MAROS, SULSELPASTI.COM — Meski realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros hingga Akhir November sudah mencapai 96 persen dari target Rp275 miliar, namun masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang capaiannya masih rendah.

Diantaranya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Kopumdag), dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora)

Bupati Maros Chaidir Syam mengatakan kalau realisasi PAD OPD ini masih dibawah 70 persen.

“Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 55,83 persen, Kopumdag 54,10 persen dan Disparpora 65,18 persen,”ungkap mantan Ketua DPRD Maros ini.

Dia mengatakan kalau ada beberapa kendala yang dihadapi tiga OPD ini.

Seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kendalanya itu kondisi alsintan yang banyak mengalami kerusakan.

“Selain itu masih adanya utang sewa alsintan kita yang masih proses pembayaran,”katanya.

Sedangkan di Dinas Kopumdag kendalanya akibat banyaknya pemilik lods dan toko di Pasar Tramo Maros yang menunggak sewa pembayaran.

“Mungkin masih imbas baru bangkitnya ekonomi kita pasca Covid-19, tetapi mereka semua berjanji akan melunasi utang sewa lods atau ruko mereka,”jelasnya.

Sementara di Dinas Pariwisata kata dia, kendalanya karena kondisi hotel Bantimurung yang memerlukan perbaikan sarana dan prasarana.

“Untuk sektor parawisata khususnya Taman Wisata Alam Bantimurung ada 2 yang memang sangat berat kondisinya, yakni Hotel Bantimurung yang perlu perbaikan sarana dan prasarananya dan waterpark yang kurang maksimal,”ungkapnya.

Banyaknya destinasi wisata baru di Maros dan sekitarnya, kata dia, membuat jumlah pengunjung di Bantimurung sedikit berkurang.

“Perlu memang kita memikirkan bagaimana inovasi atau penampilan baru taman wisata bantimurung ke depannya lebih menarik,”kata lulusan Ilmu Pemerintahan Unhas ini.

Pihaknya pun telah menginstruksikan tiga OPD ini untuk segera menggenjot capaian OPD.

“Kalau dari koperindag itu sudah memberikan surat peringatan kepada pemilik lods untuk membayar tunggakan begitu pula dengan Dinas Pertanian,”katanya.

Dia menegaskan bagi OPD yang tidak capai target PAD, pihaknya akan melalukan evaluasi.

“Kita lakukan evaluasi terhadap OPD yang tidak capai target,”tegasnya.

Dia juga mengatakan kalau tahun depan semua retribusi yang sebelumnya dikelola oleh OPD akan diserahkan pengelolaannya ke Badan Pendapatan (Bapenda).

” Ini kita lalukan agar Bapenda fokus pada peningkatan PAD dan OPD-OPD lain fokus pada pelayanan,”imbuhnya.

Dia menambahkan kalau tahun depan beberapa sumber-sumber PAD juga akan dihapus sehingga tentu akan mempengaruhi target pendapatan.(*)