MAKASSAR, SULSELPASTI.COM — Gowa melaksanakan penandatanganan bersama Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pertama untuk Pilkada 2024

Total anggaran yang dihibahkan Pemkab Gowa untuk KPU-Bawaslu Gowa sebesar Rp66 miliar. Meliputi KPU Rp51 Miliar, Bawaslu, Rp15 miliar.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa, Fitra Syahdanul menyebutkan, total anggaran yang dialokasikan Pemkab Gowa awalnya sebanyak Rp60 miliar.

Dari jumlah itu, ada sedikit pengurangan karena adanya dana sharing dari KPU provinsi Sulawesi Selatan sehingga tersisa total kurang lebih Rp51 miliar.

“Alhamdulillah dana yang dialokasikan awalnya sekitar Rp60 miliar, direvisi menjadi Rp50,9 miliar karena ada dana sharing dari KPU provinsi untuk honor adhock kecamatan, sosialisasi tingkat kecamatan, dan lain-lain tentu suatu kebahagiaan untuk kami karena Gowa menjadi yang pertama di Provinsi Sulsel,” sebutnya.

Fitra Syahdanul juga menyampaikan, bahwa penandatangan NHPD ini menjadi tanda bahwa Gowa siap melaksanakan Pilkada 2024

“Jika Pilkada Gowa digelar September 2024 mendatang, maka tahapan saat ini adalah melakukan perencanaan aturan atau regulasi,” ungkapnya.

Penandatangan NHPD Pilkada itu dihadiri oleh Pj. Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati Gowa, Jumat (29/9).

Dalam sambutannya, Bahtiar bilang, Gowa merupakan kabupaten pertama di Sulsel yang melaksanakan penandatangan NHPD Pilkada.

“Saya selaku Pj Gubernur sungguh-sungguh mengapresiasi Pemda Gowa karena melakukan NPHD hari ini. Gowa ini kabupaten yang pertama meneken NHPD di Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri menyebut capaian ini sangat luar biasa. Pasalnya NPHD merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses Pemilu ataupun Pilkada.

“Salah satu tahapan terpenting dari kesiapan Pemilu atau Pilkada adalah kesiapan keuangan dalam hal ini NPHD. Dan Gowa membuktikan kesiapannya. Bahkan jika dilihat secara nasional, Gowa mungkin kabupaten yang ke-9 atau masuk dalam 50 besar dari total 545 kabupaten/kota di Indonesia,” jelasnya.

Bahtiar pun menyerukan kepada seluruh kabupaten/kota di Sulsel bisa mengikuti jejak Pemkab Gowa agar dalam waktu dekat bisa melakukan penandatanganan NPHD sebagai bukti kesiapan dalam menghadapi Pilkada maupun Pemilu.

“Saya tidak ragu-ragu menyampaikan ke Bupati/Walikota Se-Sulsel agar belajar ke Gowa bagaimana cara agar NPHD cepat dan meyakinkan masyarakat bahwa Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 itu bisa dilaksanakan,” tukasnya.

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengatakan, sejak dikeluarkannya Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri terkait anggaran pemilu, pihaknya langsung melakukan konsolidasi bersama dengan TAPD dan berkonsultasi dengan DPRD untuk melakukan beberapa koreksi agar bisa segera mengalokasikan anggaran Pilkada.

“Saat ada edaran dari Kemendagri, kita memang melakukan penyesuaian program-program yang berjalan. Tahun ini ada beberapa program yang kita lakukan penundaan untuk bisa mengalokasikan anggaran Pilkada. Sejak dilakukan SK parsial oleh DPRD bulan Februari lalu, proses administrasinya sudah selesai April. Hari ini kita sudah transfer langsung ke KPU dan Bawaslu,” beber Adnan. (*)