JAKARTA, SULSELPASTI.COM — Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia, Raffi Ahmad, memberikan apresiasi atas kesiapan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengimplementasikan sistem kerja fleksibel berbasis digital, termasuk skema Work From Home (WFH). Langkah ini dinilai strategis untuk mendukung efisiensi energi nasional sekaligus mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan.

Apresiasi tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong birokrasi yang adaptif, efisien, dan berbasis teknologi, seiring meningkatnya kebutuhan efisiensi energi serta optimalisasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Transformasi digital yang dilakukan BPOM menunjukkan bahwa efisiensi energi dan produktivitas ASN dapat berjalan beriringan. Ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan modern,” ujar Raffi Ahmad saat berkunjung ke Kantor BPOM RI di Jalan Percetakan Negara, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Penyesuaian sistem kerja di lingkungan BPOM dilakukan melalui optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui pendekatan ini, BPOM memastikan pelaporan kinerja ASN berlangsung real time dan terukur, sementara proses monitoring dan evaluasi tetap optimal dalam berbagai skema kerja—baik WFO, WFH, WFA, dinas—tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Kebijakan ini juga mendukung pengelolaan energi yang lebih efisien serta berorientasi pada perlindungan lingkungan jangka panjang. Implementasi WFH ditopang sistem digital terintegrasi yang menjamin akuntabilitas dan transparansi kinerja ASN melalui aplikasi e-Presensi dan Sistem Manajemen Kinerja Individu (SIMAKIN).

Aplikasi e-Presensi memungkinkan pencatatan kehadiran secara elektronik dengan validasi lokasi berbasis GPS, verifikasi identitas melalui pengenalan wajah, serta rekap data kehadiran otomatis dan real time. Sementara SIMAKIN mengelola siklus kinerja ASN mulai dari perencanaan hingga evaluasi, terintegrasi dengan sistem kinerja organisasi SIMETRIS dan pengelolaan risiko SAPA APIP, sehingga pimpinan dapat memantau kinerja ASN secara komprehensif, termasuk pegawai dengan pola kerja fleksibel.

Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa transformasi digital merupakan bagian dari strategi besar reformasi birokrasi nasional. “Transformasi digital di BPOM adalah langkah strategis untuk memastikan birokrasi menjadi lebih efisien, akuntabel, dan berbasis kinerja. Kami membangun sistem yang mampu mengukur kinerja ASN secara objektif dan real time,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerapan WFH berbasis teknologi juga berdampak langsung pada efisiensi energi nasional. “WFH yang didukung sistem digital bukan hanya soal fleksibilitas kerja, tetapi juga upaya menekan konsumsi listrik dan BBM. Ini kontribusi nyata BPOM bagi pembangunan berkelanjutan,” tambahnya.

Ke depan, BPOM berkomitmen memperkuat transformasi digital untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. “Kami akan terus mendorong percepatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berdaya saing global,” tutup Taruna Ikrar.

Penerapan sistem kerja fleksibel di BPOM menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan efisiensi energi, memperkuat implementasi SPBE, mendorong produktivitas ASN berbasis kinerja, serta mewujudkan pemerintahan modern dan berkelanjutan. (*)