MAKASSAR, SULSELPASTI.COM — Bupati Kabupaten Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, menjadi tamu spesial dalam Podcast SIMAK (Sorotan Isu Maladministrasi dan Aduan Masyarakat) yang digagas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Ia tercatat sebagai kepala daerah kedua yang diundang setelah Bupati Wajo.

Podcast yang dikemas dengan tema Satu Kisah, Tiga Isu, Tujuh Fakta ini berlangsung hangat dan mendalam. Kehadiran Andi Rahim menjadi magnet utama dalam membedah kondisi terkini Luwu Utara, mulai dari pembangunan infrastruktur, isu pelayanan publik, hingga tantangan integritas birokrasi.

Podcast SIMAK disajikan dalam tiga segmen utama berdurasi 10–30 menit. Segmen pertama, Satu Kisah, menggali sisi personal narasumber—mulai dari latar belakang kehidupan, perjalanan karier, hingga nilai-nilai yang membentuk kepemimpinannya.

Segmen kedua, Tiga Isu, menyoroti isu-isu aktual yang relevan dengan kapasitas Andi Rahim sebagai kepala daerah. Dalam sesi ini, ia menyampaikan pandangan dan refleksi kritis, khususnya terkait kebijakan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Adapun segmen terakhir dikemas ringan dan interaktif melalui Tujuh Fakta, berupa pertanyaan cepat, pilihan singkat, hingga refleksi personal yang dijawab spontan oleh Bupati.

Dalam diskusi berdurasi hampir satu jam tersebut, terungkap sejumlah capaian penting. Salah satunya keberhasilan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mengamankan anggaran pusat untuk pembangunan infrastruktur jalan di wilayah 3T. Hampir 80 persen pembiayaan pembangunan jalan berhasil ditopang melalui APBN.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD yang terbatas untuk menjangkau wilayah 3T. Karena itu, kami menjemput bola ke kementerian terkait agar konektivitas warga di pelosok tidak lagi terisolasi,” ujar Andi Rahim.

Tak hanya soal infrastruktur, sisi kemanusiaan kepemimpinan juga menjadi sorotan. Andi Rahim mengungkap usulannya kepada pemerintah pusat untuk membangun 37 jembatan gantung demi keselamatan anak-anak sekolah di Luwu Utara yang selama ini harus menyeberangi sungai dengan risiko tinggi.

“Anak-anak kita tidak boleh lagi bertaruh nyawa hanya untuk mendapatkan ilmu. Jembatan gantung ini adalah urat nadi pendidikan mereka,” tegasnya.

Di sisi lain, Andi Rahim secara terbuka mengakui fakta pahit bahwa Luwu Utara masih berstatus zona merah integritas pada 2025 berdasarkan penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menyebut status tersebut sebagai cambuk untuk melakukan pembenahan menyeluruh.

“Saya tidak akan memberi toleransi terhadap praktik maladministrasi dan korupsi. Ini menjadi momentum untuk merombak sistem birokrasi dan memperketat pengawasan internal demi mengembalikan marwah Luwu Utara sebagai daerah yang bersih dan melayani,” tandasnya. (*)