MAKASSAR, SULSELPASTI.COM — Pemerintah Kota Makassar memperkuat sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan mengandalkan teknologi, respons cepat, serta kolaborasi lintas elemen untuk mencegah potensi gangguan keamanan berkembang menjadi aksi brutal hingga anarkis.

Penguatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Makassar, yang digelar di Swiss-Belhotel, Jalan Ujung Pandang, Senin (31/8/2026).

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi mengatakan, menjaga keamanan kota tidak bisa dilakukan pemerintah seorang diri. Sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan (ormas), tokoh masyarakat hingga warga menjadi kunci menciptakan Makassar yang aman dan kondusif.

“Pemerintah Kota terus kolaborasi keterlibatan TNI, Polri dan ormas untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di Kota Makassar,” kata Munafri.

Menurutnya, Pemkot Makassar menyiapkan empat instrumen utama dalam memperkuat sistem keamanan, yakni pengawasan berbasis teknologi, layanan respons cepat, sinergi antarinstansi, serta pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

Salah satu instrumen yang terus diperkuat adalah jaringan kamera pengawas. Pemkot Makassar saat ini memiliki sekitar 8.000 titik CCTV yang diarahkan untuk terhubung melalui jaringan fiber optik dengan sistem pemantauan terpusat di war room.

Munafri mengakui, proses integrasi seluruh jaringan CCTV masih dalam tahap pembenahan dan pemeliharaan. Sejumlah sambungan masih dalam proses interkoneksi, namun pemerintah kota menargetkan seluruh sistem segera kembali berfungsi optimal.

“Secepatnya ini akan bisa selesai dan mengaktivasi seluruh CCTV yang dimiliki oleh pemerintah kota sebagai dasar dari bagaimana kita bisa memantau melalui pola-pola pembangunan digital,” ujarnya.

Selain CCTV, Pemkot Makassar mengandalkan layanan Call Center 112 sebagai kanal respons cepat masyarakat. Layanan ini beroperasi 24 jam untuk menerima laporan terkait kriminalitas, kondisi medis, kebencanaan maupun berbagai keadaan darurat lainnya.

Munafri mengatakan, sistem 112 terus dikembangkan sebagai layanan terpadu agar setiap laporan masyarakat dapat segera diteruskan kepada perangkat daerah maupun instansi yang memiliki kewenangan melakukan penanganan.

“Respons cepat 112, layanan panggilan darurat 24 jam terpadu untuk segala insiden kriminalitas, medis dan bencana ini kita aktifkan,” katanya.

Pemkot juga mendorong penguatan sistem keamanan berbasis lorong. Menurut Munafri, interaksi sosial warga yang cukup kuat di lingkungan lorong dapat menjadi modal penting dalam membangun deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan.

“Pola komunikasi yang ada di dalam ini kadang-kadang bisa berdampak lebih cepat karena pola interaksi di wilayah ini sangat ada di dalam satu wilayah,” tuturnya.

Karena itu, masyarakat dan ormas diharapkan tidak hanya menjadi penerima layanan pemerintah, tetapi ikut menjadi mata dan telinga dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

“Kita tidak akan mungkin bisa menyelenggarakan semua ini sendirian tanpa support dan kolaborasi di wilayah,” jelas Munafri.

Munafri menegaskan, stabilitas keamanan bukan hanya berkaitan dengan pencegahan kriminalitas dan konflik sosial. Kondisi kota yang aman juga menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, mendukung sektor pariwisata, serta mempertahankan kerukunan masyarakat.

Ia juga mengapresiasi peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga toleransi di Makassar. Menurutnya, keberagaman suku, budaya dan agama merupakan kekuatan sosial yang harus terus dirawat.

“Yang kita jaga bukan hanya konflik-konflik sosial, tapi juga konflik-konflik agama. Ini penting sekali,” imbuhnya.

Munafri menyebut, upaya tersebut menunjukkan perkembangan positif. Makassar yang sebelumnya disebut berada di peringkat ke-54 dalam indeks toleransi, kini berada di posisi kesembilan.

Dari sisi kepolisian, kondisi kamtibmas Makassar juga menunjukkan tren positif. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol. Arya Perdana mengatakan sejumlah gangguan keamanan yang selama ini kerap terjadi, seperti geng motor, balap liar dan perkelahian kelompok, mengalami penurunan dalam sepekan terakhir.

“Sejumlah gangguan keamanan yang selama ini kerap terjadi, seperti geng motor, balap liar, hingga perkelahian kelompok, tercatat mengalami penurunan,” kata Arya.

Berdasarkan evaluasi Polrestabes Makassar, dalam sepekan terakhir hanya tercatat satu kasus geng motor. Angka itu menurun dibandingkan kondisi sebelumnya yang menunjukkan aksi geng motor dapat terjadi hampir setiap hari.

Selain itu, polisi mencatat empat aksi balap liar dan empat kasus perkelahian kelompok dalam periode yang sama. Sejumlah kasus pidana lainnya, termasuk narkotika dan penganiayaan, juga berhasil ditangani dengan sekitar 55 orang diamankan. Sebagian di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum.

Arya menegaskan, keberhasilan menjaga keamanan tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian. Jumlah personel yang terbatas membuat partisipasi masyarakat, TNI, pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda hingga mahasiswa sangat dibutuhkan.

“Keamanan ini bukan hanya tugas kepolisian. Polisi jumlahnya sedikit. Tidak mungkin kita bisa menjaga keamanan dengan cepat kalau tidak dibantu kepedulian dan partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Indikator positif lainnya terlihat dari pelaksanaan aksi unjuk rasa. Dari 69 rencana aksi yang tercatat, hanya 25 yang terealisasi. Sebagian besar mengangkat isu lokal dan berlangsung aman serta tertib, sementara hanya satu hingga dua aksi membawa isu nasional.

Puncaknya terjadi pada 27 Agustus 2026, ketika aksi unjuk rasa berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Di Makassar, seluruh rangkaian aksi dapat diselesaikan sekitar pukul 18.00 WITA dalam kondisi aman dan kondusif.

“Bahkan kemarin tanggal 27 Agustus, yang memang menjadi puncaknya unjuk rasa seluruh Indonesia, kita bisa selesai pukul 18.00 WITA,” kata Arya.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hasil komunikasi intensif dan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, ormas, kelompok mahasiswa serta masyarakat.

Arya juga mengingatkan seluruh organisasi kemasyarakatan agar ikut menjaga ketertiban sekaligus nama baik kelompok masing-masing. Sebab, tindakan satu orang dapat berdampak terhadap citra organisasi secara keseluruhan.

“Kolaborasi ini untuk jaga keamanan, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat untuk mempertahankan Makassar sebagai kota yang aman, tertib dan kondusif,” pungkasnya. (*)