MAROS, SULSELPASTI.COM — Pemerintah Kabupaten Maros kembali meraih penghargaan.

Kali ini berhasul meraih penghargaan juara I dalam pengelolaan keuangan daerah untuk kategori kabupaten dengan kemampuan keuangan rendah di Sulawesi Selatan.

Penghargaan tersebut diberikan Gubernur Sulawesi Selatan sebagai bentuk apresiasi terhadap pengelolaan dan kestabilan keuangan daerah.

Bupati Maros, AS Chaidir Syam, mengatakan penghargaan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kondisi keuangan sekaligus memenuhi berbagai kewajiban daerah.

“Indeks pengelolaan keuangan ini bentuk kita menjaga kondisi keuangan kita, kestabilan keuangan kita. Alhamdulillah tadi kita menyampaikan TPP, gaji P3K, gaji P3K paruh waktu tetap kita bayarkan,” ujarnya.

Chaidir menjelaskan, penghargaan tersebut diberikan berdasarkan kategori kemampuan keuangan daerah. Maros masuk dalam kelompok daerah dengan kemampuan keuangan rendah, namun dinilai menjadi yang terbaik dalam pengelolaan keuangannya.

Menurutnya, APBD Maros berada di kisaran Rp1,5 triliun. Sementara daerah dengan kemampuan keuangan tinggi memiliki kapasitas anggaran yang lebih besar.

“Kalau kita di kabupaten yang rendah, kita yang terbaik dalam pengelolaan,” katanya.

Dia menyebut penghargaan tersebut menjadi penanda komitmen Pemkab Maros dalam memenuhi belanja wajib daerah.

Komitmen itu akan dipertahankan dalam penyusunan APBD 2027. Salah satunya memastikan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu.

Selain itu, Pemkab Maros meningkatkan alokasi untuk kepatuhan BPJS dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) hingga Rp8 miliar.

“Insyaallah seperti yang disampaikan Pak Bupati, 2027 kita tetap jaga itu. Jadi khusus untuk belanja wajib, termasuk gaji P3K paruh waktu, kemudian kepatuhan BPJS, PBI, ini malahan kita tambahkan sampai Rp8 miliar,” jelasnya.

Untuk sektor kesehatan dan pendidikan, alokasi anggaran juga tetap dipertahankan sesuai ketentuan. Anggaran pendidikan disebut tetap dialokasikan di atas 20 persen.

Sementara sektor infrastruktur mendapat perhatian lebih besar. Jika pada 2025 intervensi anggaran infrastruktur berada di angka 31 persen, Pemkab Maros berupaya meningkatkannya pada APBD 2027.

“Kita sekarang ini mencoba menaikkan sampai 34 persen. Walaupun kita belum bisa mencapai 40 persen, tetapi untuk infrastruktur di APBD 2027, kita sudah berupaya untuk mencapai 34 sampai 36 persen intervensi anggaran kita ke pembangunan infrastruktur pelayanan publik,” katanya.

Dia menambahkan, pemenuhan kebutuhan anggaran untuk sektor kesehatan juga terus diperkuat. Anggaran yang disiapkan untuk kebutuhan tersebut disebut meningkat dari sekitar Rp28 miliar pada 2026 menjadi sekitar Rp35 miliar pada 2027.

Menurutnya, sebagian besar kabupaten di Sulsel masuk kategori kemampuan keuangan rendah. Hanya beberapa daerah yang masuk kategori kemampuan keuangan tinggi. (*)