MAKASSAR, SULSELPASTI.COM — Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar menunjukkan tren positif sepanjang 2026. Hingga Triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi kota tercatat mencapai 7,04 persen secara year-on-year.

Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar. Fraksi PKS menilai pertumbuhan ekonomi yang berada di atas target RPJMD tersebut menjadi salah satu indikator positif kinerja Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin.

Apresiasi itu disampaikan Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Balai Kota Makassar, Sabtu (26/9/2026).

“Apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang menunjukkan tren positif dan telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2026,” kata Hartono.

Hartono menjelaskan, berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan yang diperbarui pada 15 September 2026, ekonomi Makassar tumbuh 6,61 persen pada Triwulan I 2026.

Angka tersebut kemudian mengalami akselerasi menjadi 7,04 persen pada Triwulan II 2026.

“Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,61 persen pada Triwulan I dan meningkat menjadi 7,04 persen pada Triwulan II 2026,” ujarnya.

Secara kumulatif, ekonomi Makassar pada semester pertama 2026 tumbuh 6,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Angka tersebut berada di atas target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD 2026 sebesar 6,43 persen.

Selain itu, ekonomi Makassar disebut memberikan kontribusi sebesar 15,25 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Sulawesi.

“Sehingga kami Fraksi PKS DPRD Makassar memberikan apresiasi kepada Wali Kota Munafri atas kinerja, khususnya penyampaian Nota Keuangan dan APBD Perubahan. Pertumbuhan ekonomi Makassar, alhamdulillah berada di atas target RPJMD 2026,” jelas Hartono.

Meski memberikan apresiasi, Fraksi PKS mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berhenti pada angka statistik. Pertumbuhan ekonomi, menurut mereka, harus diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembahasan APBD Perubahan 2026, Fraksi PKS mendorong Pemkot Makassar memperkuat lima agenda utama.

Pertama, meningkatkan pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat. Kedua, mengendalikan belanja operasi sekaligus menjaga belanja produktif.

Ketiga, memprioritaskan pelayanan dasar dan penyelesaian persoalan perkotaan. Keempat, memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan.

Kelima, memastikan setiap tambahan anggaran memiliki target hasil yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Bagi Fraksi PKS, keberhasilan harus terlihat dari berkurangnya banjir dan genangan, membaiknya jalan dan drainase lingkungan, meluasnya akses air bersih, tertanganinya persoalan sampah, bertambahnya kesempatan kerja, serta menguatnya UMKM,” kata Hartono.

Soroti Struktur Belanja

Fraksi PKS juga meminta pemerintah memberikan penjelasan lebih rinci mengenai kondisi pendapatan daerah, khususnya faktor yang menyebabkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pos-pos penerimaan yang belum mencapai proyeksi.

Pemerintah kota juga diminta memaparkan strategi untuk mengoptimalkan penerimaan hingga akhir tahun anggaran.

Sorotan turut diarahkan pada komposisi belanja dalam APBD Perubahan 2026.

Dalam rancangan tersebut, belanja operasi meningkat sekitar Rp146 miliar atau 3,49 persen menjadi Rp4,33 triliun.

Di sisi lain, belanja modal justru turun sekitar Rp55 miliar atau 5,68 persen menjadi Rp919 miliar.

Menurut Hartono, perubahan komposisi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka karena kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dasar masih cukup besar.

Aspirasi mengenai perbaikan drainase, jalan lingkungan, sanitasi, persampahan hingga akses air bersih masih menjadi persoalan yang disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD, termasuk melalui agenda reses di wilayah Bangkala.

Karena itu, Fraksi PKS meminta pemerintah menjelaskan dasar penentuan prioritas belanja, terutama dalam menjawab kebutuhan infrastruktur dasar yang masih dirasakan masyarakat.

“Kami juga meminta penjelasan mengenai alokasi APBD Perubahan untuk penanganan banjir, drainase dan pelayanan air bersih, termasuk penentuan wilayah prioritas berdasarkan tingkat kerawanan dan kebutuhan masyarakat,” tutup Hartono.

Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi DPRD Kota Makassar menyatakan persetujuan agar Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilanjutkan ke tahapan pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus).

Pembahasan selanjutnya diarahkan untuk memastikan kebijakan anggaran tidak hanya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak yang lebih nyata terhadap pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat Makassar. (*)