MAKASSAR, SULSELPASTI.COM — Anggota DPRD Kota Makassar Ari Ashari Ilham, SE., memperkuat sinergi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di sektor pendidikan. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan kebijakan dan program pendidikan berjalan transparan, akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VIII yang digelar Ari Ashari Ilham bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar di Hotel Almadera, Jalan Somba Opu Nomor 235, Makassar, Selasa (25/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Lantai 6 Room Amarilys tersebut menjadi ruang edukasi dan dialog mengenai arah kebijakan pendidikan sekaligus pentingnya pengawasan dalam mendorong pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di Kota Makassar.

Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Makassar, Dandi Akhmad Muhajir Arif, S.STP., M.E-Gov, dalam pemaparannya menegaskan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan fundamental yang harus dapat diakses seluruh masyarakat. Ia mengangkat tema “Pendidikan sebagai Hak Dasar, Bukan Hak Istimewa” sebagai pijakan dalam memperkuat komitmen pemerataan pendidikan.

“Pendidikan harus ditempatkan sebagai hak dasar setiap warga negara. Karena itu, akses terhadap pendidikan yang layak tidak boleh menjadi sesuatu yang hanya bisa dinikmati oleh kelompok tertentu,” ujarnya.

Dandi juga memaparkan sejumlah program prioritas bidang pendidikan yang diarahkan untuk mempercepat peningkatan mutu sekaligus memperluas akses pendidikan. Menurutnya, peningkatan kualitas dan pemerataan layanan harus berjalan beriringan agar pembangunan pendidikan memberikan manfaat yang lebih luas.

Sementara itu, akademisi A. Reza Febriadi menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, sektor pendidikan memiliki posisi strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia sekaligus menentukan masa depan Kota Makassar.

“Mari kita wujudkan Makassar sebagai kota pendidikan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Pendidikan yang baik membutuhkan tata kelola yang baik pula,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintahan yang bersih membutuhkan komitmen bersama, termasuk melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program. Sistem yang kuat diperlukan untuk mencegah praktik korupsi sekaligus memastikan setiap program pendidikan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Diskusi yang dimoderatori Muh. Akbar tersebut berlangsung interaktif. Peserta mendapat kesempatan memahami kebijakan pendidikan sekaligus mendalami peran pengawasan sebagai instrumen untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sejumlah peserta turut menyampaikan pertanyaan, di antaranya mengenai strategi memastikan program pemerataan pendidikan menjangkau masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses. Peserta juga membahas mekanisme menjaga transparansi pelaksanaan program serta ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Melalui kegiatan tersebut, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat diharapkan semakin kuat. Pengawasan yang konstruktif dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan pendidikan Kota Makassar berjalan semakin merata, berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)