Oleh: Isgunandar (Dosen Universitas Negeri Makassar)

Ada bangunan yang menjulang karena batu dan beton. Ada pula kekuasaan yang meninggi karena jabatan, pengaruh, dan kehormatan. Istana dibangun untuk menjadi pusat pemerintahan. Ia memiliki pagar, penjagaan, protokol, dan segala kemegahan yang menyertainya. Dari balik dindingnya, keputusan-keputusan besar tentang arah sebuah bangsa dirumuskan. Namun, setinggi apa pun dinding istana, ada sesuatu yang harus berdiri jauh lebih tinggi darinya: hukum.

Sebab negara tidak didirikan agar seseorang dapat berkuasa tanpa batas. Negara dibentuk agar kekuasaan memiliki batas. Dan batas itu bernama konstitusi.

Di sinilah letak perbedaan antara negara yang diperintah oleh hukum dan negara yang sekadar menggunakan hukum untuk memerintah. Keduanya mungkin terlihat serupa dari luar. Sama-sama memiliki undang-undang, lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan pejabat pemerintahan. Sama-sama menyelenggarakan pemilihan umum, membentuk lembaga negara, serta menerbitkan berbagai kebijakan. Namun, keduanya berbeda dalam satu hal yang sangat mendasar: apakah hukum benar-benar mengendalikan kekuasaan, atau justru kekuasaan yang mengendalikan hukum?
Pertanyaan itu penting, terutama ketika jabatan mulai terasa lebih besar daripada tanggung jawab, ketika kedekatan dengan pusat kekuasaan dianggap sebagai keistimewaan, dan ketika kritik dipandang sebagai gangguan, bukan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.

Kita perlu mengingat satu hal sederhana: negara bukanlah istana, pemerintah bukanlah negara, dan pemimpin bukanlah pemilik republik. Mereka hanyalah bagian dari perjalanan panjang sebuah bangsa yang dibangun oleh perjuangan, pengorbanan, dan cita-cita jutaan manusia.

Negara Bukan Milik Penguasa

Konstitusi kita telah memberikan jawaban yang tegas. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sementara Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Dua ketentuan ini bukan sekadar kalimat yang pantas dibacakan dalam upacara kenegaraan. Keduanya merupakan fondasi sekaligus pengingat bahwa kekuasaan tidak pernah menjadi milik pribadi pejabat. Kekuasaan adalah amanah yang diberikan melalui mekanisme konstitusional dan harus dijalankan dalam batas-batas hukum.

Dalam negara hukum, tidak ada orang yang boleh berdiri di atas hukum. Presiden tidak berada di atas hukum. Menteri tidak berada di atas hukum. Anggota parlemen, pejabat penegak hukum, bahkan mereka yang berada paling dekat dengan pusat kekuasaan, semuanya harus tunduk pada aturan yang sama.
Jabatan boleh membedakan kewenangan, tetapi tidak boleh membedakan martabat seseorang di hadapan hukum.

Di sinilah prinsip persamaan di hadapan hukum memperoleh maknanya. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, tanpa kecuali. Prinsip ini mengandung pesan yang sangat mendasar: tidak boleh ada kasta hukum dalam sebuah republik.

Kekuasaan boleh memberikan seseorang kewenangan untuk mengambil keputusan. Jabatan boleh memberikan akses kepada fasilitas negara. Namun, keduanya tidak pernah memberikan hak untuk menghindari pertanggungjawaban.

Seorang pejabat tidak boleh memperoleh perlakuan istimewa hanya karena ia memiliki jabatan tinggi. Seorang warga biasa tidak boleh kehilangan haknya hanya karena ia tidak memiliki kekuatan politik, ekonomi, atau hubungan dengan orang-orang penting.

Hukum seharusnya menjadi tempat semua orang berdiri dengan ukuran yang sama. Jika keadaan justru sebaliknya, ketika hukum begitu tajam terhadap rakyat kecil tetapi kehilangan ketajamannya di hadapan orang berkuasa, yang sedang kita saksikan bukanlah supremasi hukum, melainkan supremasi kekuasaan yang sedang mengenakan pakaian hukum.

Konstitusi Bukan Hiasan Kekuasaan

Konstitusi sering disebut sebagai hukum tertinggi. Namun, kedudukannya tidak boleh berhenti sebagai pengetahuan di ruang kuliah, kutipan dalam pidato pejabat, atau dokumen yang tersimpan rapi di lemari negara.

Konstitusi harus hidup dalam setiap keputusan pemerintah, setiap kebijakan publik, setiap tindakan aparat, dan setiap proses penyelenggaraan kekuasaan.

Ia harus menjadi pedoman ketika pemerintah membuat keputusan. Ia harus menjadi batas ketika pejabat menggunakan kewenangan. Dan ia harus menjadi perlindungan ketika warga negara berhadapan dengan kekuasaan yang berlebihan.
Supremasi konstitusi berarti tidak ada kehendak politik yang boleh mengalahkan ketentuan konstitusional. Tidak ada kepentingan kelompok yang dapat dibenarkan jika harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar bernegara. Bahkan keputusan yang memperoleh dukungan politik besar sekalipun tidak otomatis menjadi benar apabila bertentangan dengan konstitusi.

Demokrasi memang memberikan ruang bagi suara mayoritas. Namun, demokrasi bukan sekadar tentang siapa yang memperoleh suara terbanyak. Demokrasi juga berbicara tentang bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana hak minoritas dilindungi, dan bagaimana setiap orang tetap memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum.

Mayoritas boleh menentukan arah pemerintahan, tetapi tidak boleh menghapus batas-batas konstitusional. Sebab demokrasi tanpa hukum dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan yang memperoleh legitimasi melalui angka.

Dalam konteks ini, konstitusi bukan penghalang bagi pemerintah untuk bekerja. Sebaliknya, konstitusi justru memberikan legitimasi agar pemerintah dapat bekerja secara sah, terukur, dan bertanggung jawab. Pemerintah yang menjalankan kewenangannya sesuai konstitusi tidak sedang melemahkan kekuasaan, melainkan sedang memperkuat fondasi kekuasaan itu sendiri.

Kita perlu membedakan antara kekuasaan yang sah dan kekuasaan yang sekadar kuat. Kekuasaan yang sah lahir dari proses konstitusional dan dijalankan sesuai batas kewenangannya. Sementara kekuasaan yang sekadar kuat mungkin memiliki dukungan, sumber daya, dan pengaruh besar, tetapi belum tentu memiliki legitimasi apabila tindakannya menyimpang dari hukum.

Itulah sebabnya konstitusi harus ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan politik sesaat. Kekuasaan dapat berganti. Koalisi dapat berubah. Pemimpin dapat datang dan pergi. Namun, prinsip konstitusional harus tetap berdiri.

Hukum Tidak Boleh Menjadi Alat Kekuasaan

Salah satu ancaman paling serius bagi negara hukum bukan hanya pelanggaran hukum secara terang-terangan. Ancaman yang lebih halus justru muncul ketika hukum digunakan untuk membenarkan tindakan kekuasaan.

Hukum dapat kehilangan rohnya ketika proses pembentukannya mengabaikan partisipasi publik. Ia dapat kehilangan wibawanya ketika penegakannya dipengaruhi kepentingan politik. Ia bahkan dapat kehilangan kepercayaannya ketika masyarakat melihat bahwa keadilan bergerak mengikuti arah angin kekuasaan.

Dalam keadaan seperti itu, hukum memang masih tertulis. Pasal-pasalnya masih dapat dibaca. Lembaga-lembaganya masih berfungsi. Namun, keadilan yang seharusnya menjadi tujuan hukum perlahan menjauh dari kehidupan masyarakat.
Kita perlu membedakan antara rule of law dan sekadar rule by law. Yang pertama menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan. Yang kedua berisiko menjadikan hukum sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan.

Negara hukum tidak cukup hanya memiliki banyak peraturan. Negara hukum membutuhkan peraturan yang adil, proses yang transparan, lembaga yang independen, dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu.

Bahkan, sebuah pemerintahan dapat saja bekerja dengan sangat tertib secara administratif, tetapi belum tentu menjalankan prinsip negara hukum secara substantif. Sebab kepatuhan terhadap prosedur saja tidak cukup apabila substansi kebijakannya mengabaikan keadilan, hak warga negara, dan batas-batas konstitusional.

Hukum tidak boleh hanya menjadi alat untuk mengatur rakyat. Hukum juga harus menjadi alat untuk mengendalikan pemerintah. Justru ketika kekuasaan semakin besar, kebutuhan terhadap pengawasan hukum semakin penting.

Di sinilah pentingnya kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 UUD 1945. Pengadilan harus menjadi tempat bagi keadilan untuk berdiri tanpa harus menoleh ke arah istana, partai politik, ataupun kepentingan kelompok tertentu.

Hakim tidak boleh takut kepada kekuasaan. Aparat penegak hukum tidak boleh tunduk kepada tekanan politik. Dan pemerintah tidak boleh memperlakukan lembaga peradilan seolah-olah ia bagian dari barisan pendukung kekuasaan.

Independensi peradilan bukanlah keistimewaan bagi hakim. Ia merupakan jaminan bagi masyarakat agar setiap perkara diperiksa berdasarkan hukum dan fakta, bukan berdasarkan siapa yang sedang berhadapan dengan pengadilan.

Sebab ketika hukum kehilangan independensinya, rakyat kehilangan salah satu tempat terakhir untuk mencari keadilan.

Kekuasaan Harus Dibatasi, Bukan Dipertuhankan
Dalam teori ketatanegaraan, pembatasan kekuasaan merupakan salah satu prinsip penting untuk mencegah lahirnya pemerintahan yang sewenang-wenang. Gagasan ini antara lain dapat ditelusuri melalui pemikiran Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan.

Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki fungsi yang berbeda. Pemisahan dan pengimbangan antarlembaga diperlukan agar tidak ada satu institusi yang memonopoli seluruh kewenangan negara.

Prinsip ini kemudian dikenal luas sebagai checks and balances. Artinya, setiap cabang kekuasaan memiliki ruang untuk menjalankan tugasnya, tetapi juga memiliki mekanisme pengawasan dan pengimbangan terhadap cabang kekuasaan lainnya.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, prinsip tersebut tercermin melalui hubungan antarlembaga negara, termasuk peran DPR dalam pengawasan pemerintahan, peran lembaga peradilan dalam menegakkan hukum, serta kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Keberadaan mekanisme pengawasan bukanlah tanda bahwa negara sedang bermusuhan dengan pemerintahnya sendiri. Justru itulah cara negara menjaga agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kendali.

Pemerintahan yang sehat tidak membutuhkan lembaga-lembaga yang selalu sepakat. Pemerintahan yang sehat membutuhkan lembaga-lembaga yang bekerja sesuai kewenangannya, berani mengoreksi penyimpangan, dan saling menghormati batas konstitusional.

Karena itu, perbedaan pandangan antara pemerintah, parlemen, lembaga peradilan, dan masyarakat tidak selalu berarti konflik yang harus dihindari. Dalam demokrasi konstitusional, perbedaan justru dapat menjadi mekanisme untuk menguji kualitas keputusan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Yang berbahaya bukanlah adanya perbedaan. Yang berbahaya adalah ketika satu pihak merasa dirinya tidak boleh dikoreksi.

Kekuasaan yang tidak mau diawasi akan mudah tergelincir. Kekuasaan yang tidak mau dikritik akan kehilangan kepekaan. Dan kekuasaan yang merasa selalu benar pada akhirnya berisiko menjadikan kepentingannya sendiri sebagai ukuran kebenaran.
Padahal, tidak ada kekuasaan yang begitu besar hingga boleh mengabaikan konstitusi.

Pemimpin Tidak Kehilangan Kehormatan Ketika Tunduk pada Hukum

Kekuasaan sering kali memiliki godaan yang sama: merasa dirinya selalu benar. Semakin lama seseorang berada di pusat kekuasaan, semakin besar pula kemungkinan ia dikelilingi oleh orang-orang yang hanya menyampaikan kabar baik, membenarkan keputusan, dan menghindari pertanyaan yang tidak menyenangkan.

Padahal, demokrasi justru membutuhkan keberanian untuk mempertanyakan kekuasaan.

Kritik bukan musuh negara. Kritik adalah salah satu cara masyarakat menjaga agar negara tidak berjalan terlalu jauh dari tujuan pendiriannya. Pers, akademisi, masyarakat sipil, mahasiswa, dan warga negara memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Pemerintah yang kuat tidak seharusnya takut kepada kritik. Pemerintah yang kuat justru mampu menjawab kritik dengan argumentasi, data, keterbukaan, dan perbaikan kebijakan.

Dalam perspektif etika pemerintahan, kekuasaan bukan hanya soal kemampuan memerintah, melainkan juga kesediaan untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan. Kewenangan tanpa akuntabilitas adalah jalan menuju kesewenang-wenangan.

Karena itu, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula kewajiban moral dan konstitusional yang melekat padanya. Jabatan tinggi bukan alasan untuk meminta penghormatan tanpa batas. Sebaliknya, jabatan tinggi seharusnya menjadi alasan untuk menunjukkan keteladanan yang lebih besar.

Seorang pemimpin tidak kehilangan kehormatannya ketika dikoreksi. Ia justru kehilangan kehormatan ketika menolak dikoreksi.

Tunduk kepada hukum bukanlah tanda kelemahan. Menghormati putusan pengadilan bukanlah bentuk kekalahan politik. Mengakui kekeliruan bukanlah kehancuran martabat. Semua itu merupakan bagian dari kedewasaan dalam menjalankan kekuasaan.
Pemimpin yang memahami konstitusi tidak akan memandang hukum sebagai ancaman terhadap jabatannya. Ia justru memahami bahwa hukum adalah pagar yang melindungi jabatannya agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan.

Dalam negara demokrasi, kehormatan seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa banyak orang yang takut kepadanya, tetapi dari seberapa besar ia menghormati aturan yang membatasi kekuasaannya.
Jangan Biarkan Loyalitas Mengalahkan Konstitusi
Dalam kehidupan politik, loyalitas sering dianggap sebagai modal penting untuk membangun pemerintahan. Koalisi membutuhkan kepercayaan.

Partai membutuhkan solidaritas. Pemerintahan membutuhkan kerja sama. Semua itu merupakan bagian yang wajar dalam praktik demokrasi.
Namun, loyalitas memiliki batas. Kesetiaan kepada pemimpin tidak boleh mengalahkan kesetiaan kepada negara. Kepentingan partai tidak boleh mengalahkan kepentingan publik. Dan dukungan politik tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi.

Kita perlu berhati-hati terhadap budaya politik yang menempatkan kedekatan personal di atas aturan kelembagaan. Ketika hubungan pribadi lebih menentukan daripada kompetensi, ketika loyalitas lebih dihargai daripada integritas, dan ketika kritik dianggap sebagai pengkhianatan, sesungguhnya demokrasi sedang menghadapi persoalan yang serius.

Negara tidak boleh dikelola seperti organisasi keluarga yang seluruh keputusannya bergantung pada kehendak satu orang. Negara adalah organisasi publik yang memiliki aturan, prosedur, pembagian kewenangan, dan mekanisme pertanggungjawaban.
Di dalam negara, yang harus diutamakan bukanlah siapa yang paling dekat dengan penguasa, melainkan siapa yang paling mampu menjalankan amanah sesuai hukum.

Kepentingan politik mungkin dapat menjelaskan mengapa sebuah keputusan diambil. Namun, kepentingan politik tidak dengan sendirinya dapat membenarkan keputusan tersebut.

Di sinilah konstitusi menjadi pembatas yang sangat penting. Ia mengingatkan bahwa tidak semua hal yang mungkin dilakukan oleh pemegang kekuasaan boleh dilakukan secara konstitusional.

Kewenangan harus selalu disertai tanggung jawab. Kekuasaan harus selalu disertai pengawasan. Dan setiap keputusan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Keadilan Harus Terasa hingga ke Pintu Rumah Rakyat
Pada akhirnya, perdebatan tentang negara hukum tidak boleh hanya menjadi percakapan di ruang seminar, gedung parlemen, atau ruang sidang pengadilan. Ukuran paling nyata dari tegaknya hukum adalah apakah rakyat biasa dapat merasakan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Apakah seorang buruh memperoleh perlindungan ketika haknya dilanggar? Apakah petani mendapatkan kepastian ketika tanahnya disengketakan? Apakah warga miskin memperoleh pelayanan yang sama tanpa harus mengenal pejabat? Apakah masyarakat kecil dapat mencari keadilan tanpa dibebani biaya, ketakutan, dan prosedur yang berbelit-belit?

Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu sesungguhnya jauh lebih penting daripada kemegahan simbol-simbol kekuasaan.

Sebab bagi rakyat, negara hukum bukanlah sesuatu yang abstrak. Ia hadir ketika hak mereka dihormati, ketika pengaduan mereka didengar, ketika aparat bekerja secara adil, dan ketika hukum tidak membedakan siapa yang memiliki uang, jabatan, atau kedekatan dengan orang-orang berkuasa.
Seorang warga yang kehilangan haknya tidak membutuhkan pidato panjang tentang supremasi konstitusi. Ia membutuhkan keadilan yang nyata.

Seorang masyarakat kecil yang berhadapan dengan ketidakadilan tidak membutuhkan slogan tentang reformasi hukum. Ia membutuhkan proses yang jujur, terbuka, dan tidak memihak.

Di sinilah negara hukum diuji: bukan hanya ketika berhadapan dengan perkara besar yang menyita perhatian publik, melainkan juga ketika berhadapan dengan perkara kecil yang mungkin tidak pernah menjadi berita.

Keadilan tidak boleh hanya hadir ketika kamera menyala. Ia harus tetap bekerja ketika perhatian publik telah berpindah.

Keadilan tidak boleh hanya terasa di ruang pengadilan. Ia harus sampai ke pasar, sawah, kantor pelayanan, sekolah, rumah sakit, dan setiap tempat di mana warga negara menggantungkan harapan kepada negara.

Sebab negara yang baik bukan hanya negara yang mampu membuat aturan, tetapi juga negara yang mampu memastikan bahwa aturan itu melindungi manusia.

Negara Hukum Membutuhkan Rakyat yang Tidak Diam

Supremasi hukum memang merupakan tanggung jawab utama penyelenggara negara dan lembaga penegak hukum. Namun, keberlangsungannya juga membutuhkan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya.

Rakyat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penonton dalam kehidupan demokrasi. Mereka adalah pemegang kedaulatan yang memiliki hak untuk mengetahui, mengawasi, mempertanyakan, dan mengkritik penyelenggaraan pemerintahan.

Demokrasi tidak selesai ketika surat suara dimasukkan ke kotak pemilihan. Demokrasi justru memasuki tahap penting setelah pemimpin terpilih: bagaimana janji diterjemahkan menjadi kebijakan, bagaimana kewenangan dijalankan, dan bagaimana kekuasaan dipertanggungjawabkan.

Karena itu, partisipasi publik tidak boleh dipersempit menjadi dukungan terhadap pemerintah. Partisipasi juga berarti keberanian menyampaikan keberatan, mengajukan pertanyaan, mengawasi kebijakan, dan menuntut transparansi.

Masyarakat yang kritis bukan masyarakat yang tidak mencintai negaranya. Justru kepedulian terhadap masa depan negara sering kali hadir dalam bentuk kritik yang jujur.

Tentu, kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, dan menghormati hak orang lain. Namun, pemerintah juga harus memahami bahwa kritik merupakan hak demokratis, bukan hadiah yang boleh diberikan atau dicabut sesuai selera penguasa.

Negara yang sehat tidak membungkam suara yang berbeda. Negara yang sehat menyediakan ruang agar perbedaan dapat disampaikan secara aman dan diselesaikan melalui mekanisme yang sah.

Kita membutuhkan masyarakat yang tidak mudah terpesona oleh kemegahan kekuasaan, tetapi juga tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak terverifikasi. Masyarakat harus mampu membedakan kritik dan fitnah, kepentingan publik dan kepentingan kelompok, serta fakta dan propaganda.

Sebab supremasi hukum tidak hanya membutuhkan penguasa yang taat, tetapi juga warga negara yang memahami bahwa konstitusi adalah milik bersama.
Kebijaksanaan Lokal dan Etika Kekuasaan
Dalam khazanah nilai masyarakat Bugis, terdapat ungkapan Lambusu’ na getteng yang mengandung pesan tentang kelurusan dan keteguhan. Nilai ini relevan bagi siapa pun yang memegang amanah publik: lurus dalam tindakan, teguh dalam prinsip, dan tidak mudah membengkokkan kebenaran demi kepentingan sesaat.

Ada pula nilai Siri’ na Pacce yang mengajarkan tentang kehormatan, harga diri, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan pemerintahan, nilai-nilai tersebut dapat menjadi pengingat bahwa kekuasaan tidak semestinya dijalankan hanya untuk menjaga kehormatan pribadi atau kelompok, tetapi juga untuk melindungi martabat masyarakat.

Seorang pemimpin yang memiliki integritas tidak akan menggunakan jabatan untuk menghindari hukum. Ia justru akan menjaga kehormatan jabatannya dengan memastikan bahwa setiap tindakan berada dalam koridor aturan.

Nilai-nilai lokal tersebut tentu tidak menggantikan konstitusi atau hukum positif. Namun, keduanya dapat saling menguatkan. Hukum memberikan batas formal terhadap kekuasaan, sedangkan etika memberikan kesadaran moral agar batas itu dihormati dengan penuh tanggung jawab.

Sebab tidak semua persoalan pemerintahan selesai hanya dengan mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ada pula pertanyaan tentang apa yang patut, apa yang adil, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang diberi amanah.

Pada titik inilah etika dan hukum bertemu. Keduanya mengingatkan bahwa kekuasaan bukan kesempatan untuk meninggikan diri, melainkan tanggung jawab untuk menjaga kepentingan bersama.

Istana Akan Berganti, Konstitusi Harus Tetap Berdiri
Sejarah selalu mengajarkan bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi. Pemimpin datang dengan janji, menjalankan pemerintahan dengan kewenangan, lalu suatu hari meninggalkan jabatan. Istana mungkin tetap berdiri, tetapi orang-orang yang menempatinya akan selalu berganti.

Nama-nama penguasa akan tercatat dalam sejarah. Kebijakan mereka akan dinilai oleh generasi berikutnya. Ada yang dikenang karena keberhasilannya membangun bangsa, ada pula yang diingat karena kegagalannya menjaga amanah.

Namun, yang harus tetap bertahan melampaui pergantian pemimpin adalah prinsip-prinsip dasar bernegara.

Jangan pernah membangun negara dengan keyakinan bahwa seorang pemimpin lebih penting daripada institusi. Jangan pula membiarkan loyalitas kepada seseorang mengalahkan kesetiaan kepada konstitusi.

Kita boleh berbeda pilihan politik. Kita boleh mendukung atau mengkritik pemerintah. Kita boleh memiliki pandangan yang berbeda tentang arah pembangunan. Namun, ada satu hal yang semestinya tidak boleh diperdebatkan: hukum harus berlaku bagi semua orang, dan konstitusi harus menjadi batas tertinggi bagi setiap kekuasaan.

Sebab negara yang sehat bukan negara yang tidak pernah memiliki konflik. Negara yang sehat adalah negara yang mampu menyelesaikan konflik melalui mekanisme hukum dan konstitusi, bukan melalui tekanan, intimidasi, atau keistimewaan politik.

Pada akhirnya, ukuran kebesaran sebuah negara tidak terletak pada seberapa tinggi istananya dibangun, seberapa panjang iring-iringan pejabatnya, atau seberapa kuat pengaruh pemimpinnya. Kebesaran negara justru terlihat dari kesediaan para pemegang kekuasaan untuk tunduk pada aturan yang sama dengan rakyat yang mereka pimpin.

Kita tidak membutuhkan pemimpin yang merasa dirinya lebih tinggi daripada hukum. Kita membutuhkan pemimpin yang berani menundukkan dirinya di hadapan konstitusi.

Kita tidak membutuhkan lembaga negara yang hanya tampak kuat dari luar. Kita membutuhkan lembaga yang berani menjalankan kewenangannya secara independen, profesional, dan bertanggung jawab.
Kita tidak membutuhkan hukum yang hanya keras kepada mereka yang lemah. Kita membutuhkan hukum yang tegak kepada siapa pun, tanpa memandang jabatan, kekayaan, kedekatan, atau pengaruh politik.

Sebab pada akhirnya, negara yang besar bukanlah negara yang mampu membuat rakyat takut kepada kekuasaan, melainkan negara yang membuat kekuasaan takut melanggar hukum.

Istana boleh tinggi. Kekuasaan boleh besar. Jabatan boleh terhormat. Tetapi hukum harus lebih tinggi dari semuanya.

Sebab ketika hukum tunduk kepada kekuasaan, rakyat kehilangan perlindungan. Ketika konstitusi dikalahkan oleh kepentingan, demokrasi kehilangan arah. Dan ketika keadilan hanya berlaku bagi mereka yang lemah, negara sesungguhnya sedang menjauh dari cita-cita kemerdekaan.

Istana boleh menjadi tempat tertinggi bagi kekuasaan, tetapi tidak boleh menjadi tempat berlindung dari hukum. Sebab dalam sebuah republik, tidak ada seorang pun yang lebih tinggi daripada konstitusi. (***)