MAKASSAR, SULSELPASTI.COM — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang maksimal, profesional, bersih, dan bebas dari praktik gratifikasi.

Komitmen ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan DPMPTSP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi serta misi Pemerintah Kota Makassar untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas.

Kepala DPMPTSP Kota Makassar, Mario Said, menegaskan bahwa seluruh jajaran DPMPTSP bertekad menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang profesional tanpa adanya pungutan di luar ketentuan. DPMPTSP hadir sebagai garda depan pelayanan publik yang harus bersih dari praktik gratifikasi,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan menjadi prioritas utama dengan memperkuat sistem digitalisasi perizinan, mempercepat proses layanan investasi, dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.

“Kami terus mendorong budaya kerja profesional dan berintegritas di lingkungan DPMPTSP. Setiap pegawai wajib memahami dan mengimplementasikan prinsip pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” tambah Mario.

Sebagai bentuk keseriusan, DPMPTSP Makassar secara rutin melakukan sosialisasi dan penguatan integritas aparatur melalui berbagai kegiatan internal, termasuk penandatanganan pakta integritas, pemasangan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta pengawasan ketat terhadap potensi gratifikasi.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membangun kepercayaan publik terhadap DPMPTSP sebagai lembaga pelayanan yang responsif dan berintegritas tinggi.

Melalui semangat melayani dengan hati dan integritas, DPMPTSP Kota Makassar bertekad menjadi instansi yang tidak hanya memberikan kemudahan investasi, tetapi juga menjadi contoh nyata birokrasi bersih dan profesional di Kota Makassar. (*)