MAKASSAR, SULSELPASTI.COM – – Sekda Luwu Utara, H Armiadi yang mewakili Bupati Indah Putri Indriani, membuka pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Pelatihan Teknis Budidaya Kelapa Sawit di Best Western, Makassar, Kamis 24 Agustus.

Sebanyak 180 petani kelapa sawit dari daerahnya menghadiri kegiatan yang digagas Badan Pengelolan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kementerian Keuangan bersama Ditjen Perkebunan Kementan ini.

Armiadi menyampaikan dari lima daerah penghasil sawit di Sulsel, luasan wilayahnya paling tinggi yakni mencapai 26 ribu hektare yang murni merupakan perkebunan rakyat. Namun pihaknya tidak terlalu bangga dengan luasan itu lantaran produktivitas diakui belum maksimal.

“Selama ini sawit dan kakao menjadi PDRB terbesar kita, mencapai 49 persen. Tidak ada kata lain maka sektor pertanian dalam arti luas jadi andalan kita,” beber Armiadi. Karenanya ia mengapresiasi digelarnya pelatihan kepada 180 petani kelapa sawit tersebut, dan berharap tahun ini masih bisa dilakukan kepada 120 petani lainnya.

Sehingga tahun 2024 mendatang mereka juga bisa mengusulkan kembali petani lainnya mendapat pelatihan agar berkelanjutan. Selain pelatihan SDM dan tata kelola organisasi, ia juga mengusulkan agar petani diberi pelatihan pasca panen. “Bagaimana menjaga kualitas setelah panen, sehingga yang ikut ini kita harap jadi informan bagi keluarga dan petani sawit lainnya. Sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi,” bebernya.

Direktur Penyaluran Dana Badan Pengelolan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kementerian Keuangan, diwakili Ketua Tim Pokja Pengembangan SDMPKS, Darmawansyah Basyaruddin menyampaikan sejak tahun 2007, Indonesia sudah resmi menjadi negara utama penghasil kelapa sawit di dunia hingga saat ini.

“Kita harap kedepan sawit Indonesia tetap jadi negara utama kecuali Brasil bisa melakukan mekanisasi sawit dengan baik,” kata Darmawansyah. Makanya BPDPKS terus mendorong industrialisasi sawit berkelanjutan. Namun hal yang menjadi kendala adalah SDM dengan jumlah petani lebih dari 3 juta yang belum sepenuhnya memahami cara berkebun dengan bak.

“Karena itulah pelatihan peningkatan SDM ini digelar,” bebernya. Ia menyampaikan BPDPKS merupakan unit non eselon di Kemenkeu, yang bertugas mengumpul dan mengelola dana sawit. Dana itulah yang kemudian disalurkan kembali untuk peningkatan kualitas perkebunan sawit di tanah air. Itu merupakan amanat UU Perkebunan No39 tahun 2014.

“Tidak ada komoditi lain selain sawit yang mengelola dana tersendiri seperti ini,” bebernya.
Direktur Perlindungan Perkebunan Ditjenbun diwakili Kepala Bidang SDM, Eva Lizarmi menyampaikan pelatihan yang digelar sejak 19-28 Agustus ini sangat penting bagi petani sawit, terutama di Luwu Utara.

Pihaknya memiliki anggaran yang siap dikucurkan, untuk membantu peningkatan kualitas produksi sawit petani. Namun beberapa yang ingin dibantu terpaksa mandek karena belum bisa membuat proposal. Atau tidak memiliki kelompok. Sementara syyarat menerima bantuan harus berkelompok.

“Kami tidak melayani perorangan. Ini yang banyak jadi kendala. Atau sudah punya (kelompok) tapi setelah terima bantuan bubar,” kata Evi. Termasuk penyaluran beasiswa bagi keluarga petani. Ia mendorong agar masyarakat memanfaatkan hal itu. Khusus di Lutra jumlahnya sangat kecil baru diterima tujuh orang dari total 17 porsi untuk Sulsel.

Dua lainnya mendapat beasiswa program afirmasi, khusus bagi petani tertentu. Pihaknya mendorong petani mengurus keperluan tersebut untuk peningkatan SDM mereka. “Beasiswa paling banyak (disalurkan) dari Sumatra yaitu 570 porsi, disusul Riau, Sumsel dan Kalbar,” bebrnya.

Sementara Direktur Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) Sri Gunawan sebagai penyelenggara yang ditunjuk, menyampaikan mereka yang ikut pelatihan merupakan rekomendasi oleh Pemkab, dalam hal ini Dinas Pertanian Lutra.

Ia menyampaikan potensi negari ini yang kaya raya akan komoditas pertanian, namun tidak ada yang menang dari (hasil) pertanian luar negeri. Bahkan beras pun masih diimpor. “Hanya satu yang kita menang, kelapa sawit,” beber Gunawan.

Karenanya tak heran banyak kompetitor yang menghalangi investasi perusahaan sawit di tanah air. Terutama terkait pembukaan lahan, isu kekeringan, penyebab kebakaran hutan dan lain-lain.

Dia menyampaikan dari total 16,3 juta hektare lahan sawit di tanah air, 6,68 hektare milik perkebunan rakyat. Terdapat 2,75 ha lahan yang sudah tua dan saatnya diremajakan. Lalu 4 juta hektare lahan perkebunan rakyat yang produksinya belum optimal meskipun dana dari BPDPKS diakui sudah banyak kucur.

“Masalah utama adalah SDM, kelembagaan, kelompok tani, buat proposalpun tidak bisa maka pelatihan ini kami harap mengatasi hal itu,” bebernya yang menurunkan full tim tenaga pengajar dan praktisi dalam pelatihan ini. (*)