LUWU UTARA, SULSELPASTI.COM – Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim bersama Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Andi Eviana, serta Dandim 1403/Palopo Windra Sukma Prihantoro, meninjau sejumlah titik terdampak banjir di Kabupaten Luwu Utara, baru-baru ini.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian utama adalah jembatan di Desa Pombakka, Kecamatan Malangke Barat. Jembatan tersebut mengalami kemiringan akibat terjangan banjir dan merupakan akses vital bagi mobilitas warga serta jalur distribusi logistik.

Dalam peninjauan itu, Bupati Andi Rahim memaparkan kondisi terkini wilayah terdampak banjir sekaligus menyampaikan kebutuhan mendesak yang diperlukan untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana. Ia berharap dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam perbaikan infrastruktur rusak, dapat terus diperkuat.

Menanggapi hal tersebut, Andi Eviana menyatakan BNPB akan menindaklanjuti usulan perbaikan jembatan Desa Pombakka. Menurutnya, infrastruktur yang terdampak bencana dan berdampak langsung pada aktivitas masyarakat menjadi prioritas dalam proses penanganan dan pemulihan.

Selain peninjauan lapangan, BNPB juga menyalurkan bantuan logistik darurat melalui Dana Siap Pakai (DSP) Tahun 2026. Bantuan yang diserahkan meliputi 200 paket sembako, 200 lembar matras, 100 unit kasur lipat, 100 paket makanan siap saji, 100 boks family kit, 100 lembar selimut, serta 2.000 unit geobag, dengan total nilai mencapai Rp607.124.000.

Bupati Andi Rahim mengapresiasi perhatian dan dukungan BNPB terhadap masyarakat Luwu Utara. Ia menilai bantuan tersebut sangat membantu penanganan darurat yang masih berlangsung.

“Kami berterima kasih atas kehadiran BNPB yang turun langsung melihat kondisi masyarakat dan infrastruktur terdampak. Ini menjadi semangat bagi kami untuk mempercepat penanganan di lapangan,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah daerah masih membutuhkan dukungan tambahan, terutama geobag atau jumbo bag untuk penanganan tanggul dan titik-titik rawan banjir. Kebutuhan di lapangan diperkirakan mencapai sekitar 10.000 unit.

Saat ini, Luwu Utara masih berstatus tanggap darurat bencana hingga 16 Juni 2026. Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, BNPB, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, relawan, dan berbagai pihak terkait terus bersinergi guna memastikan penanganan banjir berjalan optimal serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak. (*)