LUWU UTARA, SULSELPASTI.COM — Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap perangkat daerah lebih proaktif menyampaikan informasi kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat.

Menurutnya, keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan menyediakan data ketika masyarakat mengajukan permohonan. PPID harus mampu memastikan berbagai program strategis pemerintah dipahami secara utuh oleh publik.

Hal tersebut disampaikan Andi Rahim saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) PPID di Aula La Galigo, Kantor Bupati Luwu Utara. Kegiatan tersebut diikuti PPID Pelaksana dan Admin PPID dari seluruh perangkat daerah, dengan menghadirkan narasumber dari Diskominfo-SP Sulsel, Nurul Khaeriyah.

Dalam arahannya, Andi Rahim menyoroti masih adanya kesenjangan informasi mengenai berbagai program pemerintah yang sedang berjalan. Salah satunya program cetak sawah yang dinilai perlu dikomunikasikan secara lebih luas kepada masyarakat.

“Banyak sekali program yang saat ini kita jalankan, salah satunya adalah program cetak sawah. Ini harusnya menjadi informasi yang sampai ke publik,” ujar Andi Rahim.

Ia menegaskan, penyampaian informasi yang baik penting untuk membangun persepsi publik yang objektif terhadap setiap kebijakan pemerintah. Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan Pemda Luwu Utara harus dipahami sebagai bagian dari upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Paling penting bagaimana program ini dapat diterima sebagai program yang bermanfaat. Bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemda, dalam hal ini Bupati, bukan berdasarkan faktor like or dislike,” tegasnya.

Andi Rahim bahkan mengakui masih adanya persoalan dalam penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat. Jika program yang dinilai bermanfaat belum dipahami publik, menurutnya, hal tersebut menjadi evaluasi bagi jajaran pengelola informasi pemerintah.

“Harusnya ini muncul di masyarakat, tetapi sayangnya opini ini belum muncul di masyarakat. Nah, ini berarti kita gagal untuk mendeliver informasi yang benar kepada masyarakat. Bagaimana kita memberikan persepsi yang benar kepada masyarakat,” katanya.

Karena itu, ia meminta PPID Pelaksana dan Admin PPID meningkatkan kapasitas sekaligus strategi komunikasi publik. Informasi mengenai program dan capaian pemerintah harus dikemas secara mudah dipahami dan disebarluaskan melalui berbagai kanal.

Andi Rahim menekankan, PPID tidak boleh hanya berperan sebagai penyedia dokumen ketika ada permintaan informasi. PPID harus menjadi garda terdepan dalam memastikan kebijakan pemerintah tersampaikan secara transparan, cepat, dan objektif kepada masyarakat.

Penyebaran informasi dapat dilakukan melalui media sosial resmi pemerintah, website perangkat daerah, maupun kolaborasi dengan media massa. Dengan pola komunikasi yang lebih proaktif, masyarakat diharapkan dapat mengetahui tujuan, proses, hingga manfaat setiap program pemerintah secara lebih utuh. (*)