MAKASSAR, SULSELPASTI.COM — Target menjadikan Makassar sebagai kota bebas sampah pada 2029 bukan sekadar slogan. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah menyiapkan berbagai strategi, mulai dari perubahan pola pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, edukasi masyarakat, hingga transformasi menuju kota rendah emisi.

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menargetkan terwujudnya Makassar Bebas Sampah pada 2029. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Kepala DLH Kota Makassar, Helmy Budiman, saat menjadi narasumber pada Forum Lingkungan Hidup Kota Seluruh Indonesia dalam rangkaian Rakernas XVIII APEKSI 2026 di Hotel Aryaduta Medan, Selasa (30/6/2026).

Dalam forum bertema “Transformasi Makassar Menuju Kota Rendah Emisi”, Helmy memaparkan berbagai langkah strategis yang sedang dijalankan pemerintah kota untuk menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus membangun sistem pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Sebagai kota metropolitan dengan sekitar 1,47 juta penduduk, Makassar menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari meningkatnya volume sampah, kenaikan suhu udara, keterbatasan sumber air bersih, hingga kerentanan kawasan pesisir akibat perubahan iklim. Karena itu, pembangunan kota harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Helmy, paradigma pengelolaan sampah kini tidak lagi berfokus pada mengangkut seluruh sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pemerintah mengembangkan pendekatan ekonomi sirkular yang menekankan pengurangan sampah sejak dari sumbernya melalui pemilahan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan menjadi produk yang bernilai.

Strategi tersebut diwujudkan melalui pengembangan Makassar Eco Circular (MEC) Hub, sebuah sistem yang mengintegrasikan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, pengolahan sampah organik, serta pemanfaatan sampah anorganik agar memiliki nilai ekonomi. Dengan pendekatan ini, volume sampah yang masuk ke TPA diharapkan terus menurun setiap tahun.

Selain membangun sistem, DLH Makassar juga memperkuat edukasi masyarakat melalui program Jelajah Sampah yang dilaksanakan secara bergilir di seluruh kecamatan. Program ini mengajak warga membiasakan memilah sampah sejak dari rumah sebagai fondasi utama pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Pengelolaan sampah organik juga diintegrasikan dengan program Tanami Tanata’, di mana kompos hasil pengolahan sampah dimanfaatkan untuk mendukung urban farming dan ketahanan pangan keluarga. Konsep ini menjadi bagian dari penerapan ekonomi sirkular yang menghubungkan pengelolaan sampah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sektor lingkungan, Pemerintah Kota Makassar juga terus mendorong berbagai program penurunan emisi gas rumah kaca, seperti pengembangan ruang terbuka hijau, pembangunan gedung hijau, pemanfaatan energi surya di sekolah, hingga penggunaan kendaraan operasional berbasis listrik. Seluruh program tersebut menjadi bagian dari transformasi Makassar menuju kota rendah emisi.

Forum Lingkungan Hidup APEKSI 2026 turut menghasilkan Pernyataan Advokasi Bersama yang mendorong percepatan pengelolaan persampahan, pembangunan infrastruktur hijau, serta implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon di daerah. Bagi Makassar, forum tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen mewujudkan kota yang bersih, tangguh, dan berkelanjutan.

Meski target Makassar Bebas Sampah 2029 menjadi tantangan besar, Pemerintah Kota Makassar optimistis cita-cita tersebut dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat. Perubahan perilaku dalam mengelola sampah sejak dari rumah dinilai menjadi kunci utama keberhasilan transformasi tersebut. (*)