MAKASSAR, SULSELPASTI.COM — Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. Hal tersebut menjadi fokus kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XII Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan Anggota DPRD Kota Makassar, Yulius Patandianan, bersama Dinas Kebudayaan Kota Makassar.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Jumat (9/10/2026), ini membahas penguatan pengawasan pemerintahan, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program di sektor kebudayaan.

Yulius Patandianan hadir sebagai narasumber pertama dengan memaparkan pentingnya fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan tersebut mencakup empat aspek utama, yakni perencanaan, keuangan, program, dan pelayanan publik. Keempatnya menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas kebijakan pemerintah daerah sekaligus memastikan anggaran dan sumber daya yang digunakan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dari sisi perencanaan, keselarasan program dengan dokumen pembangunan daerah menjadi perhatian agar kegiatan yang dilaksanakan memiliki arah dan sasaran yang jelas. Sementara itu, aspek keuangan menitikberatkan pada pengelolaan APBD serta efektivitas penggunaan anggaran.

Pada sektor kebudayaan, pengawasan diarahkan pada pelaksanaan program pelestarian budaya, penyelenggaraan festival, pembinaan seni, hingga pengelolaan cagar budaya. Program-program tersebut dinilai perlu dikelola secara terencana agar upaya menjaga identitas dan warisan budaya Kota Makassar dapat berjalan berkelanjutan.

Narasumber kedua, Achmad Fadlu Akbari, selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kebudayaan Kota Makassar, menjelaskan aspek perencanaan dan pelaksanaan program kebudayaan, termasuk pentingnya keselarasan kegiatan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sementara itu, Gideon Banga dari kalangan akademisi memberikan perspektif mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia turut menempatkan pelestarian kebudayaan sebagai bagian penting dari pembangunan daerah yang membutuhkan perhatian dan pengelolaan berkelanjutan.

Diskusi dipandu moderator Abby Rattealo. Peserta juga mendapat kesempatan menyampaikan pertanyaan untuk memperdalam pemahaman mengenai pengawasan pemerintahan daerah dan pengembangan sektor kebudayaan di Makassar.

Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi antara DPRD, perangkat daerah, akademisi, dan masyarakat semakin kuat. Pengawasan yang berjalan efektif diharapkan tidak hanya memastikan program pemerintah sesuai perencanaan, tetapi juga mendorong pengelolaan kebudayaan yang lebih bertanggung jawab demi menjaga warisan budaya Kota Makassar bagi generasi mendatang. (*)