MAKASSAR, SULSELPASTI.COM – Di tengah derasnya arus informasi digital, menjaga persatuan dan melawan disinformasi menjadi tanggung jawab bersama. Pesan itu mengemuka dalam diskusi Refleksi Dua Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digelar Karang Taruna Sulawesi Selatan di Hometown Kopizone, Makassar, Rabu (28/10).

Mengusung tema Lumbung Pangan dan Poros Maritim, diskusi tersebut diikuti sekitar 50 peserta dari kalangan mahasiswa sejumlah perguruan tinggi di Makassar. Forum ini membahas sejumlah program pemerintah, mulai dari Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

Ketua Karang Taruna Sulsel, Harmansyah, mengatakan penguatan sektor pertanian dan kelautan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional membutuhkan dukungan kebijakan yang menyentuh ketersediaan lahan, distribusi hasil produksi, hingga stabilitas harga komoditas.

Ia menyoroti program pencetakan sawah baru di sejumlah kabupaten di Sulsel sebagai salah satu upaya meningkatkan produksi pangan. Namun, peningkatan produksi perlu diikuti sistem distribusi dan perdagangan yang memadai agar manfaatnya dapat dirasakan petani dan masyarakat luas.

Harmansyah juga menjelaskan, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan tidak sekadar menjadi pesaing jaringan ritel modern, tetapi berfungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. Koperasi dapat menjadi wadah pemasaran hasil pertanian, memperpendek rantai distribusi, serta mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak dan rentenir.

“Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat pedesaan dan menjadi titik hilirisasi program pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya, pemanfaatan gudang koperasi untuk menampung dan memperdagangkan komoditas lokal, seperti beras dan kakao, berpotensi membantu menjaga stabilitas harga sekaligus memperluas akses pasar bagi petani.

Di sektor kelautan, Harmansyah menyinggung pembangunan pelabuhan, dermaga, dan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di sejumlah wilayah Sulsel. Program tersebut diharapkan tidak hanya menghadirkan infrastruktur, tetapi juga fasilitas pendukung seperti cold storage dan sarana penangkapan ikan untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan nelayan.

Ia menambahkan, program koperasi, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis yang didukung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi membuka peluang kerja baru. Meski demikian, ia mengingatkan mahasiswa agar tetap kritis dan menyampaikan masukan konstruktif terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Sementara itu, akademisi Universitas Cokroaminoto Makassar sekaligus pemerhati media, Ibnu Munsir, menekankan pentingnya peran media dan mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik. Menurutnya, media bukan hanya bertugas menyampaikan informasi, melainkan juga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI), kata dia, menghadirkan tantangan baru dalam penyebaran informasi. Arus informasi yang begitu cepat perlu diimbangi dengan verifikasi agar masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks maupun informasi yang menyesatkan.

“Media ini memiliki peran strategis yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan masyarakat. Media menjadi jembatan di tengah arus perkembangan teknologi yang serba AI,” ujarnya.

Ibnu menegaskan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik perlu didasarkan pada data yang kuat, disampaikan secara objektif, dan disertai solusi. Evaluasi juga harus mempertimbangkan manfaat program bagi masyarakat serta berbagai kendala yang masih perlu dibenahi.

Dalam konteks ketahanan pangan, ia menyoroti peningkatan produksi beras dan pencetakan sawah. Sementara di sektor maritim, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih dinilai memiliki potensi mendukung perekonomian masyarakat pesisir. Ia juga mencontohkan program Sekolah Rakyat yang menurutnya layak diapresiasi karena memberikan akses pendidikan dan dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kalau program itu dijalankan dengan bagus, dengan baik, apa salahnya kita memberi apresiasi? Kalau ada perbaikan, kita memberi masukan dan solusi yang berimbang serta berbasis data,” katanya.

Melalui diskusi tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami arah kebijakan pemerintah, tetapi juga mengambil peran aktif dalam mengawal pelaksanaannya. Ruang dialog ini sekaligus menjadi wadah untuk menyampaikan kritik, bertukar gagasan, dan mendorong kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di akhir kegiatan, puluhan pemuda Makassar mendeklarasikan komitmen untuk menjaga persatuan serta melawan disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Deklarasi tersebut menjadi penegasan bahwa perbedaan pandangan tidak seharusnya memecah belah masyarakat, sementara informasi yang beredar perlu disikapi secara kritis dan bertanggung jawab. (*)