MAROS, SULSELPASTI.COM – Hingga saat ini, realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Maros mencapai sekitar Rp34 miliar atau sekitar 84,19 persen dari target Rp40,6 miliar.

Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB, Senin, 1 Desember 2025 di Ruang Rapat Wakil Bupati Maros.

Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M Ferdiansyah.

Muetazim menyebut dari 14 Kecamatan masih ada sejumlah kecamatan yang realisasinya tergolong rendah.

Dimana beberapa kecamatan ada yang realisasinya masih di bawah 60 persen.

Seperti Kecamatan Moncongloe yang realisasinya baru mencapai 38,71 persen, atau sekitar Rp1,5 miliar dari target Rp3,8 miliar.

Kemudian disusul Kecamatan Tompobulu yang realisasinya baru sekitar 50,23 persen, atau Rp1 miliar dari target Rp2 miliar.

Untuk Kecamatan Tanralili berada capaiannya baru sekitar Rp1,1 miliar atau 51,03 persen dari target Rp2,2 miliar. “Selanjutnya Kecamatan Turikale realisasinya baru sekitar 58,15 persen, atau Rp1,9 miliar dari target Rp3,2 miliar. Dan Kecamatan Marusu capaiannya sekitar Rp4,2 miliar atau 61,10 persen dari target Rp6,8 miliar,” jelasnya.

Masih minimnya capaian pendapatan PBB kata dia, disebabkan oleh sejumlah kendala yang berulang setiap tahun. “Jadi tiap tahun alasannya sama, yakni banyak keluhan ganda dan lahan tidak ditemukan,” katanya.

Olehnya itu dia memastikan tahun depan pemerintah akan mempercepat pembagian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada masyarakat.

“SPPT dibagikan bulan Januari,” sebut Mantan Kadis PUTRPP ini.

Dia juga meminta Camat Marusu untuk memperjelas status lahan milik warga salah satu warga disana

“Tolong diperjelas, apakah statusnya sudah dialihfungsikan atau masih pemilik lahan,” katanya.

Dia juga akan menindak tegas persoalan kolektor pajak di tingkat dusun. “Karena banyak warga yang mengaku sudah bayar ke kolektor. Tapi pembayarannya belum disetorkan. Nah makanya kolektor yang harus tetap harus mengganti,” tegasnya.

Sementara enam kecamatan lainnya memiliki capaian tinggi yakni Kecamatan Camba realisasinya sudah mencapai 98,75 persen, atau Rp172 juta dari target Rp174 juta.

Kemudian Kecamatan Mandai yang berhasil menembus 91,93 persen, atau Rp20 miliar dari target Rp21,9 miliar.

Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M Ferdiansyah, mengaku optimis realisasi PBB tahun ini dapat mencapai 100 persen sebelum batas waktu. “Untuk tahun lalu capaiannya bisa menembus diangka 98 persen. Dan kami optimis capaiannya bisa selesai sebelum tanggal 31 Desember,” katanya.

Pihaknya juga melakukan jemput bola dengan menurunkan tim untuk melakukan penagihan langsung di lapangan bersama pemerintah setempat. “Kita akan buka loket hari libur. Dalam kawasan kan mereka melakukan kegiatan itu kalau hari libur,” jelas mantan Kadis Pariwisata Maros ini. (*)