.

Sebuah bangsa menjadi besar ketika tidak ada seorang pun yang merasa dirinya lebih tinggi daripada hukum.

Dan jika suatu hari kekuasaan harus memilih antara mempertahankan kursi atau menjaga kehormatan, semoga para pemimpin kita tidak lupa bahwa kursi dapat digantikan, tetapi kepercayaan yang telah hilang tidak selalu dapat dikembalikan.

Mundur bukan selalu kalah. Bertahan bukan selalu benar. Tetapi mengorbankan konstitusi demi mempertahankan kekuasaan adalah kekalahan yang sesungguhnya bagi sebuah demokrasi. (***)