MAROS, SULSELPASTI.COM  – Kabupaten Maros mencatatkan prestasi sebagai daerah dengan realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi di Sulawesi Selatan hingga akhir Juli 2026.

Berdasarkan data realisasi pendapatan APBD pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Sulawesi Selatan yang dipaparkan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, realisasi pendapatan Kabupaten Maros telah mencapai 52,58 persen.

Capaian tersebut menjadi yang tertinggi di antara 25 pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus melampaui rata-rata realisasi pendapatan daerah di Sulsel yang berada di angka 41,07 persen.

Di bawah Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada di posisi kedua dengan realisasi 52,39 persen, disusul Kabupaten Sinjai 51,75 persen. Kota Parepare mencatat realisasi 50,92 persen, Kabupaten Bulukumba 50,47 persen, serta Kabupaten Sidenreng Rappang 50,15 persen.

Sementara itu, Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan membukukan realisasi pendapatan sebesar 48,85 persen.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten Maros Ferdiansyah mengatakan, Maros dalam semester pertama tahun 2026 ini menggenjot realisasi pendapatan daerah.

“Kita tahu ditengah efisiensi, maka tulang punggung keuangan daerah berada pada realisasi pendapatan khususnya pendapatan asli daerah. Tentu ini motivasi bagi kita untuk terus bekerja sehingga pendapatan pada APBD Maros dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan,” ujarnya Minggu (26/7/2026).

Sejumlah daerah lainnya mencatat realisasi yang lebih rendah, di antaranya Kabupaten Takalar 47,08 persen, Kabupaten Bone 45,40 persen, Kabupaten Luwu Utara 44,67 persen, Kabupaten Pinrang 42,51 persen, hingga Kabupaten Gowa yang baru mencapai 27,78 persen.

Data tersebut menunjukkan kinerja pendapatan daerah di Sulawesi Selatan masih bervariasi. Hanya beberapa daerah yang mampu menembus realisasi di atas 50 persen, dengan Kabupaten Maros menjadi daerah yang mencatatkan capaian tertinggi.

Paparan data realisasi pendapatan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Mendukung Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar melalui Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Akuntabel. Kegiatan berlangsung di Hotel Gammara.(*)