MAKASSAR, SULSELPASTI.COM – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Halaman Kantor Wali Kota Makassar, Jumat (19/6/2026).

Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari program nasional untuk memperbarui basis data ekonomi Indonesia.

Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya mengenai kondisi serta perkembangan aktivitas ekonomi. Data tersebut akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, perencanaan investasi, dan pengembangan sektor usaha di Kota Makassar.

Bagi Pemerintah Kota Makassar, hasil sensus diharapkan mampu memetakan potensi ekonomi di berbagai sektor usaha secara lebih komprehensif. Informasi tersebut juga akan menjadi dasar dalam merumuskan program pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, data yang terkumpul akan memperkuat promosi investasi daerah dengan menyediakan informasi yang valid bagi calon investor. Keberadaan data yang berkualitas dinilai mampu meningkatkan kepercayaan investor sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai perangkat daerah yang berperan dalam pelayanan perizinan dan promosi investasi, DPMPTSP Kota Makassar mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kehadiran DPMPTSP dalam pencanangan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong tersedianya data ekonomi yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan dunia usaha.

DPMPTSP juga mengajak seluruh pelaku usaha, baik skala mikro, kecil, menengah, maupun besar, untuk memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas sensus. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Kota Makassar berharap tersusun basis data ekonomi yang lebih kuat sebagai acuan dalam mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan daya saing investasi, serta menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif di masa mendatang. (*)