SULSELPASTI.COM – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, mengungkapkan rasa syukur yang mendalam karena dapat melaksanakan Salat Idulfitri 1447 Hijriah bersama masyarakat dalam suasana khidmat dan penuh kebahagiaan.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada pelaksanaan Salat Id yang dipusatkan di Lapangan Andi Makkasau, Sabtu (21/3/2026). Ribuan jemaah tampak memadati lapangan sejak pagi, termasuk jajaran pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

“Idulfitri mengajarkan kita arti keikhlasan dan kelapangan hati. Di hari yang suci ini, mari kita saling memaafkan, mempererat silaturahmi, serta menumbuhkan kembali kasih sayang dan persaudaraan di antara kita,” ujar Tasming.

Menurutnya, momentum Idulfitri juga menjadi waktu yang tepat untuk melakukan muhasabah, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan menyiarkan pemerintahan.

Dalam kesempatan tersebut, Tasming memaparkan kilas balik perjalanannya sejak dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu. Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Hermanto terus bergerak aktif mewujudkan visi sebagai kota yang terbaik, sejahtera, dan maju.

Dalam waktu satu tahun berjalan, berbagai pencapaian signifikan telah dicapai di sejumlah sektor strategis.

“Berkat kolaborasi seluruh elemen, kami telah berhasil merealisasikan 18 program unggulan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” jelas Tasming.

Ia menyebutkan bahwa tren positif ini tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta penurunan angka kemiskinan yang menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara riil. Selain itu, prestasi Parepare juga diakui secara nasional melalui raihan predikat menuju kota bersih terbaik pertama di Sulawesi Selatan, sekaligus sukses menembus peringkat enam besar nasional.

Meski mengemas banyak prestasi, Tasming secara terbuka mengakui masih terdapat sejumlah aspek pembangunan yang belum berjalan maksimal. Hal ini tidak lepas dari dinamika dan tantangan makro, seperti kebijakan efisiensi anggaran serta adanya pemotongan transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp100 miliar.

Kondisi fiskal tersebut turut mempengaruhi proses perekrutan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)—baik penuh waktu maupun paruh waktu—yang pelaksanaannya harus disesuaikan secara cermat dengan kemampuan keuangan daerah.

“Oleh karena itu, kami memohon doa dari seluruh masyarakat agar langkah kami selalu dimudahkan dan diberkahi. Capaian hari ini menjadi pijakan, sementara kekurangan yang ada menjadi pengingat bagi kami untuk terus berinovasi dan bekerja lebih keras lagi,” pungkas Tasming. (*)