LUWU UTARA, SULSELPASTI.COM — Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menggelar Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang dirangkaikan dengan Rapat Siaga Darurat Bencana di Command Center, Senin (18/05). Kegiatan ini menjadi langkah strategis memperkuat perencanaan, mitigasi, dan respons kebencanaan secara terpadu.

Dalam arahannya, Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim menyampaikan bahwa status penanggulangan bencana di daerahnya resmi dinaikkan dari Siaga menjadi Tanggap Darurat. Keputusan ini diambil menyusul meluasnya dampak banjir di sejumlah kecamatan.

“Dengan status Tanggap Darurat, langkah-langkah strategis yang terukur dan penanganan dini bagi masyarakat terdampak harus segera dilaksanakan. Identifikasi masalah secara faktual menjadi prioritas agar penanganan lebih efektif,” tegasnya.

Rapat koordinasi juga mengungkap penyebab utama bencana, yakni perubahan tekstur tanah akibat curah hujan tinggi yang terjadi terus-menerus. Kondisi tersebut menurunkan daya serap tanah dan memperparah risiko banjir.

Bupati memastikan pemerintah daerah akan terus hadir mendampingi masyarakat, mulai dari penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana. Koordinasi lintas sektor pun diintensifkan agar layanan kegawatdaruratan dan bantuan kemanusiaan tersalurkan cepat, tepat, dan terkoordinasi—terutama selama musim penghujan yang diperkirakan berlangsung hingga Juli.

Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk tetap siaga dan aktif mendukung penanggulangan di wilayah masing-masing. Penguatan koordinasi lintas sektor dinilai krusial demi optimalnya pelayanan kebencanaan.

Adapun wilayah terdampak banjir meliputi Kecamatan Mappedeceng, Malangke, Malangke Barat, Bone-Bone, dan Baebunta Selatan. Melalui penyusunan Dokumen RPB, Kabupaten Luwu Utara menargetkan perencanaan, mitigasi, dan respons bencana yang lebih terintegrasi hingga tingkat kecamatan dan desa.

Pemkab Luwu Utara turut mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem serta aktif berkoordinasi dengan pemerintah setempat bila membutuhkan bantuan maupun informasi kebencanaan. (*)