MEDAN, SULSELPASTI.COM — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan daerah melalui pembangunan sistem penanggulangan bencana yang adaptif serta ketahanan pangan yang berkelanjutan. Komitmen ini disampaikan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat menghadiri Dialog Kota Tangguh Bersama dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026.

Kegiatan tersebut digelar di Grand City Hall, Kota Medan, Rabu (1/7/2026). Forum ini mempertemukan para kepala daerah untuk membahas kesiapan pemerintah kota dalam menghadapi perubahan iklim, potensi bencana, serta menjaga stabilitas pasokan pangan bagi masyarakat.

Munafri menyampaikan bahwa dialog tersebut membahas isu strategis yang menentukan ketangguhan kota di masa depan. “Forum ini menjadi ruang penting bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi berbagai kondisi ekstrem sekaligus menyiapkan sistem ketahanan pangan yang kuat,” ujarnya.

Dialog Kota Tangguh Bersama merupakan salah satu agenda utama Rakernas XVIII APEKSI 2026 yang bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kota-kota yang adaptif, resilien, dan mampu menjawab tantangan pembangunan.

Forum ini diikuti oleh kepala daerah dari 98 pemerintah kota se-Indonesia, serta menghadirkan perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Kehadiran lintas kementerian tersebut menegaskan pentingnya sinergi pusat-daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana sekaligus membangun sistem ketahanan pangan nasional.

Menurut Munafri, inisiatif Tangguh Bersama merupakan gerakan kolaborasi nasional untuk memperkuat budaya ketangguhan, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, dan menjaga keberlangsungan pelayanan publik di daerah.

Program yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri ini juga mendorong penguatan peran kecamatan agar semakin siap, adaptif, dan responsif dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penanggulangan bencana.

“Ke depan, penguatan kapasitas hingga level kecamatan dan kelurahan menjadi langkah strategis untuk mempercepat respons kondisi darurat sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat,” tutur Munafri yang akrab disapa Appi.

Ia menambahkan, pembahasan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari empat aspek utama, yakni produksi, rantai pasok, ketersediaan, dan keterjangkauan pangan. Keempatnya harus dikelola secara terpadu agar pemerintah daerah mampu menjamin kebutuhan masyarakat di tengah dinamika global.

“Yang harus dibangun adalah sistem ketahanan pangan yang tangguh dan terintegrasi, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan, baik lokal maupun nasional,” tegasnya. (*)