Oleh: Isgunandar (Dosen Universitas Negeri Makassar)

Ada yang menarik dari politik Indonesia: sebuah kursi bisa lebih ramai dibicarakan justru ketika tidak ada orang yang mendudukinya.

Sejak Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026, kursi Wakil Presiden Republik Indonesia resmi mengalami kekosongan. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa lembaganya akan memproses pengisian jabatan tersebut sesuai mekanisme konstitusi.

MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan untuk membahas tahapan berikutnya, sementara Presiden Prabowo Subianto akan mengusulkan dua nama calon pengganti. MPR kemudian memilih satu di antara keduanya.

Peristiwa ini bukan sekadar pergantian pejabat. Ia membuka babak baru dalam peta politik kekuasaan. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang akan duduk di samping Prabowo, melainkan ke mana arah politik Istana setelah Gibran meninggalkan kursinya.

Sebab, dalam politik, kursi tidak pernah benar-benar kosong. Ia selalu menyimpan perebutan pengaruh, kepentingan, dan harapan. Di belakang sebuah jabatan, sering kali terdapat banyak tangan yang ingin ikut menentukan siapa yang pantas mendudukinya.

Republik Pernah Hidup Tanpa Wapres

Sejarah sebenarnya pernah memberi Indonesia pengalaman serupa.

Pada 1 Desember 1956, Mohammad Hatta menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden. Sejak saat itu, Indonesia menjalani masa panjang tanpa Wakil Presiden. Jabatan tersebut baru kembali terisi pada 1973, ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX dipilih oleh MPR.

Artinya, republik ini pernah hidup sekitar enam belas tahun tanpa sosok yang menduduki jabatan Wakil Presiden. Sebuah masa yang panjang untuk sebuah negara yang sedang mencari bentuk dan keseimbangan kekuasaannya.

Namun, sejarah tidak selalu harus diulang hanya karena pernah terjadi.

Indonesia hari ini bukan Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer maupun Demokrasi Terpimpin. Konstitusi telah mengalami empat kali perubahan pada 1999–2002. Sistem ketatanegaraan juga telah mengalami penataan ulang, termasuk mengenai mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Karena itu, membiarkan kursi Wakil Presiden kosong dalam waktu panjang bukanlah pilihan politik yang bisa diperlakukan sesuka hati.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari. Calon yang dipilih berasal dari dua nama yang diusulkan Presiden.

Ketentuan tersebut diperjelas melalui Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah. Presiden mengusulkan dua calon beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. MPR kemudian memilih satu di antara keduanya.

Dengan demikian, Presiden memang memiliki ruang untuk menentukan dua nama. Tetapi ruang itu bukan cek kosong untuk menunda kewajiban konstitusional. Ada prosedur, ada tenggat, dan ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

Konstitusi tidak disusun sebagai dekorasi di dinding Istana. Ia adalah pagar yang membatasi kekuasaan, termasuk ketika kekuasaan sedang merasa nyaman.

Dua Nama, Banyak Kepentingan

Di sinilah persoalan politik menjadi menarik.

Siapa dua nama yang akan diajukan Prabowo? Apakah berasal dari lingkaran partai politik pendukung pemerintah? Apakah figur teknokrat yang dianggap mampu memperkuat kinerja pemerintahan? Atau justru tokoh politik yang dapat menjaga keseimbangan di antara berbagai kekuatan yang selama ini menopang koalisi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut wajar muncul. Sebab, Wakil Presiden bukan sekadar pelengkap dalam foto kenegaraan. Ia merupakan bagian dari desain kekuasaan eksekutif, sekaligus figur konstitusional yang dapat menjalankan tugas Presiden apabila Presiden berhalangan.

Dalam praktik politik, posisi Wakil Presiden juga dapat menjadi simpul kompromi. Ia bisa menjadi representasi kelompok politik tertentu, jembatan antarkekuatan, bahkan penanda arah baru sebuah koalisi.

Karena itu, pemilihan pengganti Gibran akan memperlihatkan bagaimana Prabowo mengelola kekuasaannya setelah perubahan besar di lingkaran pemerintahan.

Ada kemungkinan Istana memilih figur yang memperkuat konsolidasi koalisi. Ada pula kemungkinan Presiden mencari sosok yang memiliki kapasitas pemerintahan dan penerimaan politik lebih luas. Namun, apa pun pertimbangannya, keputusan itu semestinya tidak semata-mata didasarkan pada hitung-hitungan siapa yang paling menguntungkan kekuasaan.

Negara tidak boleh diperlakukan seperti papan catur yang seluruh bidaknya hanya bergerak mengikuti kepentingan pemain.

Terlebih, pengunduran diri Gibran terjadi setelah polemik mengenai persyaratan pendidikannya berkembang menjadi persoalan politik dan hukum. Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi telah mengajukan usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan tersebut.

Agenda pembahasan di DPR kemudian tidak berlanjut setelah Gibran menyampaikan pengunduran diri. Namun, perlu dibedakan secara tegas: pengajuan Hak Menyatakan Pendapat bukanlah keputusan pemakzulan. Keduanya memiliki mekanisme konstitusional yang berbeda.

Peristiwa ini memperlihatkan satu hal: jabatan publik bukan ruang yang kebal dari pertanggungjawaban. Ketika legitimasi dipersoalkan, jawaban yang diperlukan bukan sekadar komunikasi politik, melainkan kejelasan hukum dan tanggung jawab konstitusional.

Prabowo dan Ujian Kedewasaan Kekuasaan

Bagi Prabowo, kekosongan kursi Wakil Presiden merupakan ujian politik yang tidak sederhana.

Ia tidak hanya diminta menentukan dua nama. Ia juga harus memastikan bahwa proses pengisian jabatan tersebut tidak berubah menjadi panggung transaksi politik antarelite.

Kita tahu, koalisi politik sering kali dibangun dengan semangat kebersamaan, tetapi dipelihara melalui pembagian pengaruh. Ketika kekuasaan sedang dibagikan, semua pihak bisa tersenyum. Namun, ketika satu kursi kosong, senyum itu kadang berubah menjadi kalkulasi.

Di sinilah kedewasaan seorang Presiden diuji. Apakah ia akan memilih berdasarkan kapasitas, integritas, dan kebutuhan pemerintahan? Ataukah jabatan Wakil Presiden akan dijadikan alat untuk merawat dukungan politik dan menenangkan kelompok-kelompok yang merasa perlu mendapat tempat?

Tidak ada yang salah dengan kompromi dalam demokrasi. Politik memang membutuhkan negosiasi. Namun, kompromi yang sehat harus tetap berada dalam batas kepentingan publik.

Jika jabatan negara hanya menjadi hadiah bagi mereka yang paling dekat dengan pusat kekuasaan, demokrasi kehilangan maknanya sebagai pemerintahan untuk rakyat.

Ada peribahasa lama yang patut diingat: karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Satu keputusan yang keliru dalam pengisian jabatan strategis dapat meninggalkan keraguan lebih luas terhadap arah pemerintahan.

Presiden tentu berhak memiliki pertimbangan politik. Tetapi hak itu tidak boleh mengalahkan kewajiban konstitusional. Sebab, kekuasaan yang besar justru menuntut pengendalian diri yang lebih besar.

Jangan Jadikan Sejarah sebagai Alasan

Ada satu pelajaran penting dari pengalaman Indonesia pada masa lalu: kekosongan jabatan Wakil Presiden memang tidak otomatis membuat negara berhenti berjalan. Pemerintahan tetap dapat melaksanakan tugas-tugasnya melalui perangkat konstitusional yang tersedia.

Namun, kemampuan negara bertahan tanpa seorang Wakil Presiden tidak boleh dijadikan alasan untuk menganggap jabatan itu tidak penting. Konstitusi telah menentukan bagaimana kekosongan tersebut harus diatasi.

Kita tidak sedang hidup pada masa ketika aturan ketatanegaraan masih disusun berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan politik semata.

Dalam negara hukum, yang menentukan bukan sekadar siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana kekuasaan dijalankan.

Karena itu, MPR juga memiliki tanggung jawab besar. Lembaga ini tidak boleh hanya menjadi tempat mengesahkan keputusan politik yang telah selesai dirundingkan di luar gedung parlemen. MPR harus menjalankan mandat konstitusionalnya dengan cermat, terbuka, dan bertanggung jawab.

Publik berhak mengetahui siapa calon yang diajukan, apa rekam jejaknya, bagaimana kapasitasnya, dan apa alasan politik maupun ketatanegaraan yang mendasari pencalonannya.

Proses yang transparan akan membantu memastikan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar urusan elite, melainkan persoalan kepentingan republik.

Pada akhirnya, kita tidak sedang mencari siapa yang paling dekat dengan Presiden. Kita sedang mencari siapa yang paling layak mengemban amanat negara.

Di tanah Bugis-Makassar, dikenal nilai lempu’, yakni kejujuran, dan getteng, yakni keteguhan memegang prinsip. Keduanya mengingatkan bahwa jabatan bukan semata-mata kehormatan, melainkan tanggung jawab yang harus dijaga dengan integritas.

Mungkin, itulah nilai yang perlu dibawa ke dalam perdebatan tentang kursi Wakil Presiden hari ini.

Jangan sampai kursi itu diperebutkan dengan begitu ramai, tetapi tanggung jawab yang melekat padanya justru dilupakan.

Sebab, republik bukan milik mereka yang sedang duduk di Istana. Republik adalah milik seluruh warga negara, termasuk mereka yang setiap hari bekerja, membayar pajak, mengantre pelayanan publik, dan berharap pemerintah tidak sibuk mengurus dirinya sendiri.

Kursi Wakil Presiden boleh kosong untuk sementara waktu. Tetapi kewajiban konstitusi tidak boleh ikut dikosongkan.

Sejarah pernah mencatat republik tanpa Wakil Presiden. Kini, sejarah sedang menguji apakah para pemimpinnya cukup dewasa untuk tidak mengulangi masa lalu.

Sebab, yang paling penting bukan siapa yang akhirnya duduk di kursi itu, melainkan apakah republik tetap berdiri lebih tinggi daripada siapa pun yang mendudukinya. (***)