MAKASSAR, SULSELPASTI.COM– Angka stunting di Kota Makassar optimis bisa diturunkan. Untuk mencapai hal itu, Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi menekankan pentingnya sinkronisasi data.

Fatmawati yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Makassar menekankan hal itu saat membuka Focus Group Discussion Manajemen Data dan Hasil Review Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2022, di Swiss-Bell Hotel, Senin (21/11/2022).

Kegiatan ini merupakan aksi enam dari delapan aksi integrasi konvergensi intervensi penurunan stunting di Kota Makassar.

Fatmawati menyampaikan sebagai Ketua TPPS, lurah dan camat diharapkan mampu membantu pemerintah kota dalam menekan angka stunting di wilayahnya masing-masing.

Terlebih, pemerintah pusat telah menargetkan kasus stunting di bawah 14 persen pada tahun 2024, mendatang. Sehingga sistem menajemen data sangat diperlukan.

Hanya saja, kata dia, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penanganan stunting di Kota Makassar.

Salah satunya yaitu minimnya peran setiap kelurahan dan kecamatan dalam melakukan intervensi penanganan stunting.

“SK TPPS tingkat kelurahan itu sudah diterima, harusnya lurah sebagai ketua tahu tupoksinya apa. Kalau menurut saya, memang dari awal banyak data tidak sinkron,” tegas Fatmawati.

Untuk itu, kata dia, penanganan stunting perlu dukungan semua pihak. Sehingga Fatmawati mengajak seluruh stakeholder meningkatkan koordinasi untuk mendukung program nasional menuju zero stunting 2030.

“Kita kan ada tim terpadu, harusnya data-data kita sekarang itu sudah akurat. Saya turun awal-awal puskesmas kasih data sampai 400 data stunting, makanya saya cek ulang ternyata itu belum diklasifikasikan mana gizi buruk, gizi kurang, dan mana yang betul-betul stunting,” jelasnya.

Ia berharap sinkronisasi data di puskesmas hingga tingkat kelurahan bisa dimaksimalkan. Apalagi, Makassar merupakan daerah dengan angka stunting terendah dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

“Kita sudah punya tim terpadu dan di dalamnya ada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PPKB. Makanya itu kita sudah mulai ada perbaikan,” ujar Fatmawati.

Meski begitu, Fatmawati mengaku optimistis Makassar bisa mencapai target nasional dalam penurunan angka stunting.

Apalagi, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mengalokasikan anggaran Rp50 juta dana kelurahan yang bersumber dari APBD 2023 di masing-masing kelurahan untuk fokus pada penanganan stunting.

“2024 target penurunan angka stunting, Kota Makassar harusnya bisa lebih cepat lagi karena permasalahan utama itu penganggaran, nah sementara kebijakan pemerintah kita itu luar biasa,” ucapnya. (*)