MAKASSAR, SULSELPASTI.COM  – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi sebagai salah satu rujukan nasional dalam pengelolaan keuangan daerah. Kali ini, Bapenda Makassar ditunjuk sebagai lokus Study Visit dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keuangan Daerah “Kelas Penagihan Pajak Daerah” yang digelar pada Kamis (11/6/2026).

Kegiatan tersebut merupakan inisiatif Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin, yang bertujuan memberikan pemahaman langsung kepada peserta terkait praktik pengelolaan penagihan pajak daerah di lapangan.

Rombongan peserta Bimtek diterima langsung oleh Plt. Sekretaris Bapenda Makassar, Zamhir Islamie Hatta, di Aula Kantor Bapenda Kota Makassar. Kunjungan ini menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk melihat secara langsung implementasi sistem penagihan pajak yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar.

Dalam sesi pemaparan, tim Bapenda Makassar menjelaskan berbagai strategi dan inovasi yang digunakan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mulai dari pendekatan persuasif dalam penagihan, hingga langkah penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak kooperatif sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Bapenda juga memaparkan pemanfaatan sistem digital melalui dashboard monitoring real-time yang digunakan untuk memantau potensi kebocoran pajak serta meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan.

Standardisasi prosedur operasional penagihan turut menjadi salah satu materi utama, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pemungutan pajak daerah.

Zamhir Islamie Hatta menyampaikan bahwa penunjukan Bapenda Makassar sebagai lokus studi merupakan bentuk pengakuan atas kinerja dan inovasi yang telah dibangun selama ini.

“Ini merupakan kehormatan sekaligus bukti bahwa sistem penagihan fiskal yang kami terapkan berada pada jalur yang tepat. Kami berharap momentum ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik terbaik untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di Indonesia,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi transfer pengetahuan antar daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. (*)