Oleh: Isgunandar )Dosen Universitas Negeri Makassar)

Ada sesuatu yang menarik dari politik Indonesia. Ketika seseorang mendapatkan jabatan, banyak orang datang menawarkan kesetiaan. Namun, ketika jabatan itu mulai menghadapi masalah, tidak semua orang bersedia berdiri di sampingnya. Politik memang sering memperlihatkan wajah yang berbeda antara musim kemenangan dan musim kesulitan.

Kamis, 12 November 2026, menjadi hari penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Presiden Prabowo Subianto menyatakan menerima keputusan tersebut dengan berat hati.

Keputusan itu muncul setelah polemik mengenai persyaratan dokumen pendidikan Gibran berkembang menjadi persoalan hukum dan politik. Sehari sebelumnya, 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.

Usulan tersebut sedianya dibahas dalam rapat paripurna DPR pada 12 November, sebelum akhirnya agenda itu dibatalkan setelah surat pengunduran diri disampaikan.

Peristiwa ini tentu bukan sekadar pergantian pejabat. Ada persoalan yang lebih besar di baliknya: bagaimana sebuah negara hukum memperlakukan kekuasaan ketika seorang pejabat tinggi negara memutuskan meninggalkan jabatannya di tengah tekanan politik?

Di sinilah kita perlu berhenti sejenak. Sebab, yang sedang diuji bukan hanya Gibran, bukan pula Prabowo, apalagi kepentingan kelompok politik tertentu. Yang sedang diuji adalah konstitusi.

Jabatan Bisa Ditinggalkan, Konstitusi Tidak

Dalam negara demokrasi, seseorang boleh mengundurkan diri dari jabatan yang dipercayakan kepadanya. Itu merupakan pilihan politik yang dapat dibenarkan sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.

Tidak ada jabatan yang lebih tinggi daripada kepentingan negara. Bahkan, tidak ada seorang pun yang harus dipertahankan dalam jabatan hanya karena pernah memenangkan pemilihan umum.

Namun, pengunduran diri pejabat negara bukan perkara administratif biasa. Ada konsekuensi kelembagaan yang harus diselesaikan. Terlebih, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi pendamping Presiden. Ia merupakan jabatan konstitusional yang keberadaannya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Ketentuan ini penting. Artinya, konstitusi telah menyediakan jalan ketika jabatan tersebut mengalami kekosongan. Negara tidak boleh berjalan berdasarkan improvisasi politik, apalagi berdasarkan kesepakatan informal di antara para elite.

Kita juga perlu membedakan pengunduran diri dengan pemakzulan. Keduanya memiliki konsekuensi dan mekanisme konstitusional yang berbeda.

Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Sementara itu, kekosongan akibat pengunduran diri ditindaklanjuti melalui mekanisme Pasal 8 ayat (2).

Perbedaan ini bukan soal istilah. Ia menyangkut kepastian hukum, kewenangan lembaga negara, dan perlindungan terhadap prinsip negara hukum.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa pernyataan berhenti atas kehendak sendiri merupakan tindakan sepihak yang tidak memerlukan persetujuan MPR. Namun, konsekuensi konstitusional berupa kekosongan jabatan tetap harus ditindaklanjuti oleh lembaga negara sesuai mekanisme yang berlaku.

Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar menerima atau menolak surat pengunduran diri. Persoalannya adalah memastikan setiap tahapan berikutnya berlangsung sesuai konstitusi.

Negara Tidak Boleh Bergantung pada Kehendak Penguasa

Di sinilah letak perbedaan antara negara hukum dan negara yang sekadar menggunakan hukum.

Dalam negara hukum, kekuasaan dibatasi oleh aturan. Presiden tidak dapat bertindak semaunya. DPR tidak dapat menjadikan kewenangannya sebagai alat tekanan politik. MPR tidak boleh menjalankan tugas berdasarkan selera mayoritas. Bahkan, pejabat yang mengundurkan diri sekalipun tidak dapat menentukan sendiri seluruh konsekuensi kelembagaan dari keputusannya.

Semua harus berjalan dalam koridor hukum.

Filsuf politik Montesquieu pernah mengingatkan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Gagasan ini kemudian menjadi salah satu fondasi penting demokrasi konstitusional modern. Kekuasaan perlu dibagi, diawasi, dan dibatasi agar tidak berubah menjadi kehendak seseorang atau kelompok tertentu.

Karena itu, pengunduran diri Gibran semestinya menjadi momentum untuk memperkuat mekanisme checks and balances, bukan justru melemahkannya.

Kita tidak boleh membiarkan pengunduran diri menjadi jalan pintas yang membuat seluruh pertanyaan hukum dan politik kehilangan ruang pembahasan. Sebaliknya, kita juga tidak boleh menggunakan persoalan tersebut untuk memaksakan kesimpulan hukum sebelum seluruh proses kelembagaan selesai.

Ada perbedaan antara menghormati keputusan seseorang untuk mundur dan memastikan bahwa negara telah menjalankan kewajibannya.

Keduanya harus berjalan bersama.

Demokrasi Bukan Sekadar Memenangkan Pemilu

Peristiwa ini juga mengingatkan kita bahwa kemenangan elektoral tidak pernah menjadi cek kosong bagi pemegang kekuasaan.

Pada Pilpres 2024, Prabowo-Gibran memperoleh 58,59 persen suara nasional. Kemenangan itu memberikan mandat politik yang besar. Namun, mandat elektoral bukanlah kekebalan dari kritik, evaluasi, ataupun pertanggungjawaban konstitusional.

Demokrasi tidak berhenti ketika surat suara telah dihitung. Justru setelah pemilu selesai, tanggung jawab demokrasi dimulai.

Rakyat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mampu memenangkan kontestasi. Mereka membutuhkan pejabat yang memenuhi persyaratan hukum, menjaga integritas, dan bersedia mempertanggungjawabkan kewenangannya.

Dalam perspektif demokrasi substantif, kualitas pemerintahan tidak hanya diukur dari siapa yang memperoleh suara terbanyak, tetapi juga bagaimana kekuasaan dijalankan setelah kemenangan diperoleh.

Inilah pelajaran yang semestinya dipetik dari peristiwa Gibran.

Jabatan boleh diperoleh melalui pemilihan umum, tetapi kelayakan untuk menjalankannya harus selalu berada dalam pengawasan hukum dan etika publik.

Jangan sampai demokrasi hanya menjadi perayaan lima tahunan, sementara akuntabilitas justru dianggap sebagai gangguan terhadap kekuasaan.

Jangan Sampai Konstitusi Menjadi Korban Politik

Kita tentu memahami bahwa politik memiliki kepentingan. Ada partai, koalisi, kelompok pendukung, dan pertarungan pengaruh di balik setiap keputusan besar. Namun, negara tidak boleh dikelola seperti organisasi yang seluruh keputusannya ditentukan oleh siapa yang paling kuat dalam sebuah perundingan.

Pengunduran diri Gibran juga tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk merayakan kemenangan politik. Sebab, dalam negara demokrasi, persoalan utamanya bukan siapa yang berhasil menyingkirkan siapa, melainkan apakah seluruh proses telah berjalan sesuai hukum.

Jangan sampai pihak yang hari ini merasa menang justru mengulangi kesalahan yang sama ketika kelak berada dalam posisi yang berbeda.

Di Makassar dan tanah Bugis-Makassar, kita mengenal nilai siri’ na pacce. Siri’ mengajarkan kehormatan dan martabat, sementara pacce mengajarkan solidaritas serta kepedulian terhadap sesama.

Dalam kehidupan bernegara, nilai ini dapat menjadi pengingat bahwa kehormatan seorang pemimpin tidak terletak pada kemampuan mempertahankan jabatan, melainkan pada keberanian menjaga amanah.

Ada pula falsafah Bugis lempu, yang berarti kejujuran. Kekuasaan tanpa kejujuran hanya akan melahirkan kepentingan. Jabatan tanpa integritas hanya akan melahirkan kesewenang-wenangan.

Pada akhirnya, kita tidak perlu menghabiskan seluruh energi untuk memperdebatkan apakah pengunduran diri Gibran merupakan kemenangan atau kekalahan politik seseorang. Itu urusan para aktor politik dan sejarah yang kelak akan menilainya.

Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa peristiwa ini menjadi pelajaran bagi seluruh penyelenggara negara.

Presiden harus menghormati konstitusi. DPR harus menjalankan fungsi pengawasan secara bertanggung jawab. MPR harus melaksanakan kewenangan sesuai aturan. Dan seluruh pejabat publik harus memahami bahwa jabatan bukanlah milik pribadi yang dapat diperlakukan sesuka hati.

Sebab, negara bukan milik Presiden. Negara bukan milik Wakil Presiden. Negara juga bukan milik partai, keluarga, atau kelompok yang sedang berkuasa.

Negara adalah milik seluruh rakyat.

Gibran boleh mundur. Prabowo boleh melanjutkan pemerintahan. Politik boleh berubah arah. Tetapi konstitusi harus tetap berdiri tegak.

Sebab, ketika seorang pejabat mundur, yang harus maju adalah hukum. Ketika kekuasaan bergeser, yang harus tetap tegak adalah konstitusi. Dan ketika politik sedang gaduh, negara hukum tidak boleh kehilangan suaranya. (***)