MAKASSAR, SULSELPASTI.COM — Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menyoroti persoalan sosial yang dinilai menjadi salah satu faktor di balik maraknya peredaran narkoba di Kampung Sapiria Bortak, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Ia menilai, persoalan kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, kepadatan permukiman, terbatasnya peluang ekonomi, serta lemahnya pengawasan lingkungan perlu menjadi perhatian dalam upaya mengatasi peredaran narkoba di kawasan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Andi Hadi pada Rabu (14/10/2026), menyusul penggerebekan polisi di Kampung Sapiria Bortak yang mengamankan 104 orang terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, pekan lalu.

“Kenapa sampai stigma kampung narkoba itu melekat terus, tentu akar masalah sosial di balik kampung narkoba tidak muncul begitu saja, tetapi akumulasi dari masalah sosial yang berlapis,” ujar Andi Hadi.

Menurut dia, kawasan yang kerap dikaitkan dengan peredaran narkoba umumnya menghadapi persoalan sosial dan ekonomi yang membutuhkan penanganan menyeluruh. Ia menilai, kemiskinan struktural dan minimnya intervensi sosial dapat memperbesar kerentanan masyarakat terhadap berbagai persoalan, termasuk aktivitas peredaran narkoba.

“Secara umum, kawasan yang dicap seperti ini adalah kantong-kantong kemiskinan dengan penduduk yang tinggi, tetapi minim perencanaan dan intervensi sosial. Beberapa hal yang menguatkan tentang data yang saya baca tentu kemiskinan struktural,” katanya.

Andi Hadi menjelaskan, keterbatasan lapangan kerja dan peluang ekonomi merupakan persoalan yang perlu ditangani untuk mencegah masyarakat terjerumus dalam lingkaran permasalahan narkoba.

Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya ditemukan di Kampung Sapiria Bortak, tetapi juga berpotensi terjadi di wilayah lain yang menghadapi kondisi sosial serupa.

“Di banyak kasus kampung yang berawal dari munculnya fenomena seperti saat ini, memang banyak pengangguran di dalamnya dan jarang yang punya kerja. Kemiskinan dan kurangnya peluang ekonomi membuat warga lebih rentan terlibat narkoba,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai penanganan persoalan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum. Upaya tersebut perlu diiringi dengan langkah konkret untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat program pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Selain kemiskinan, Andi Hadi menyoroti rendahnya akses pendidikan dan kepadatan permukiman sebagai faktor yang dapat memperburuk kerentanan sosial masyarakat.

Ia berpandangan, keterbatasan akses pendidikan dan ketimpangan sosial berpotensi menciptakan lingkungan yang rentan terhadap berbagai bentuk tindak kriminal apabila tidak diimbangi dengan intervensi yang memadai.

“Yang kedua adalah pendidikan yang rendah dan permukiman yang padat penduduk. Kalau kita lihat di sana, memang akses pendidikan yang lemah dan ketimpangan sosial menciptakan ekosistem sosial yang rapuh dan menjadi lahan subur bagi pertumbuhan aktivitas kriminal,” kata Andi Hadi Ibrahim Baso.

Ia menilai, peningkatan akses pendidikan, pembinaan generasi muda, serta penyediaan kegiatan produktif bagi masyarakat perlu menjadi bagian dari strategi pencegahan peredaran narkoba.

Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki kesempatan lebih luas untuk mengembangkan potensi dan terhindar dari lingkungan yang berisiko.

Andi Hadi juga menekankan pentingnya pengawasan dari keluarga dan unsur pemerintahan di tingkat lingkungan, mulai dari RT/RW hingga kecamatan.

Menurut dia, pengawasan yang konsisten dan keterlibatan masyarakat dapat membantu mendeteksi lebih dini aktivitas mencurigakan sekaligus memperkuat upaya pencegahan peredaran narkoba.

“Ketiga, mungkin pergaulan warga dan minimnya pengawasan, adanya pergaulan bebas narkoba dan minimnya pengawasan, baik itu keluarga, RT/RW maupun kecamatan,” ujarnya.

Ia menegaskan, persoalan narkoba di Kampung Sapiria Bortak tidak boleh menjadi dasar untuk memberikan stigma kepada seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

“Tentu bukan karena semua masyarakatnya pengguna, tetapi lingkaran kemiskinan, pendidikan rendah dan lingkungan padat, kemudian lemahnya pengawasan dimanfaatkan oleh jaringan pengedar sehingga dikenal dengan kampung narkoba,” kata Andi Hadi. (*)