MASAMBA, SULSELPASTI.COM – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang selaku Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Pompengan Larona menggelar Sidang Pembahasan Isu Strategis penanganan banjir di Sungai Baliase, Sungai Masamba, dan Sungai Rongkong. Kegiatan berlangsung di Aula La Galigo, Kantor Bupati Luwu Utara, Masamba, pada Kamis (2/7/2026).

Sebelum sidang digelar, anggota TKPSDA WS Pompengan Larona bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tata Guna Air BBWS Pompengan Jeneberang, Areani, ST., MT., serta Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Luwu Utara, Rahayu, ST., melakukan peninjauan lapangan pada 1 Juli 2026. Kunjungan tersebut bertujuan melihat langsung penyebab dan dampak banjir, termasuk progres pengerukan sedimen di Sungai Baliase, rehabilitasi penguatan tebing Sungai Masamba, serta rencana penanganan Sungai Rongkong.

Sidang diawali dengan sambutan Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, yang menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mengatasi persoalan banjir demi mendukung ketahanan pangan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Heriantono Walujadi, mengajak seluruh peserta memfokuskan pembahasan pada tiga pilar utama pengelolaan sumber daya air, yakni konservasi, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Kegiatan kemudian dibuka secara resmi oleh Ketua TKPSDA WS Pompengan Larona, Ishak Amin Rusli, yang mewakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sidang ini menjadi forum koordinasi untuk merumuskan rekomendasi strategis dalam penanganan banjir di tiga sungai utama Kabupaten Luwu Utara. Selain pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi melalui program Multi Years Project (MYP), penanganan banjir di Sungai Baliase, Sungai Masamba, dan Sungai Rongkong juga menjadi salah satu prioritas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.

Upaya tersebut akan dilakukan secara terpadu melalui dukungan pendanaan APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 guna memperkuat pengendalian banjir sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan dan ketahanan pangan di Luwu Utara. (*)