LUWU UTARA, SULSELPASTI.COM — Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terus mendorong penyediaan fasilitas publik melalui skema kolaborasi dengan dunia usaha. Salah satunya diwujudkan melalui dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT Poso Energi untuk menghadirkan penerangan di kawasan bantaran Sungai Masamba.

Program penerangan tersebut menjadi salah satu bentuk pembangunan non-APBD yang direalisasikan melalui komunikasi dan kolaborasi yang dibangun Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, bersama pihak perusahaan.

Hingga Minggu (9/8/2026), sebanyak 13 tiang penerangan telah terpasang di sisi barat bantaran Sungai Masamba. Sementara itu, pemasangan 13 tiang lainnya di sisi timur dijadwalkan berlangsung Senin (10/8/2026).

Dengan demikian, total terdapat 26 tiang penerangan yang akan terpasang di kawasan bantaran Sungai Masamba.

Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, menyampaikan apresiasi kepada PT Poso Energi atas dukungan yang diberikan melalui program CSR tersebut.

Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan daerah merupakan bentuk kolaborasi yang penting untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan fasilitas publik.

“Ini merupakan hasil kolaborasi dan komunikasi dengan pihak perusahaan. Kita tentu mengapresiasi dukungan PT Poso Energi untuk penerangan bantaran Sungai Masamba,” ujar Andi Rahim.

Kehadiran penerangan di sepanjang bantaran sungai diharapkan dapat meningkatkan rasa aman dan kenyamanan masyarakat, terutama pada malam hari. Selain itu, penerangan tersebut turut mendukung penataan kawasan bantaran Sungai Masamba sebagai salah satu ruang publik di Kota Masamba.

Program ini juga menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas publik tidak selalu harus bergantung pada pembiayaan melalui APBD. Dengan membangun komunikasi dan kemitraan dengan sektor swasta, pemerintah daerah dapat menghadirkan manfaat pembangunan secara lebih kolaboratif.

Pemkab Luwu Utara pun berkomitmen untuk terus membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, guna mendukung percepatan pembangunan dan meningkatkan kualitas fasilitas publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (*)