JAKARTA, SULSELPASTI.COM — Komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Maros dalam menjamin layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kembali menuai pengakuan nasional. Kabupaten Maros resmi meraih Piagam Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Pratama, dalam ajang bergengsi yang digelar di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Penghargaan tersebut diserahkan di hadapan para petinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan daerah dalam menjamin perlindungan kesehatan warganya.

Capaian ini menjadi bukti nyata dedikasi Kabupaten Maros dalam memastikan seluruh masyarakat terlindungi melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanpa terkendala biaya.

Bupati Maros AS Chaidir Syam menegaskan, penghargaan UHC Award bukan sekadar seremoni, melainkan refleksi dari keberpihakan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan rakyat.

“Alhamdulillah, pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Maros telah membiayai BPJS Kesehatan masyarakat sebesar Rp27 miliar untuk 52.961 jiwa. Tahun 2026 ini kami tingkatkan menjadi Rp35 miliar agar dapat menjangkau 72.191 jiwa,” ungkap Chaidir Syam.

Didampingi Wakil Bupati Muetazim Mansyur, Chaidir Syam menegaskan komitmennya agar tidak ada lagi warga Maros yang menunda berobat hanya karena persoalan biaya.

“Menjamin kesehatan masyarakat Kabupaten Maros adalah kewajiban mutlak pemerintah daerah,” tegasnya.

Maros Masuk Daerah UHC Prioritas

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Muhammad Yunus menjelaskan bahwa mempertahankan status UHC bukan perkara mudah. Ada tiga indikator utama yang harus dipenuhi, yakni cakupan kepesertaan di atas 98 persen, keaktifan peserta minimal 80 persen, serta tanpa tunggakan iuran.

Menariknya, Kabupaten Maros kini berstatus UHC Prioritas, yang memberikan keuntungan signifikan bagi masyarakat.

“Di daerah UHC Prioritas seperti Maros, warga yang baru didaftarkan BPJS Kesehatannya bisa langsung aktif di hari yang sama. Berbeda dengan daerah non-prioritas yang harus menunggu 14 hingga 30 hari,” jelas Yunus.

Program Berkelanjutan Sejak 2023

Program UHC di Kabupaten Maros telah dimulai sejak tahun 2023 dan kini memasuki tahun keempat. Konsistensi penganggaran, validasi data, serta komitmen kepemimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan Maros mempertahankan status tersebut.

Dengan raihan UHC Award 2026, Pemerintah Kabupaten Maros optimistis dapat terus meningkatkan kualitas layanan fasilitas kesehatan, seiring dengan kemudahan akses jaminan kesehatan yang telah dirasakan masyarakat. (*)