MAKASSAR, SULSELPASTI.COM — Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati, menutup rangkaian kegiatan reses ketiga masa persidangan ketiga Tahun Anggaran 2025–2026 di Jalan Ketapang, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan ini menjadi agenda terakhir dari serangkaian reses yang sebelumnya telah digelar di sejumlah titik di Kecamatan Panakkukang dan Manggala. Reses tersebut dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang dialog langsung untuk menyampaikan berbagai persoalan lingkungan dan pelayanan publik kepada wakil rakyat.

Antusiasme warga terlihat tinggi sepanjang pelaksanaan reses. Beragam aspirasi disampaikan, mulai dari perbaikan drainase, pengadaan lampu jalan, penanganan banjir, pengelolaan sampah, hingga persoalan kartu KIS yang dinilai tidak aktif. Selain itu, bantuan dan pemberdayaan UMKM juga menjadi perhatian utama warga.

Hj Umiyati menegaskan bahwa reses merupakan bagian penting dari tugas dan fungsi anggota DPRD untuk menyerap serta memperjuangkan aspirasi masyarakat. Menurutnya, reses bukan sekadar agenda formal, tetapi sarana untuk mengetahui kondisi riil yang dirasakan warga di lapangan.

“Melalui reses ini, kami dapat mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Semua aspirasi yang masuk akan kami perjuangkan sesuai kewenangan yang ada di DPRD,” ujarnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun selama reses akan dirangkum dan diteruskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk ditindaklanjuti melalui program Pemerintah Kota Makassar.

Ia menambahkan, persoalan infrastruktur masih menjadi kebutuhan mendesak di sejumlah wilayah, khususnya drainase dan jalan lingkungan. Selain itu, warga juga berharap adanya bantuan modal dan pelatihan UMKM, terutama bagi ibu rumah tangga dan pelaku usaha kecil.

“Banyak warga yang menginginkan bantuan usaha agar ekonomi keluarga bisa lebih meningkat. Ini tentu menjadi perhatian kami,” kata legislator yang akrab disapa Bunda Ety ini.

Keluhan terkait kartu KIS juga menjadi sorotan. Sejumlah warga mengaku kepesertaannya tidak aktif akibat kebijakan pendataan ulang pemerintah pusat berbasis kartu keluarga dan sistem desil.

Hj Umiyati menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara masyarakat dan wakil rakyat agar setiap persoalan dapat segera diketahui dan dicarikan solusi bersama.

“Komunikasi yang baik akan memudahkan kami memahami kebutuhan warga. Karena itu, kami akan terus hadir dan membuka ruang dialog,” jelasnya.

Ia pun mengapresiasi partisipasi masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan reses. Menurutnya, antusiasme tersebut mencerminkan harapan besar warga terhadap peran DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Hj Umiyati berharap, hasil reses ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah kota dalam merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran.

“Kami akan terus mengawal agar aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan secara bertahap,” tutupnya. (*)